TEMPO.CO, Jakarta - Partai Keadilan Sejahtera tak berkutik dengan desakan partai-partai sekretariat gabungan untuk keluar dari koalisi. Juru bicara PKS Mardani Ali Sera mengatakan, partainya hanya akan bersikap bila sudah ada pernyataan resmi dari Susilo Bambang Yudhoyono selaku ketua setgab. ”Koalisi PKS hanya dengan SBY. Bukan dengan Demokrat, Partai Amanat Nasional apalagi dengan Pak Julian, juru bicara Krepresidenan,” kata Mardani saat dihubungi, Kamis, 20 Juni 2013.
Menurut Mardani, sesuai code of conduct koalisi yang sudah ditandatangani PKS dan koalisi, semua keputusan merupakan kesepakatan partai dan SBY. Dengan begitu, PKS hanya akan menunggu sikap resmi SBY. ”Itu aturannya.”
Kemarin, juru bicara Kepresidenan, Julian Aldrin Pasha, menyatakan PKS seharusnya menyadari kontrak kerja dengan presiden. Kesepakatan itu sudah tertuang secara tertulis: jika tak sejalan lagi dengan pemerintah, silakan keluar dari koalisi. ”Harusnya PKS sadar akan kesepakatan itu,” kata Julian.
PKS, Julian melanjutkan, seharusnya tak menolak kebijakan pemerintah menaikkan harga bahan bakar minyak. Ia pun mengatakan sejumlah pemimpin partai yang tergabung di setgab sudah meminta agar PKS diberi sanksi. Antara lain dengan cara tak mengundang PKS dalam rapat setgab.
Meski begitu, hingga kini, Presiden Yudhoyono sebagai ketua setgab belum juga bersuara. SBY, kata Julian, belum akan berpendapat dan memberi sanksi bagi partai pimpinan Anis Matta itu. PKS, kata Julian, akan bersikap pasif dengan menunggu PKS sadar akan kontrak dan mundur dari koalisi.
Anggota Majelis Syuro PKS Sohibul Imam menguatkan pernyataan Mardani. Menurut dia, selama tak ada komunikasi resmi dari SBY, partainya tak akan menanggapi. PKS pun akan tetap berkomunikasi seperti biasa dengan anggota setgab lainnya.
PKS, kata Sohibul, sampai kini tak berniat menarik tiga menterinya dari kabinet. Mereka adalah Menteri Pertanian Suswono, Menteri Sosial Salim Segaf Al Jufri, dan Menteri Komunikasi dan Informatika Tifatul Sembiring. PKS menyerahkan sepenuhnya soal posisi tiga menteri asal PKS itu pada Presiden Yudhoyono. ”Soal menteri itu hak prerogatif Presiden SBY,” kata Sohibul.
IRA GUSLINA SUFA
EDSUS HUT Jakarta | Kenaikan Harga BBM | Rusuh KJRI Jeddah
Baca juga:
Gaji Pilot Lion Air Sekitar Rp 45 Juta per Bulan
Lion Air Berambisi Kuasai Penerbangan ASEAN
Utang Pemerintah ke Pertamina Rp 25 Triliun
BBM Naik, Tarif Angkutan Naik 30-35 Persen
Rupiah Tembus 10.000
Lion Air Tantang AirAsia dan Tiger Airways
