TEMPO.CO, Jakarta -Ketua Fraksi Partai Keadilan Sejahtera Hidayat Nur Wahid mengatakan sejumlah Menteri asal PKS yang ikut membagikan Bantuan Lansung Sementara Masyarakat (BLSM) tidak dianggap sebagai kader. Mereka itu bekerja sebagai Menteri yang dipilih langsung oleh Presiden Susilo Bambang Yudhoyono.
"Kami tidak memandang mereka sebagai kader atau pengurus partai, tapi sebagai pribadi yang menjalankan tugasnya sebagai menteri," katanya, Sabtu, 22 Juni 2013.
Hidayat menjelaskan pandangan seperti ini terjadi karena perbedaan pendapat anatara PKS dan pemerintah soal kenaikan harga BBM. PKS tetap menolak keputusan pemerintah, meskipun tiga menteri dari PKS berada dalam Kabinet Indonesia Bersatu Jilid II. Meski beda pandangan, PKS tidak punya hak menarik menteri itu. "Bolanya tidak ada di tangan PKS, tapi di tangan presiden," ujarnya saat dihubungi Tempo.
Tiga Menteri dari PKS adalah Tifatul Simbiring sebagai Menteri Komunikasi dan Informasi, Salim Segaf Al Jufri sebagai Menteri Sosial, dan Suswono Menteri Pertanian. Dari tiga menteri itu, hanya Suswono ang dijadwalkan tidak ikut membagikan BLSM.
Hidayat mengatakan kisruh PKS dalam koalisi yang juga menyangkut nama tiga menteri ini bisa cepat diselesaikan. Dia menegaskan PKS hanya menunggu keputusan dari presiden sebagai penentu keputusa, tidak dari yang lainnya. "Kalau ini diperlukan selesai, bisa selesai. Keputusan berasal dari presiden," katanya.
Presiden PKS Anis Matta mengatakan nasib PKS di koalisi dan juga nasib hanya menunggu keputusan presiden. Perbedaan pendapat partai dengan pemerintah dinilai sebagai bukan hal yang luar biasa. "Perbedaan itu bukan sesuatu yang harus dibesar-besarkan," ujarnya.
PKS sebelumnya menolak kebijakan pemerintah untuk menaikkan harga BBM. Pada 17 Juni lalu sidang paripurna yang membahas RAPBN P memutuskan menyetujui kenaikan BBM melalui Voting. Semalam pemerintah mengumumkan kenaikan harga BBM, premium menjadi Rp.6.500 dan solar Rp.5.500 per liternya.
RAMADHANI
