TEMPO.CO, Jakarta - Partai Kebangkitan Bangsa meminta Presiden Susilo Bambang Yudhoyono bersikap tegas terhadap Partai Keadilan Sejahtera. Partai koalisi dinilai tidak bisa menentukan posisi PKS dalam pemerintahan.
"Mau ditendang atau dibiarkan itu sepenuhnya hak prerogatif presiden," kata Ketua Fraksi PKB Marwan Ja'far di kompleks parlemen, Senayan, Jumat, 7 Juni 2013. Menurut dia, bagaimana posisi PKS di koalisi sangat tergantung dengan keberanian presiden.
Menurut Marwan, anggota koalisi lain tidak bisa mendesak presiden untuk segera memutuskan polemik ini. Dia mencontohkan sejumlah kasus ketika posisi anggota koalisi berseberangan dengan pemerintah. Tahun lalu, ketika harga BBM hendak dinaikkan, setiap ketua umum partai bahkan sudah berbicara mengenai nasib koalisi. "Ketegasan dan sikap presiden jauh lebih penting," kata dia.
Sebelumnya, partai koalisi dalam rapat Selasa, 4 Juni 2013 lalu sudah bersepakat untuk menaikkan harga bahan bakar minyak. Selain itu, untuk menekan imbas kenaikan ini, Sekretariat Gabungan bersepakat adanya pemberian bantuan langsung yang sifatnya sementara. Dari seluruh anggota koalisi, hanya PKS yang tidak hadir dalam rapat tersebut. Hingga sekarang, PKS menyatakan menolak kenaikan harga BBM ini.
WAYAN AGUS PURNOMO
Topik terhangat:
Penembakan Tito Kei | Tarif Baru KRL | Kisruh KJS | PKS Membangkang | Fathanah
Berita lainnya:
Pramugari Sriwijaya Air Banjir Dukungan di Twitter
Pramugari Sriwijaya Air Dipukul Pejabat Daerah
Ada Makhluk Lain Saat Syuting Film Nyai Roro Kidul
Terungkap, Misteri Jose Bikin Film Nyai Roro Kidul
4 Indikasi Priyo Terlibat Proyek Kementerian Agama