TEMPO.CO, Jakarta - Istana Negara membantah beredarnya kabar ada utusan yang menyampaikan status Partai Keadilan Sejahtera (PKS) telah didepak dari koalisi pemerintah. "Sejauh ini tidak ada. Belum pernah saya mendengar ada yang berkomunikasi dengan salah satu menteri dari PKS," kata Sekretaris Negara Sudi Silalahi di Halim Perdanakusuma, Kamis, 13 Juni 2013.
Isu pendepakan partai, yang tengah terbelit kasus dugaan suap kuota impor daging sapi ini, sebelumnya marak disebarkan oleh kader PKS pasca ketidakhadiran atau diundangnya mereka dalam beberapa rapat sekretariat gabungan. Rapat ini digelar untuk membahas persiapan kebijakan kenaikan harga bahan bakar minyak.
Sudi menyatakan, tidak pernah ada kalimat dan pernyataan dari kalangan istana kepada tiga menteri PKS bahwa partainya dikeluarkan dari koalisi. Hingga saat ini, presiden juga belum memutuskan bahkan memikirkan untuk mendepak partai yang dinilai mengkhianati kesepakatan koalisi tersebut.
"Kalau mereka menunggu surat resmi (pendepakan) dari presiden, barang kali itu yang mereka harapkan. Tapi presiden tidak akan mengeluarkannya," kata Sudi. Menurut dia, Presiden akan menyerahkan nasib PKS pada seluruh partai politik dalam koalisi. Keputusannya akan dibahas dalam rapat sekretariat gabungan dan diputuskan para ketua umum partai koalisi.
Hubungan PKS memanas dengan pemerintah dan partai koalisi lainnya. PKS sebagai partai yang seharusnya mendukung kebijakan pemerintah justru menolak kenaikan BBM dengan alasan membela rakyat. Sikap PKS ini berlawanan karena pemerintah justru mengklaim kenaikan harga BBM dapat menyelamatkan rakyat melalui penekanan defisit anggaran.
FRANSISCO ROSARIANS
Topik Terhangat:
Produk Baru Apple| Mucikari SMP| Taufiq Kiemas| Priyo Budi Santoso| Rusuh KJRI Jeddah
Berita Lainnya:
Kata Fahri, Istana 'Tendang' PKS dari Koalisi
Tensi Darah Dicek, Kening Jokowi Berkerut
Polisi Ambil Visum Mucikari SMP
Skandal Seks Guncang Kemlu AS
5 Pujian untuk "Man of Steel"
Suswono Tak Pusing PKS Dikeluarkan dari Koalisi
