TEMPO.CO, Jakarta - Juru bicara Kepresidenan, Julian Aldian Pasha, menyatakan Partai Keadilan Sejahtera sudah keluar dari koalisi pemerintah sejak pelaksanaan pemungutan suara atau voting rancangan Anggaran Pendapatan Belanja Negara Perubahan 2013. Seluruh anggota parlemen dari partai berlambang padi dan kapas tersebut menolak karena tidak setuju kebijakan kenaikan harga bahan bakar minyak bersubsidi.
"Iya, sejak itu. Ini kan kebijakan strategis. Pembahasan RAPBN-P 2013 itu keputusan strategis pemerintah," kata Julian saat ditemui di Istana Merdeka, Jumat, 21 Juni 2013. Pendapat ini didasarkan pada code of conduct partai koalisi yang ditandatangani PKS pada awal pemerintahan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono periode 2009-2014.
Dalam komitmen koalisi disebutkan setiap partai koalisi diwajibkan mendukung kebijakan strategis pemerintah. Partai yang tergabung dalam koalisi selain PKS adalah Partai Golkar, Partai Kebangkitan Bangsa, Partai Amanat Nasional, Partai Persatuan Pembangunan, dan Partai Demokrat.
"Jadi kalau ada partai koalisi yang tidak mendukung, terbuka bagi mereka untuk mengundurkan diri. Tapi kalau tidak mengundurkan diri, maka keberadaan partai itu sebenarnya sudah berakhir atau selesai di koalisi. Itu saja," kata Julian.
Ia juga menyatakan, keberadaan para menteri dari PKS adalah hak perogratif Presiden. Belum ada informasi perihal rencana pergantian menteri dari PKS. Menteri itu adalah Tifatul Sembiring, Menteri Komunuikasi dan Infomasi. Menteri Pertanian Suswono dan Menteri Menteri Sosial Salim Segaf Al Jufri. "Saya tidak bisa bicara peluang adanya reshuffle, itu hak perogratif Presiden. Tapi kemungkinan selalu ada."
FRANSISCO ROSARIANS
Terhangat:
Evaluasi Jokowi | Kenaikan Harga BBM | Rusuh KJRI Jeddah
Berita Terkait
Hanura: Harga BBM Boleh Naik, Asalkan...
Spanduk Tolak Kenaikan BBM PKS Dicopot
Muhaimin: Yang Tolak BBM Naik, Tak Mengerti Masalah
Demokrat: Menteri PKS Lebih Baik Mundur
Istana: Ini Bukan Saat Tepat Provokasi Politik
