TEMPO.CO, Jakarta - Ahmad Maolana, Lurah Senen, tidak ingin 'disemprot' Gubernur Jakarta Joko Widodo untuk kedua kalinya. Oktober 2012, Ahmad pernah absen ngantor ketika orang nomor satu di ibu kota itu inspeksi mendadak ke kantor lurahnya yang terletak di Jalan Pasar Senen Dalam, Kelurahan Senen, Kecamatan Senen, Jakarta Pusat itu.
Semua media massa serentak memberitakan ketidakhadiran Lurah Senen ketika Jokowi sidak. "Sebenarnya waktu itu sudah datang tujuh orang. Karena disorot media, mereka mengosongkan tempatnya. Saya juga kebetulan ada acara. Enggak tahu Pak Jokowi datang," kata Ahmad kepada Tempo, pekan lalu.
Kedatangan Jokowi ke kantornya malah membuat Ahmad ingin berbenah. Setelah itu, ia meminta agar petugas datang lebih pagi. Ia pun menganggarkan di anggaran kelurahan 2013 agar pelayanan kantor lurah mengikuti cara di bank seperti anjuran Jokowi: ada satpam yang memberikan nomor antrian, tempat duduk yang baik untuk warga, dan pelayanan satu pintu. "Dana sudah siap, tapi kami menunggu rancangan dari Dinas Perumahan dan Gedung Pemerintahan," ujarnya.
Ia juga mengklaim semakin hari pelayanan ke warga menjadi lebih baik. Dengan satu petugas di dekat pintu masuk kantor lurah, pelayanan semakin terarah. Pembuatan surat keterangan atau perpanjangan KTP pun bisa dirampungkan di hari permohonan itu diberikan.
Warga Kelurahan Senen, Ihwan, mengakui adanya perubahan pelayanan di kelurahannya. Kata Iwan, pelayanan semakin membaik. Ia tidak pernah mengalami hambatan selama mengurus kartu penduduk atau surat keterangan lainnya. "Kalau datanya lengkap, ya tidak perlu menunggu lama," kata Ihwan.
Kantor Lurah Tengah, Kecamatan Kramat Jati, Jakarta Timur, juga mendapatkan acungan jempol dari warganya. Seperti Fendi, 55 tahun. Ia merasa pekerjaan petugas untuk mengurus surat pengantar nikah untuk anaknya bisa diselesaikan dengan cepat. Seelah memberikan surat keterangan dari RT/RW, katanya, petugas langsung memproses. Kurang dari 15-20 menit, surat yang ditunggu pun rampung. "Saya enggak bayar apa-apa," katanya.
Pelayanan di kantor lurah ini, ujarnya, semakin baik ketika di masa pemerintahan Gubernur Joko widodo dan Wakil Gubernur Basuki Tjahaja Purnama. "Ada perubahan lah. Sebelumnya bisa sampai besok," ujar Fendi.
Petugas kantor Lurah Tengah, Sumira, mengatakan sekarang ini pelayanan semakin cepat. Setidaknya dalam satu hari, para pimpinan kelurahan harus berada di tempat untuk membubuhi tanda tangan pada berkas-berkas yang datang. "Kalau ada Pak Lurah ya langsung tanda tangan. Kalau tidak, bisa digantikan Pak Wakil Lurah atau Pak Sekretaris Lurah," kata Sumira.
Ia menjelaskan, kantor lurah tak setiap hari dipenuhi pengunjung. Hanya di waktu tertentu saja bisa sesak seperti pembuatan Surat Keterangan Tidak Mampu (SKTM) ketika menghadapi tahun ajaran baru sekolah.
Sekretaris Lurah Tengah, Syafix Ahmad, juga mengklaim pelayanan kelurahan sudah semakin baik. Ia pun yakin kantor lurah bisa segera menghadapi pelayanan satu pintu yang sedang digodok Pemerintah jakarta. 'Sekarang kami sudah mulai itu," ujarnya.
Syafix mencontohkan, semua bentuk pelayanan akan masuk terlebih dulu ke bagian pelayanan umum. Nanti dari sana bisa langsung diserahkan ke seksi lainyang lebih mampu untuk menanganinya. "Misalkan bagian pertanahan bisa langsung ke lantai dua," ia menjelaskan. (Baca juga: Jokowi Diminta Selalu Ajak Staf Blusukan) Ingin tahu perubahan apa saja dalam delapan bulan pemerintahan Jokowi-Ahok? Klik di sini.
SUTJI DECILYA
Berita Lainnya:
Jokowi Diminta Selalu Ajak Staf Blusukan
Gaya Ahok Urus Birokrasi
Jokowi Dinilai Transparan Setengah Hati
Kartu Nama 'Ajaib' Jokowi, Bisa Tukar Sepeda
Ini 10 Dinas yang Disemprot Jokowi