TEMPO.CO, Jakarta -Ketua Harian Partai Demokrat Syarief Hasan membantah jika partainya disebut-sebut diuntungkan dengan kebijakan Bantuan Langsung Sementara untuk Masyarakat. Dia justru mempersilahkan partai politik selain Demokrat ramai-ramai mengklaim BLSM sebagai keputusan bersama.
“Silahkan kalau parpol lain mau pasang bendera di tempat pembagian BLSM, ini kan kebijakan yang disetujui bersama,” kata Syarief kepaa Tempo, Ahad, 23 Juni 2013. Menurut dia, seluruh partai politik yang terlibat dalam pengambilan keputusan menaikkan harga bahan bakar minyak dan BLSM sebagai kebijakan partainya.
“Gak mungkin kami sengaja memanfaatkan ini (BLSM), gak ada yang merencanakan subsidi begitu besar, apa iya kami (Demokrat) yang merencanakan itu?” kata Syarief. Menurut dia, keputusan pemerintah untuk menaikkan harga BBM merupakan respon dari penilaian negatif oleh investor asing terhadap APBN.
“Karena ada respon negatif dari investor asing, tentu kebijakan menaikkan harga BBM menjadi pilihan terbaik,” ujar Syarief. Apalagi peringkat investasi Indonesia sempat diturunkan predikatnya oleh lembaga pemeringkat asing, Standard & Poor dan Fitch Ratings.
Keputusan pemerintah untuk menunda kenaikan harga BBM pada 2012, kata Syarief, disebabkan oleh besarnya gelombang penolakan di masyarakat. “Tahun lalu demonya luar biasa, memang tahun ini ada demonstrasi penolakan tapi kami masih melihat ada jalan keluar sehingga keputusan menaikkan harga BBM dilakukan,” kata dia.
“Jika kebijakan ini dikaitkan dengan Pemilu 2014, apa iya kami yang atur itu?,” ujar Syarief. Dia menyebut momen kenaikan harga BBM jelang pemilu hanyalah kebetulan belaka. “Sekarang respon investor sudah terlalu parah. Ini pertanda memburuknya ekonomi, untuk itu kenaikan harga BBM terpaksa dilakukan,” ujar dia.
Syarief menyebut masyarakat secara riil berterimakasih dengan pembagian BLSM. “Kemarin saya sempat membagikan BLSM, ada sekitar 2.000 masyarakat yang mengucapkan terimakasih langsung kepada pemerintah atas BLSM,” kata dia. Syarief menyebut itu sebagai hasil tinjauan langsung di lapangan, bukan sekedar hasil survei.
Dia mempertanyakan survei kebijakan BBM yang dirilis oleh Lingkaran Survei Indonesia. “Saya tidak yakin dengan metodologi survei itu,” kata Syarief. Sebelumnya, Lingkaran Survei Indonesia merilis hasil survei soal kebijakan pemerintah menaikkan harga BBM. Sebanyak 79,21 % menolak kenaikan harga BBM, namun uniknya sebanyak 58,62 % masyarakat setuju dengan penyaluran BLSM.
SUBKHAN
Topik Terhangat
Razia Bobotoh Persib | Puncak HUT Jakarta | Penyaluran BLSM
Berita Terpopuler
Persib vs Persija Batal, Bobotoh Blokir Pintu Tol
Basuki: Jakarta Bukan Hanya untuk Orang Kaya
Macet 'Gila' di Perayaan Ulang Tahun Jakarta
