indonesia
INDONESIA
english
ENGLISH
rss
twitter
facebook
youtube
youtube
youtube

Korupsi Bank BJB, Budget Advocacy Tunggu KPK

Korupsi Bank BJB, Budget Advocacy Tunggu KPK

Bank BJB. TEMPO/Aditia Noviansyah

TEMPO.CO, Jakarta- Budget Advocacy Group (BAG), lembaga swadaya masyarakat yang bergerak dalam bidang anti-korupsi, masih menunggu tindak lanjut Komisi Pemberantasan Korupsi atas laporan dugaan korupsi di Bank Jabar-Banten (BJB). “Dari tiga kasus yang kami laporkan, KPK sudah mulai mempelajari dua kasus,” ujar Ketua BAG Dedi Heryadi saat dihubungi Tempo hari ini, Kamis, 30 Mei 2013.

Februari lalu, BAG melaporkan tiga dugaan kasus korupsi di Bank BJB. Ketiga kasus itu adalah dua kasus dugaan pemberian kredit fiktif sebesar Rp 38 miliar kepada Koperasi Bina Usaha Sukabumi dan Rp 123 miliar kepada PT Alpindo Mitra Baja, serta dugaan pengelembungan biaya pembangunan gedung T-Tower yang akan dijadikan kantor Bank BJB di Jalan Gatot Subroto Kaveling 93, Jakarta Selatan.

Dari ketiga laporan kasus itu, ujar dia, KPK mengusut dua laporan, yakni dugaan pemberian kredit fiktif ke Koperasi Bina Usaha Sukabumi dan dugaan penggelembungan biaya pembangunan gedung kantor Bank BJB. Berdasarkan kabar terakhir yang didengar Dedi, KPK masih mempelajari laporan dugaan kredit fiktif kepada Koperasi Bina Usaha.

"Sedangkan untuk kasus dugaan mark-up anggaran pembangunan kantor Bank BJB, KPK masih ikut menangani, meski kasusnya sudah mulai diusut Kejaksaan Agung," kata dia.

Sedangkan untuk laporan BAG mengenai dugaan pemberian kredit fiktif sebesar Rp 123 miliar kepada PT Alpindo tidak ada tindak lanjutnya. “Untuk kasus itu, kreditnya belum sempat dicairkan meski sudah disetujui direksi Bank BJB. Jadi, sepertinya tidak ditindak lebih jauh,” ujarnya.

BAG belum bisa memastikan keterkaitan kasus-kasus yang mereka laporkan itu dengan keterlibatan sejumlah pengurus Partai Keadilan Sejahtera. “Namun, kalau melihat perkembangan penyelidikan kasusnya, memang ada indikasi keterlibatan orang partai,” kata Dedi.

Dia menambahkan, BAG memang menemukan ada sejumlah keterkaitan kasus-kasus tersebut dengan dana kampanye Gubernur Jawa Barat Ahmad Heryawan dalam pemilihan gubernur yang lalu. Beberapa waktu lalu, lembaga itu juga sudah mendatangi KPK untuk menyampaikan data kekayaan dan daftar aset Ahmad Heryawan.

PRAGA UTAMA



Topik Terhangat:


Tarif Baru KRL | Kisruh Kartu Jakarta Sehat | PKS Vs KPK | Vitalia Sesha | Ahmad Fathanah

Berita Terpopuler:
Jadi Tersangka, Farhat Abbas Dicoret sebagai Caleg
Jokowi Berpeluang Jadi Calon Presiden dari PDIP

Dokter: 'Burung' Muhyi Tak Bisa Disambung Lagi

Bertemu Ganjar, Bibit Teringat Pesan Mega

Cara KPK Sindir Darin Mumtazah

Komentar (0)


Disclaimer : Komentar adalah tanggapan pribadi, tidak mewakili kebijakan editorial redaksi tempo.co. Redaksi berhak mengubah kata-kata yang berbau pelecehan, intimidasi, bertendensi suku, agama, ras, dan antar golongan
Wajib Baca!
X