TEMPO.CO, Jakarta - Juru Bicara Presiden Julian Aldrin Pasha mengatakan pejabat yang akan mengumumkan kenaikan Harga Bahan Bakar Minyak bersubsidi kemungkinan Menteri Energi dan Sumber Daya dan Mineral Jero Wacik. “Biasanya pak Jero Wacik, ini sesuai dengan Peraturan Menteri,” kata dia saat dihubungi Tempo, di Jakarta, Jumat, 21 Juni 2013.
Kenaikan harga bahan bakar minyak rencananya akan diumumkan pemerintah pada hari ini. Sebelumnya, Direktur Bahan Bakar Minyak Badan Pengatur Hulu Minyak dan Gas (BPH Migas) Djoko Siswanto mengatakan akan ada sidang kabinet terlebih dahulu terkait siapa yang akan ditunjuk untuk mengumumkan kenaikan. “Biasanya Menteri ESDM Kecuali kalau diminta Pak Hatta (Rajasa), dia yang mengumumkan sendiri pada Jumat malam," kata Djoko
Ketika ditanya ihwal kapan , waktu, dan di mana pengumumannya Julian enggan menanggapi hal itu. “Saya akan jelaskan persisnya kapan, setelah diumumkan. Untuk saat ini hanya ini yang bisa saya berikan informasinya karena ini sesuai dengan tugas saya,” ujarnya.
Menurut Julian, pengumuman kenaikan harga BBM akan dilakukan jika semua program kompensasinya sudah dipersiapkan dengan matang oleh kementerian terkait terutama Kementerian Koordinator Kesejahteraan Rakyat, dan Kementerian Sosial. ”Sejauh ini presiden telah mendapatkan laporan dari Kementerian terkait mengenai teknis di lapangan soal kompensasi. Terutama soal Bantuan Langsung Masyarakat Sementara agar tak salah sasaran. Presiden telah memperoleh jaminan dari mereka terkait hal ini.”
Program Bantuan Langsung Sementara Masyarakat akan digulirkan selama empat bulan ke depan sejak diumumkan. “Ini dilakukan untuk mengantisipasi keterkejutan rakyat berpenghasilan rendah akibat naiknya lonjakn kebutuhan pokok,” ucap Julian.
ERWAN HERMAWAN
Terhangat:
Evaluasi Jokowi | Kenaikan Harga BBM | Rusuh KJRI Jeddah
Berita Terkait
Hanura: Harga BBM Boleh Naik, Asalkan...
Spanduk Tolak Kenaikan BBM PKS Dicopot
Muhaimin: Yang Tolak BBM Naik, Tak Mengerti Masalah
Demokrat: Menteri PKS Lebih Baik Mundur
Istana: Ini Bukan Saat Tepat Provokasi Politik