Lupa Kata Sandi? Klik di Sini

atau Masuk melalui

Belum Memiliki Akun Daftar di Sini


atau Daftar melalui

Sudah Memiliki Akun Masuk di Sini

Konfirmasi Email

Kami telah mengirimkan link aktivasi melalui email ke rudihamdani@gmail.com.

Klik link aktivasi dan dapatkan akses membaca 2 artikel gratis non Laput di koran dan Majalah Tempo

Jika Anda tidak menerima email,
Kirimkan Lagi Sekarang

Ridwan Kamil Dituding Gelapkan Dana Bantuan Sosial

Editor

Eni Saeni

image-gnews
Calon Walikota Bandung Ridwan Kamil (kiri) dan calon wakil walikota Oded M Danial. TEMPO/Prima Mulia
Calon Walikota Bandung Ridwan Kamil (kiri) dan calon wakil walikota Oded M Danial. TEMPO/Prima Mulia
Iklan

TEMPO.CO, Bandung -Juru bicara calon Wali Kota Bandung Ayi Vivananda, Poppy S Noeraeni, mengatakan, perkara dugaan penggelapan dana bantuan sosial yang diterima Ridwan Kamil, calon Wali Kota Bandung pada 2012  sudah dicek ke direktorat Jenderak Hak Atas Kekayaan Intelektual (Haki).

"Ridwan pernah menerima dana Rp 44 juta dari pemerintah kota Bandung untuk mendaftarkan kegiatannya ke Haki  tapi hingga saat ini kegiatan itu belum dia daftarkan," kata Poppy kepada Tempo. Selasa, 18 Juni 2013.

Menurut dia, pada 2012 lalu, Bandung Creaticity Forum (BCCF) yang diketuai oleh Ridwan Hakim pernah mengajukan dana bantuan sosial untuk membuat 'Kampung Kreatif', namun hingga saat ini kegiatan itu belum pernah mendaftar ke Haki, meskipun  dana pemerintah kota Bandung sudah diterima oleh BCCF.

Sementara kampung kreatif itu sendiri sudah tersebar di lima titik di kota Bandung, dengan biaya Rp 68 juta tiap kampungnya. Menurut Poppy, selama ini,  Ridwan Kamil selalu menyindir kandidat lain dengan kasus Bansos dalam tiap acara debat.

Imam, manajer kandidat pasangan Ridwan Kamil - Oded M Daniel mengatakan, tim suksesnya tidak akan menggubris isu yang menimpa kandidat yang diusung oleh PKS itu. "Saya berharap, isu ini tidak menjadi black campaign," kata dia.

Iman juga mengatakan,  bahwa Ridwan Kamil memiliki tim audit yang menghitung kemana saja dia pakai duit itu. Dia  merasa  isu itu dimunculkan oleh  kandidat lain untuk menjatuhkan citra Ridwan Kamil dihadapan masyarakat kota Bandung. Karena berdasarkan hasil survei, Pasangan Ridwan- Oded selalu menduduki peringkat teratas dalam elektabilitas pemilihan wali kota Bandung.

Iklan
Scroll Untuk Melanjutkan

Menanggapi hal tersebut, pengamat politik yang juga Dosen Universitas Padjadjaran Muradi mengatakan,  bahwa Ridwan berada di dua sisi pada isu ini, "yakni sebagai penanggung jawab juga pengelola duit bansos itu,"  ujarnya.

Menurut dia, wajar isu ini begitu mengagetkan masyarakat Bandung, sebab Ridwan memiliki jumlah peminat terbanyak dibandingkan calon Wali Kota lainnya. Selain itu,  masyarakat akan mempertanyakan dari mana Ridwan Kamil memiliki banyak harta. Padahal dia  hanya berprofesi sebagai seorang arsitek, "Telusuri saja, apakah proses penggunaan dana itu tepat sasaran atau tidak," kata Muradi.

KPU Kota Bandung kemarin mengumumkan jumlah kekayaan setiap calon Wali Kota Bandung. Berdasarkan  data yang diolah KPK, Ridwan Kamil memiliki harta senilai  Rp 5.086.795.057.


PERSIANA GALIH | ENI S

Iklan



Rekomendasi Artikel

Konten sponsor pada widget ini merupakan konten yang dibuat dan ditampilkan pihak ketiga, bukan redaksi Tempo. Tidak ada aktivitas jurnalistik dalam pembuatan konten ini.

 

Video Pilihan

Apa Kabar Korupsi Dana Bansos Covid-19 Juliari Batubara? KPK: Masih Tunggu Penghitungan Kerugian Negara

21 Desember 2022

Raut terdakwa mantan Menteri Sosial Juliari Peter Batubara setelah mengikuti sidang tuntutan dari gedung KPK, Jakarta, Rabu, 28 Juli 2021. Dalam sidang yang digelar secara virtual di Pengadilan Tipikor tersebut, Juliari dituntut hukuman 11 tahun penjara dalam kasus suap bantuan sosial Covid-19. TEMPO/Imam Sukamto
Apa Kabar Korupsi Dana Bansos Covid-19 Juliari Batubara? KPK: Masih Tunggu Penghitungan Kerugian Negara

Masih ingat kasus korupsi dana bansos Covid-19 Juliari Batubara yang belum kelar? KPK sebut masih tunggu penghitungan kerugian negara.


PARA Syndicate: Kisruh Pendataan Jadi Celah Politisasi Bansos

20 Juli 2020

Anggota MPR dari Fraksi PAN Viva Yoga Mauladi bersama anggota MPR dari Fraksi PDIP Aria Bima dan Direktur Para Syndicate, Ari Nurcahyo dalam diskusi Empat Pilar MPR dengan tema
PARA Syndicate: Kisruh Pendataan Jadi Celah Politisasi Bansos

PARA Syndicate mengatakan pendataan Bantuan Sosial yang tidak satu pintu membuat celah-celah bagi politisasi Bansos


KPK Luncurkan Aplikasi Lapor Kasus Bansos Covid-19

29 Mei 2020

Ilustrasi korupsi
KPK Luncurkan Aplikasi Lapor Kasus Bansos Covid-19

Di tengah pandemi Covid-19 KPK menambahkan fitur pelaporan dugaan penyelewengan bansos dalam aplikasi JAGA..


Dana Pramuka DKI Diduga Digelembungkan, Begini Kata Saksi

25 Januari 2017

Sylviana Murni usai menjalani pemeriksaan di gedung Direktorat Tindak Pidana Korupsi Bareskrim Polri, Jakarta, 20 Januari 2017. TEMPO/M IQBAL ICHSAN
Dana Pramuka DKI Diduga Digelembungkan, Begini Kata Saksi

Polisi telah menaikan status kasus dugaan korupsi dana hibah Kwartir Daerah Gerakan Pramuka DKI ke tahap penyidikan.


Kasus Dana Pramuka DKI, Polisi Sudah Periksa 25 Saksi  

25 Januari 2017

Sylviana Murni (kedua kanan) dikawal usai menjalani pemeriksaan di gedung Direktorat Tindak Pidana Korupsi Bareskrim Polri, Jakarta, 20 Januari 2017. Kasus dugaan korupsi ini terjadi pada tahun anggaran 2014 dan 2015. ANTARA/Reno Esnir
Kasus Dana Pramuka DKI, Polisi Sudah Periksa 25 Saksi  

Sylviana Murni, calon Wakil Gubenur DKI Jakarta, juga diperiksa terkait dengan kasus dugaan korupsi pengelolaan dana hibah Kwartir Daerah Gerakan Pramuka DKI.


Kasus Dana Pramuka DKI Diduga Digelembungkan, Ini Modusnya

25 Januari 2017

Mantan Deputi Gubernur Bidang Pariwisata dan Kebudayaan Provinsi DKI Jakarta Sylviana Murni (kedua kanan) dikawal usai menjalani pemeriksaan di gedung Direktorat Tindak Pidana Korupsi Bareskrim Polri, Jakarta, 20 Januari 2016. ANTARA/Reno Esnir
Kasus Dana Pramuka DKI Diduga Digelembungkan, Ini Modusnya

Calon wakil Gubernur DKI Jakarta, Sylviana Murni, sebelumnya diperiksa terkait kasus dugaan korupsi pengelolaan dana hibah Daerah Gerakan Pramuka DKI.


Kasus Dana Hibah Pramuka Masuk ke Tahap Penyidikan

25 Januari 2017

Sylviana Murni usai menjalani pemeriksaan di gedung Direktorat Tindak Pidana Korupsi Bareskrim Polri, Jakarta, 20 Januari 2017. Ia menjadi saksi dalam kasus dugaan korupsi pengelolaan dana bantuan sosial Pemerintah Provinsi DKI Jakarta di Kwarda Pramuka DKI Jakarta. TEMPO/ M IQBAL ICHSAN
Kasus Dana Hibah Pramuka Masuk ke Tahap Penyidikan

Sylviana Murni diminta memberi keterangan karena dia pernah menjabat Ketua Kwarda Gerakan Pramuka DKI Jakarta.


Sylviana Sebut Jokowi dalam Kasus Dana Bansos, Ahok Bereaksi

23 Januari 2017

Calon Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama atau Ahok menyambangi kebun salak condet milik Dinas Kelautan dan Ketahanan Pangan (KPKP) DKI Jakarta di kawasan Condet, Bale Kambang, Kramat Jati, Jakarta, 23 Januari 2017. TEMPO/Larissa
Sylviana Sebut Jokowi dalam Kasus Dana Bansos, Ahok Bereaksi

Ahok mengatakan semua gubernur tak hanya Jokowi pasti menandatangani pemberian hibah.


Usut Kasus Dana Pramuka, Bareskrim Gandeng BPK  

22 Januari 2017

Kepala Biro Penerangan Masyarakat Polri, Brigjen Pol Rikwanto Rikwanto. ANTARA
Usut Kasus Dana Pramuka, Bareskrim Gandeng BPK  

Bareskrim bekerja sama dengan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) mengaudit jumlah kerugian negara dalam kasus dugaan dana hibah Pramuka DKI.


Kasus Dana Bansos, IPW Desak Polri Minta Maaf ke Sylviana

22 Januari 2017

Sylviana Murni usai menjalani pemeriksaan di gedung Direktorat Tindak Pidana Korupsi Bareskrim Polri, Jakarta, 20 Januari 2017. TEMPO/M IQBAL ICHSAN
Kasus Dana Bansos, IPW Desak Polri Minta Maaf ke Sylviana

Ketua IPW Neta S. Pane mendesak Polri untuk menjelaskan kelanjutan penanganan kasus korupsi dana bansos Pramuka yang diduga melibatkan Sylviana Murni