Lupa Kata Sandi? Klik di Sini

atau Masuk melalui

Belum Memiliki Akun Daftar di Sini


atau Daftar melalui

Sudah Memiliki Akun Masuk di Sini

Konfirmasi Email

Kami telah mengirimkan link aktivasi melalui email ke rudihamdani@gmail.com.

Klik link aktivasi dan dapatkan akses membaca 2 artikel gratis non Laput di koran dan Majalah Tempo

Jika Anda tidak menerima email,
Kirimkan Lagi Sekarang

"Hanya Dua Kandidat Yang Layak Pimpin Bandung"

Editor

Eni Saeni

image-gnews
Surat suara Pilkada Walikota Bandung yang sudah tersortir dan dilipat di Bandung, Jawa Barat (9/6).  TEMPO/Prima Mulia
Surat suara Pilkada Walikota Bandung yang sudah tersortir dan dilipat di Bandung, Jawa Barat (9/6). TEMPO/Prima Mulia
Iklan

TEMPO.CO, Bandung -Dosen Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Padjajaran Budi Rajab, mengatakan dari hasil debat kandidat, hanya ada dua kandidat yang benar-benar memiliki kualitas untuk menduduki kursi Wali Kota Bandung. "Yang lain coba-coba" kata dia usai  acara debat antar kandidat Wali Kota Bandung. Kamis, 12 Juni 2013.

Namun dia enggan menyebutkan siapa saja orang yang menurutnya layak menjadi Wali Kota. Budi ,  panelis acara debat di gedung Wahana Bakti Pos, Jalan Banda, Bandung itu mengatakan, penilaiannya didasari oleh konkritisasi program dari tiap calon.  "Adapun  peluang calon Wali Kota dari jalur perseorangan, sangatlah kecil karena kepopulartiasan kandidat menjadi modal mendapatkan suara," katanya.

Dalam debat itu, para kandidat harus menjawab  pertanyaan dengan tema berbeda seperti infrastruktur, pendididkan, ekonomi, kebudayaan, transportasi, keamanan, lingkungan dan kesehatan. Pertanyaan itu  diundi secara acak kepada masing-masing kandidat.

Kandidat nomor urut satu, Edi Siswadi dan Erwan Setiawan yang mendapat pertanyaan tentang transportasi mengatakan, bahwa untuk mengatasi masalah kemacetan dia akan membangun monorel. "Rencana itu akan didukung oleh manajemen yang terintegrasi" ujar Edi yang juga  menjadi saksi kasus suap Hakim Setyabudi.

Wahyudin dan Toni Apriliani yang mendapat pertanyaan masalah ekonomi mengatakan bahwa pihaknya akan membangun pasar rakyat. "Dalam hitungan bulan, pasar rakyat harus sudah kita rapikan," kata Wahyudin.

Wawan Dewanta dan M Sayogo dari  dari jalur perseorangan ini mendapat pertanyaan tentang pendidikan mengatakan akan memperbaiki nasib guru honorer di kota Bandung, "Bandung memiliki sejumlah dan potensi honorer yang baik, dan memerlukan perhatian yang khusus," kata Wawan.

Pertanyaan Kesehatan dipilih oleh Ridwan Kamil dan M Oded yang didukung PKS. Menurut Ridawan , penyebab turunnya tingkat kesehatan di Bandung, disebabkan oleh lingkungan yang tidak sehat.  "Saya ingin bikin 1 juta biopori di kota Bandung dan perbanyak sumur resapan," kata Ridwan yang juga  ahli infrastruktur.

Iklan
Scroll Untuk Melanjutkan

Pasangan Ayi Vivananda dan Nani Suryani, istri Dada Rosada, Wali Kota Bandung saat ini mendapat  pertanyaan tentang  seni dan budaya. Pasangan  yang diusung PDIP dan PAN ini berjanji akan  melestarikan tempat budaya. "Karena di Bandung banyak sekali tempat kebudayaan" kata Ayi yang saat ini menjabat sebagai Wakil Wali Kota Bandung.

Iswara dan Asep Dedi yang diusung Partai Golkar membahas tentang keamanan di Kota Bandung.  "Kota Bandung menjadi kota ke tiga paling tak aman di Indonesia. Karena itu saya akan  membuat  program untuk meningkatkan keharmoinasan masyarakat melalui  pendidikan beragama," kata Iswara.

Adapun  pasangan jalur perseorangan Budi dalton dan Rizal Firdaus yang mendapat pertanyaan tentang lingkungan menyatakan,  akan  lebih memprioritaskan pembangunan akhlak daripada membangun infrastruktur.

Pasangan  Bambang Setiadi dan Alex Tahsin yang ditanya mengenai kondisi jalan rusak  di Kota Bandung mengatakan. "Pemerintah punya APBD dan punya dinas yang megatur jalan raya, lalu apa masalahnya" kata dia.

Kampanye calon wali kota Bandung ini akan digelar hingga 19 Juni mendatang. Sedangkan pencoblosan akan dilakukan pada 23 Juni 2013.


PERSIANA GALIH

Iklan



Rekomendasi Artikel

Konten sponsor pada widget ini merupakan konten yang dibuat dan ditampilkan pihak ketiga, bukan redaksi Tempo. Tidak ada aktivitas jurnalistik dalam pembuatan konten ini.

 

Video Pilihan

Dana Pengawasan Pilkada 2015 di 27 Daerah Masih Bermasalah  

22 Agustus 2016

Ketua Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Muhammad. ANTARA/Hafidz Mubarak A
Dana Pengawasan Pilkada 2015 di 27 Daerah Masih Bermasalah  

Bawaslu telah meminta Mendagri Tjahjo Kumolo untuk memfasilitasi penyelesaian permasalahan dana hibah pengawasan pilkada 2015.


KPU Susun Opsi Verifikasi Dukungan Calon Perseorangan  

12 Juli 2016

Rapat pleno Komisi Pemilihan Umum (KPU) di Kantor KPU ini memutuskan Komisioner KPU Hadar Nafis Gumay menjadi pelaksana tugas (Plt) Ketua KPU menggantikan Husni Kamal Manik yang tutup usia pada Kamis (07/07). TEMPO/Aditia Noviansyah
KPU Susun Opsi Verifikasi Dukungan Calon Perseorangan  

Hadar bakal meminta bantuan Direktorat Pendudukan dan Catatan Sipil memastikan keberadaan pendukung calon perseorangan.


Kajian KPK: Ada Calon yang Hartanya Minus Maju di Pilkada  

29 Juni 2016

ANTARA/Wahyu Putro A
Kajian KPK: Ada Calon yang Hartanya Minus Maju di Pilkada  

KPK melakukan penelitian dengan mewawancarai 286 calon yang kalah pada pilkada. Ini temuannya.


Pemungutan Suara Ulang Pilkada Kabupaten Muna Diwarnai Keributan  

19 Juni 2016

TEMPO/Arif Fadillah
Pemungutan Suara Ulang Pilkada Kabupaten Muna Diwarnai Keributan  

Polisi mengevakuasi anggota KPUD Muna keluar dari TPS sambil melepaskan tiga tembakan ke udara.


Hari Ini Pemungutan Suara Ulang Pilkada Kabupaten Muna  

19 Juni 2016

TEMPO/Arif Fadillah
Hari Ini Pemungutan Suara Ulang Pilkada Kabupaten Muna  

Ini merupakan pemungutan suara ulang yang kedua kali akibat saling gugat dua pasangan calon kepala daerah.


Revisi UU Pilkada, Bawaslu Kini Bisa Periksa Politik Uang  

6 Juni 2016

Ketua Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Muhammad. ANTARA/Hafidz Mubarak A
Revisi UU Pilkada, Bawaslu Kini Bisa Periksa Politik Uang  

Bawaslu kini bisa memeriksa kasus politik uang dalam pilkada.


Syarat Calon Perorangan Dipersulit, Ini Kata Pendukung Garin  

6 Juni 2016

Sineas Indonesia Garin Nugroho. ANTARA/Teresia May
Syarat Calon Perorangan Dipersulit, Ini Kata Pendukung Garin  

Pendukung Garin menilai seharusnya DPR sebagai wakil rakyat membuat aturan yang lebih bermutu.


Disahkannya UU Pilkada Dinilai Memicu Potensi Konflik  

5 Juni 2016

Ilustrasi Rapat Paripurna di Gedung DPR, Jakarta. Tempo/Tony Hartawan
Disahkannya UU Pilkada Dinilai Memicu Potensi Konflik  

Peneliti Perkumpulan untuk Pemilu dan Demokrasi (Perludem) Fadli Ramadhanil menilai, ada persoalan yang akan terjadi seusai DPR mengesahkan UU Pilkada.


Undang-Undang Pilkada Akhirnya Disahkan, Ini Reaksi PKS  

2 Juni 2016

Ketua Fraksi Partai Keadilan Sejahtera (PKS) DPR RI Jazuli Juwaini bersiap memimpin Rapat Pleno Fraksi PKS di Gedung Nusantara I, Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta, 11 April 2016. TEMPO/Dhemas Reviyanto
Undang-Undang Pilkada Akhirnya Disahkan, Ini Reaksi PKS  

PKS sebelumnya menilai anggota DPR yang maju ke pilkada tak perlu mundur dari keanggotaan di Dewan, melainkan hanya perlu cuti.


DPR Sahkan Undang-Undang Pilkada

2 Juni 2016

Ilustrasi Rapat Paripurna di Gedung DPR, Jakarta. Tempo/Tony Hartawan
DPR Sahkan Undang-Undang Pilkada

DPR akhirnya mengesahkan undang-undang tentang pemilihan gubernur, bupati, dan wali kota dalam sidang paripurna hari ini.