Golkar Tetap Ingin Kepala Daerah Dipilih Langsung

TEMPO.CO, Jakarta - Kementerian Dalam Negeri mengusulkan agar pemilihan bupati dan walikota dipilih oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah. Namun Fraksi Partai Golkar tetap menginginkan agar pemilihan kepala daerah, yaitu bupati, walikota dan gubernur dipilih secara langsung oleh rakyat.

"Kami ingin semuanya tetap dipilih oleh rakyat," kata anggota Panitia Kerja RUU Pemilukada Taufiq Hidayat di kompleks parlemen, Senayan, Jumat, 14 Juni 2013.

Menurut dia, meskipun ada sejumlah masalah tapi perbaikan-perbaikan terus dilakukan untuk pilkada secara langsung. "Bukannya justru mengembalikan ke DPRD," kata dia.

Taufiq menjelaskan, panitia kerja ngebut menyelesaikan rancangan undang-undang ini. Panitia kerja menargetkan aturan tersebut bisa diselesaikan pada masa sidang yang akan berakhir pada 12 Juli nanti. Lobi dengan pemerintah pun sudah semakin intensif dan mengerucut ke berbagai persoalan. Misalnya, mekanisme pemilihan, pasangan kepala daerah yang tidak satu paket dan pembatasan dana kampanye.

Sebelumnya, Kementerian Dalam Negeri bersikukuh pemilihan bupati dan walikota tidak dilakukan secara langsung melainkan dipilih oleh dewan perwakilan rakyat daerah. Pemerintah beralasan konstitusi mengamanatkan pemilihan kepala daerah dilakukan secara demokratis.

"Hanya gubernur yang kami usulkan dipilih secara langsung," kata Direktur Jenderal Otonomi Daerah Kementerian Dalam Negeri Djohermansyah Djohan. Menurut dia, pemilihan bupati dan walikota secara langsung menyebabkan berbagai persoalan di daerah.

WAYAN AGUS PURNOMO

Baca juga berita populer lainnya:
Bukti Baru, CCTV Restoran Rekam Ari Wibowo 
Briptu Rani Muncul di Televisi, Polda Jatim Berang 
Cuci Gudang Ponsel hingga 90 Persen di ICS 2013
Jokowi: PRJ di Monas Itu Pesta Rakyat Jakarta
Bu Camat, Peraih Nilai Tertinggi Lelang Jabatan