TEMPO.CO, Jakarta -Setelah berunding hampir lima jam, rapat lobi pimpinan fraksi dan pimpinan DPR bersepakat hanya ada dua opsi yang akan diambil dalam voting penetapan APBN Perubahan. "Kami sudah cari musyawarah mufakat dan akhirnya disepakati hanya ada dua opsi," kata Ketua DPR, Marzuki Alie usai rapat lobi antar fraksi di kompleks parlemen Senayan, Senin, 17 Juni 2013.
Menurut Marzuki dua opsi yang disepakati itu adalah menerima atau menolak usulan RAPBN Perubahan yang diajukan pemerintah. Dua fraksi yang sebelumnya bersikeras agar paripurna membahas postur APBPN Perubahan tandingan yaitu Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan dan Partai Keadilan Sejahtera akhirnya mengalah.
Wakil Ketua DPR dari PDIP, Pramono Anung mengatakan meski tak jadi dibahas di paripurna, partainya tetap pada pendirian awal menolak kenaikan harga BBM. Soal postur APBNP tandingan akan jadi masukan partai untuk pemerintah. "Nanti kan akan ada opsinya menolak, tapi kami akan sampaikan catatan-catatan. Catatan itulah yang akan jadi pembahasan pemerintah."
Ketua Fraksi Partai Keadilan Sejahtera, Hidayat Nur Wahid sependapat dengan Pramono. Menurut dia PKS akan melampirkan catatan dari penolakan RAPBN Perubahan ajuan pemerintah. "Esensinya bahwa fraksi kami tetap pada pendirian menolak kenaikan harga BBM."
Lobi antar pimpinan fraksi berakhir sekitar pukul 20.15 WIB. Rapat langsung dilanjutkan dengan paripurna yang sempat diskors pada 15.30 WIB sebelumnya lantaran lobi. Paripurna dilanjutkan dengan pengambilan keputusan pengesahan RAPBN Perubahan 2013 melalui mekanisme voting. Voting rencananya akan dilakukan terbuka, satu suara satu orang.
Saat ini lima fraksi yaitu Demokrat, Golkar, Partai Amanat Nasional, Partai Persatuan Pembangunan, dan Partai Kebangkitan Bangsa menyatakan setuju dengan APBNP usulan pemerintah. Tiga partai menyatakan menolak, PDIP, PKS dan Hanura. Sedang Gerindra tak menyatakan sikap tegas. Namun sejumlah petinggi Gerindra menyatakan akan mendukung anggaran yang diajukan.
IRA GUSLINA SUFA
Topik terhangat:
Rusuh KJRI Jeddah | Koalisi dan PKS | Perbudakan Buruh
Berita lainnya:
Edisi Khusus HUT Jakarta
Dosen UI Pengkritik Korupsi Jadi Tersangka
Aktris Ully Artha Meninggal Dunia
Alasan Jakarta Semakin Macet
