TEMPO.CO, Surabaya-Juru bicara PT Pertamina Marketing Region V Rustam Aji cemas dengan kemungkinan larinya bahan bakar minyak bersubsidi ke Timor Leste. Menjelang kenaikan harga BBM, kata Rustam, biasanya banyak ditemukan kasus penyelundupan BBM bersubsidi ke negara tetangga itu melalui jalur perbatasan di Atambua, Nusa Tenggara Timur. Akibatnya, stok di SPBU menjadi langka karena aksi borong dan harga BBM di pengecer semakin tinggi.
Menurutnya, ini bentuk aksi panic buying BBM bersubsidi terkait rencana penyesuaian harga BBM. "Seperti tahun-tahun lalu, daerah perbatasan memang paling rawan jalur penyelundupan BBM," kata Rustam kepada Tempo, Jumat 21 Juni 2013.
Untuk mengantisipasi gejolak kenaikan BBM, Pertamina Region V telah membentuk Posko Satgas BBM yang ditempatkan di penjuru terminal BBM. Pertamina melibatkan kepolisian dan TNI untuk pengamanan di SPBU dan objek vital lainnya. Dengan begitu, masyarakat mendapat kepastian keamanan dan kelancaran membeli BBM bersubsidi.
Rustam telah menginstruksikan kepada 1.120 pengusaha SPBU di region V untuk meningkatkan delivery order. Begitu BBM habis, bisa dijadwalkan pengiriman kembali.
Hari ini, kata Rustam, stok BBM yang dikelola Pertamina Region V mencapai 179 ribu kiloliter premium dan 179 ribu kiloliter solar. Jumlah itu naik ketimbang hari sebelumnya, sebesar 111.800 KL premium dan 89.600 KL solar. Dalam dua hari terkahir, penyaluran premium dan solar melonjak di atas 20 persen dari kondisi normal.
Biasanya, penyaluran BBM bersubsidi ke masyarakat di Jatim, Bali dan Nusa Tenggara sekitar 15.730 KL premium dan 7.360 KL solar. Pertamina mencatat, ada kenaikan harian BBM bersubsidi, yakni premium menjadi 17 ribu KL per hari dan solar 8.200 KL per hari. "Penyaluran BBM bersubsidi paling banyak tetap Jawa Timur. Rata-rata premium 11.200 KL dan solar 5.700 KL."
DIANANTA P. SUMEDI
Terhangat:
Evaluasi Jokowi | Kenaikan Harga BBM | Rusuh KJRI Jeddah
Baca Juga:
Hanura: Harga BBM Boleh Naik, Asalkan...
Spanduk Tolak Kenaikan BBM PKS Dicopot
Muhaimin: Yang Tolak BBM Naik, Tak Mengerti Masalah
Demokrat: Menteri PKS Lebih Baik Mundur
Istana: Ini Bukan Saat Tepat Provokasi Politik