Lupa Kata Sandi? Klik di Sini

atau Masuk melalui

Belum Memiliki Akun Daftar di Sini


atau Daftar melalui

Sudah Memiliki Akun Masuk di Sini

Konfirmasi Email

Kami telah mengirimkan link aktivasi melalui email ke rudihamdani@gmail.com.

Klik link aktivasi dan dapatkan akses membaca 2 artikel gratis non Laput di koran dan Majalah Tempo

Jika Anda tidak menerima email,
Kirimkan Lagi Sekarang

PDIP Protes Pembagian Kartu BLSM

image-gnews
Pramono Anung. Tempo/Tony Hartawan
Pramono Anung. Tempo/Tony Hartawan
Iklan

TEMPO.CO, Jakarta - Wakil Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Pramono Anung menyesalkan langkah pemerintah yang sudah membagi-bagikan Kartu Perlindungan Sosial (KPS) sebagai kompensasi kenaikan harga bahan bakar minyak. "Harusnya program kompensasi kepada rakyat yang akan terkena dampak kenaikan BBM itu dilakukan setelah mendapat persetujuan Dewan," kata Pramono di ruang kerjanya, Selasa, 11 Juni 2013.

Menurut Pramono, sebelum membagi kartu, pemerintah harus menunggu dulu hasil pembahasan anggarannya di Dewan. Saat ini, alokasi dana untuk Bantuan Langsung Sementara Masyarakat (BLSM) baru disetujui di tingkat komisi. Pembahasan masih dilanjutkan di Badan Anggaran dan memerlukan pengesahan di paripurna DPR.

Pramono khawatir, pemerintah akan kerepotan bila anggaran BLSM ternyata tak jadi disetujui DPR. Dia juga mempertanyakan sumber anggaran  pemerintah untuk sosialisasi dan pembagian kartu tersebut. "Dari mana sumber asal pendanaannya di APBN (Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara), itu kan harus ada?"

Dana kompensasi BBM ini memang belum dianggarkan dalam APBN 2013. Pemerintah bersama DPR kini tengah membahas pengalokasian dana kompensasi ini. Pekan lalu, persetujuan anggaran baru disepakati di tingkat  Komisi Sosial DPR dengan total anggaran Rp 12 triliun. APBN Perubahan 2013  kemungkinan baru akan disahkan pekan depan. 

Pembagian KPS ini kemarin dilakukan Menteri Koordinator Kesejahteraan Rakyat Agung Laksono. Ia membagikan KPS di Jalan Pertanian Utara RT 12 RW 01 Klender, Duren Sawit, Jakarta Timur. Jumat pekan lalu, kartu yang sama juga dibagikan di Denpasar, Semarang, Palembang, Surabaya, Banjarmasin, Makassar, Medan, Yogyakarta, Bandung, Ambon,  dan Jayapura.

Iklan
Scroll Untuk Melanjutkan

Kartu ini akan dibagikan pada 15,5 juta rumah tangga sangat miskin atau mencakup 63 juta jiwa. Pembagian dilakukan melalui kantor pos. "Kartu akan digunakan untuk mendapatkan beras miskin, program keluarga harapan, bantuan siswa miskin, dan BLSM."

IRA GUSLINA SUFA

Berita Terhangat
Anak Soeharto Caleg Nomor 1 dari Golkar Yogyakarta

Ketua Golkar DIY Rela Jadi Caleg Nomor Dua

Tifatul Jelaskan Kenaikan BBM ke Majelis Syuro PKS  

TOPIK Terhangat
Priyo Budi Santoso
| Rusuh KJRI Jeddah | Taufiq Kiemas | Cinta Soeharto Bangkit? | Pemukulan Pramugari

Iklan



Rekomendasi Artikel

Konten sponsor pada widget ini merupakan konten yang dibuat dan ditampilkan pihak ketiga, bukan redaksi Tempo. Tidak ada aktivitas jurnalistik dalam pembuatan konten ini.

 

Video Pilihan

Sri Mulyani Bayar Utang Kompensasi BBM ke Pertamina Rp 132,44 Triliun

4 Januari 2024

Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati dan Nicke Widyawati. Foto/ANTARA FOTO/Aditya Pradana Putra dan TEMPO/Tony Hartawan
Sri Mulyani Bayar Utang Kompensasi BBM ke Pertamina Rp 132,44 Triliun

Pemerintah melalui Menteri Keuangan Sri Mulyani telah membayar dana kompensasi BBM selama 2023 sebesar Rp 132,44 triliun (termasuk PPN).


Bansos Rp 24,17 Triliun Dinilai Terlalu Kecil, Ekonom Sebut 115 Juta Orang Rentan Belum Masuk Daftar

30 Agustus 2022

Presiden Joko Widodo menyerahkan bantuan langsung tunai (BLT) kepada warga saat mengunjungi Pasar Tradisional di Baros, Serang, Banten, Jumat, 17 Juni 2022. Presiden Jokowi berbincang dengan warga dan para pedagang untuk mengecek harga-harga bahan pokok serta menyerahkan sejumlah bantuan langsung tunai (BLT) kepada sejumlah warga penerima manfaat. ANTARA FOTO/Asep Fathulrahman
Bansos Rp 24,17 Triliun Dinilai Terlalu Kecil, Ekonom Sebut 115 Juta Orang Rentan Belum Masuk Daftar

Bhima Yudhistira menilai tambahan anggaran bantalan sosial berupa bansos Rp 24,17 triliun untuk kompensasi kenaikan harga BBM subsidi terlalu kecil.


Soal Dana Kompensasi BBM, Menteri ESDM Beda dengan Wapres JK  

29 Desember 2015

Menteri ESDM Sudirman Said (tengah) berbincang dengan Sekretaris Kabinet Pramono Anung (kanan) dan Menteri Koordinator Perekonomian Darmin Nasution (kiri) usai mengumumkan harga baru bahan bakar premium dan solar di Jakarta, 23 Desember 2015. Pemerintah menurunkan harga bahan bakar jenis premium sebesar Rp 150 per liter, yaitu dari Rp 7.300 per liter menjadi Rp 7.150 per liter, sedangkan solar menjadi Rp 5.950 per liter berlaku mulai 5 Januari 2016. ANTARA FOTO/Puspa Perwitasari
Soal Dana Kompensasi BBM, Menteri ESDM Beda dengan Wapres JK  

Sudirman Said yakin aturan hukum yang melandasi pungutan tersebut selesai sebelum 5 Januari 2016.


IRESS: Pemerintah Harus Segera Stabilkan Harga BBM

22 Agustus 2015

Direktur Eksekutif Indonesian Resources Studies (IRESS) Marwan Batubara. TEMPO/Dhemas Reviyanto
IRESS: Pemerintah Harus Segera Stabilkan Harga BBM

Indonesian Resources Studies (Iress) meminta pemerintah dan DPR untuk segera menerapkan kebijakan dana stabilisasi bahan bakar minyak


Dana Kompensasi BBM di Blitar Salah Sasaran  

27 November 2014

Salma, warga Banyuwangi, Jawa Timur mendapatkan Program Simpanan Keluarga Sejahtera sebesar Rp 400 ribu. Dana ini merupakan kompensasi kenaikan harga BBM. TEMPO/Ika Ningtyas
Dana Kompensasi BBM di Blitar Salah Sasaran  

Anggota DPRD Blitar menilai pemetaan warga mampu dan kurang mampu dilakukan secara serampangan.


Rp 15 M Kompensasi BBM Bangka Belitung Disalurkan

24 November 2014

Salma, warga Banyuwangi, Jawa Timur mendapatkan Program Simpanan Keluarga Sejahtera sebesar Rp 400 ribu. Dana ini merupakan kompensasi kenaikan harga BBM. TEMPO/Ika Ningtyas
Rp 15 M Kompensasi BBM Bangka Belitung Disalurkan

Kantor Pos Pangkalpinang mulai menyalurkan dana kompensasi BBM senilai total Rp 15 miliar.


Kantor Pos Madiun Salurkan Kompensasi BBM Rp 26 M  

21 November 2014

Salma, warga Banyuwangi, Jawa Timur mendapatkan Program Simpanan Keluarga Sejahtera sebesar Rp 400 ribu. Dana ini merupakan kompensasi kenaikan harga BBM. TEMPO/Ika Ningtyas
Kantor Pos Madiun Salurkan Kompensasi BBM Rp 26 M  

Penyaluran PSKS pada hari pertama ini dimulai di wilayah Kota Madiun untuk 5.513 orang.


Deddy Mizwar Cemaskan Penyaluran Kompensasi BBM  

20 November 2014

Deddy Mizwar. TEMPO/Nurdiansah
Deddy Mizwar Cemaskan Penyaluran Kompensasi BBM  

Deddy Mizwar mengatakan ada peluang pemerintah merevisi lagi harga BBM subsidi.


PT Pos Cirebon Belum Bagikan Dana Kompensasi BBM  

19 November 2014

Uang BLSM sebesar 300 ribu yang diterima oleh warga saat dibagikan di kantor Pos Muara Angke, Jakarta Utara, (24/6). Menurut data yang diriis LSI sekitar 70 persen responden meragukan ketepatan sasaran penyaluran BLSM sebagai kompensasi kenaikan harga BBM. TEMPO/Wisnu Agung Prasetyo
PT Pos Cirebon Belum Bagikan Dana Kompensasi BBM  

Dari 193 ribu penerima asal Kota dan Kabupaten Cirebon, yang terdata dari kantor pos pusat baru 10-12 persen.


Jokowi Ikuti SBY untuk Kompensasi Kenaikan BBM

19 November 2014

Presiden Joko Widodo (tengah) didampingi Wapres Jusuf Kalla (kiri), Menteri ESDM Sudirman Said (kanan) dan Mendagri Tjahjo Kumolo (kedua kiri) mengumumkan kenaikan harga BBM bersubsidi di Istana Merdeka, Jakarta, 17 November 2014. Harga BBM bersubsidi jenis premium naik menjadi Rp. 8.500/liter dari Rp. 6.500/liter dan solar naik menjadi Rp. 7.500/liter dari Rp. 5.500/liter. ANTARA/Andika Wahyu
Jokowi Ikuti SBY untuk Kompensasi Kenaikan BBM

Ini program pemerintah sehingga berkesinambungan.