TEMPO.CO, Bandung - Mahasiswa, buruh dan sejumlah organisasi berunjung rasa menolak rencana pemerintah menaikkan harga BBM di Gedung Sate Bandung, Senin, 17 Juni 2013. "Hari ini puncak (Rapat) Paripurna di DPR, kita menyuarakan agar peserta sidang Paripurna tergerak hatinya menolak kenaikan BBM, tidak terjebak kotak-kotak koalisi," kata Ketua Umum PC PMII Kota Bandung Taufik Nurrohim saat unjuk rasa.
Demonstran meminta anggota DPR menolak perubahan APBN 2013 yang menjadi kunci kenaikan harga BBM. Kelompok itu mengkritik tidak adanya kedaulatan energi di Indonesia dengan penguasaan 70 persen sumur minyak dan gas oleh perusahaan asing. Itulah yang menjadi sebab produksi minyak mentah diprioritaskan untuk ekspor, bukan untuk pemenuhan kebutuhan dalam negeri.
Selain mahasiswa, berbagai organisasi buruh dan kelompok masyarakat lainnya juga menggelar aksi serupa di Gedung Sate. Koordinator Wilayah KASBI Jawa Barat Sudaryanto mengatakan, sengaja bergabung dengan aksi itu. Organisasinya, kata dia, meminta perwakilannya di tiap daerah untuk menggelar aksi penolakan kenaikan harga BBM hari ini.
Menurut Sudaryanto, rencana pemerintah menaikkan harga BBM akan menyengsarakan rakyat. Dia mencontohkan, upah buruh Jawa Barat yang rata-ratanya Rp 1,3 juta tidak akan bisa mengimbangi kenaikan harga barang yang nakal dipicu naiknya harga BBM.
Dalam aksi unjuk rasa itu, seruan nasionalisasi perusahaan tambang dan migas asing di teriakkan. Mengutip data Kementerian ESDM yang menyebutkan, hanya 13,8 persen sumber minyak dikuasi Pertamina, yang menjadi sebab sulitnya pemerintah menjaga dan menstabilkan harga minyak.
Selain menolak naiknya harga BBM, mereka juga menolak pemberian kompensasi berupa Bantuan Langsung Sementara Masyarakat, yang sifatnya sementara. Bantuan itu dituding bakal memicu persoalan baru saat penyalurannya.
Tiga anggota DPRD Jawa Barat, yakni Imam Budi dari Fraksi PKS, Ineu Purwadewi Sundari dari PDI Perjuangan, serta Ujang Fathulwaton dari Partai Hanura bergabung dengan para demonstran. Mereka mengklaim, hanya fraksi mereka yang mengirim anggotanya menemui pengunjuk rasa. "Sisanya kami tidak tahu, kami sudah coba hubungi," kata Imam.
Imam mengatakan, tiga partai sudah memutuskan sikapnya menolak rencana pemerintah itu. "Kami dari PKS, PDI Perjuangan dan Hanura yang memang secara kepartaian menolak kenaikan harga BBM," kata dia.
Ineu menambahkan, aksi penolakan harus digelar untuk menunjukkan bahwa rencana pemerintah menaikkan harga BBM memang ditolak masyarakat. "Ini pesan yang harus disampaikan ke DPR," kata dia. Menurut Ineu, masih banyak yang bisa dilakukan pemerintah untuk menekan defisit APBN, tanpa perlu menaikkan BBM.
Kepala Bagian Operasi, Polrestabes Bandung, Ajun Komisaris Besar Diki Budiman mengatakan, sejak kemarin, anggota polisi sudah disebar untuk menjaga SPBU, objek vital, dan kantor pemerintah mengantisipasi kenaikan harga BBM.
Seluruh SPBU di Bandung, yang tersebar di 89 lokasi, masing-masing dijaga oleh 2 petugas polisi dibantu aparat TNI, tiap depo dan kantor Pertamina disiagakan 1 Satuan Setingkat Kompi, serta kantor-kantor pemerintah. "Petugas disiagakan hingga 30 hari ke depan," ujar dia di Gedung Sate, Bandung.
Menurut dia, Polrestabes Bandung menyiapkan dua per tiga kekuatannya untuk mengantisipasi rencana pemerintah menaikkan BBM. Kekuatan yang dikerahkan, mengikuti ekskalasi situasi menjelang kenaikan BBM. "Kita sudah menyusun rencan pengamanan untuk 30 hari ke depan," kata Diki.
Di Bandung, aksi menolak rencana pemerintah menaikkan BBM, menjelang rapat Paripurna DPR dikonsentrasikan di Gedung Sate Bandung. DPR hari ini juga akan mengesahkan APBN Perubahan 2013, yang memuat anggaran yang menjadi kompensasi naiknya harga BBM.
AHMAD FIKRI
