TEMPO.CO, Malang-Sekretaris Dinas Pendidikan Kota Malang, Djupri, mengaku kaget atas kontrak utang sebesar Rp 150 juta kepada lulusan Sekolah Menengah Umum Negeri 10 Malang atau Sampoerna Academy Malang. Dinas Pendidikan, katanya, akan meminta klarifikasi kepada wali murid, Putra Sampoerna Foundation dan SMA Negeri 10 Malang.
Pemerintah Kota Malang, katanya, setiap tahun telah mengucurkan anggaran untuk SMU Negeri 10 Malang. Anggaran dialokasikan untuk siswa miskin dan cerdas. "Itu jelas memberatkan orang tua," katanya, Kamis 20 Juni 2013.
Sekretaris Daerah Kota Malang, Shofwan, menjelaskan kerjasama Pemerintah Kota Malang dengan Putra Sampoerna Foundation masih tetap berlangsung. Tapi kontrak itu tak menyangkut pembiayaan, mulai 2012 biaya sepenuhnya menjadi tanggungjawab Pemerintah Kota Malang.
"Putra Sampoerna Foundation melatih para guru dan membantu siswa kuliah ke luar negeri," katanya. Bantuan itu termasuk mencarikan sponsor untuk memberikan beasiswa bagi siswa berprestasi. Atas kerja sama ini, katanya, prestasi SMA Negeri 10 Malang terus berkembang. Sebanyak lima lulusannya kuliah di luar negeri.
Sebelumnya, keluhan para wali murid ramai diperbincangkan dalam forum diskusi di dunia maya. HS, salah satu wali murid, dalam forum tersebut menjelaskan PSF melalui Koperasi Siswa Bangsa menyodorkan kontrak utang kepada seluruh siswa yang telah mengikuti wisuda kelulusan 31 Mei 2013. "Mengapa kontrak itu diberikan sekarang," tanya HS. Ia mengaku kecewa lantaran selama ini menyangka pendidikan di Sampoerna Academy merupakan beasiswa alias gratis.
Menurut HS, isi kontrak menyebutkan siswa melalui wali murid harus membayar biaya pendidikan selama tiga tahun sebesar Rp 150 juta. "Kontribusi" tersebut dibayar setelah siswa tersebut bekerja atau dianggap mandiri secara keuangan. Padahal, kata dia, sejak awal disebutkan pendidikan di Sampoerna Academy merupakan beasiswa yang diberikan kepada siswa tak mampu.
EKO WIDIANTO
Terhangat:
Evaluasi Jokowi | Kenaikan Harga BBM | Rusuh KJRI Jeddah
Baca Juga:
Hanura: Harga BBM Boleh Naik, Asalkan...
Spanduk Tolak Kenaikan BBM PKS Dicopot
Muhaimin: Yang Tolak BBM Naik, Tak Mengerti Masalah
Demokrat: Menteri PKS Lebih Baik Mundur
Istana: Ini Bukan Saat Tepat Provokasi Politik
