Lupa Kata Sandi? Klik di Sini

atau Masuk melalui

Belum Memiliki Akun Daftar di Sini


atau Daftar melalui

Sudah Memiliki Akun Masuk di Sini

Konfirmasi Email

Kami telah mengirimkan link aktivasi melalui email ke rudihamdani@gmail.com.

Klik link aktivasi dan dapatkan akses membaca 2 artikel gratis non Laput di koran dan Majalah Tempo

Jika Anda tidak menerima email,
Kirimkan Lagi Sekarang

Partai Demokrat Klaim Pembagian BLSM Lebih Baik

image-gnews
Menteri Koperasi dan UKM Syarief Hasan. TEMPO/Subekti
Menteri Koperasi dan UKM Syarief Hasan. TEMPO/Subekti
Iklan

TEMPO.CO, Malang - Ketua Harian Dewan Pengurus Pusat Partai Demokrat Syariefuddin Hasan mengklaim pembagian Bantuan Langsung Sementara Masyarakat lebih baik dibandingkan sebelumnya. "Bagus. Semua rakyat berterima kasih BLSM karena memang dibutuhkan," kata Syarief disela acara Temu Karya Nasional Relawan Palang Merah Indonesia di Selorejo, Malang, Senin, 24 Juni 2013.

Terkait dengan adanya masyarakat miskin yang tidak menerima BLSM, Syarief tidak membantah. Namun, menurut dia, jumlahnya sangat sedikit dibanding dengan jumlah penerima sebanyak 15,5 juta Rumah Tangga Sasaran. "Kalau hanya satu-dua (tidak meneriwa BLSM), wajar. Rakyat kita kan banyak. Tapi lebih bagus dari sebelumnya," tuturnya.

Pemerintah akan terus fokus memantau pembagian BLSM agar dapat tepat sasaran. Selain itu, pergerakan harga bahan pokok juga akan terus dipantau. "Kami sekarang fokus pada pembagian BLSM dan pengendalian harga bahan makanan," ujarnya.

Sebelumnya, Juru bicara Kementerian Dalam Negeri, Restuardy Daud, mengatakan sekitar 2.000 kartu perlindungan sosial, instrumen pencairan BLSM, dikembalikan karena bermasalah. Menurut dia, kartu-kartu itu dikembalikan karena kesalahan alamat, perpindahan domisili, penulisan nama, dan penerima sudah meninggal.

Pemerintah menganggarkan dana BLSM sebagai kompensasi akibat kenaikkan harga bahan bakar (BBM) bersubsidi. Jumlah penerima sebanyak 15,5 juta rumah tangga sasaran. BLSM dibagikan secara bertahap mulai 22 Juni hingga 1 Juli. Pemerintah mengalokasikan Rp 9,32 triliun dengan besaran bantuan Rp 150 ribu per bulan selama empat bulan. Pembagiannya diadakan tiap dua bulan melalui kantor pos.

Soal ini, Menteri Koordinator Bidang Perekonomian, Hatta Rajasa mengatakan dikembalikannya 2.000 kartu perlindungan sosial sebagai intrumen pencairan dana Bantuan Langsung Sementara Masyarakatyang dikembalikan karena bermasalah akan segera ditindaklanjuti. Ia juga menilai ribuan kartu yang bermasalah itu tak terlalu signifikan karena masih jauh lebih banyak kartu yang tidak bermasalah. "15,5 juta dibandingkan 2.000 itu berapa persen? Akan kita perbaiki itu," katanya.

Iklan
Scroll Untuk Melanjutkan

Ia menuturkan proses penyaluran dana kompensasi akibat kenaikan harga BBM saat ini jauh lebih baik dibandingkan sebelum-sebelumnya. Kalau ada sedikit permasalahan, menurut dia, merupakan hal yang wajar. "Yang namanya 15,5 juta ini tentu saja ada human error, manusiawi, tidak ada unsur kesengajaan. Ya sudahlah, tidak usah diperbesar. Titik." tuturnya.

ANGGA SUKMA WIJAYA

Topik terhangat:

Ridwan Kamil
| Razia Bobotoh Persib | Puncak HUT Jakarta | Penyaluran BLSM

Berita lainnya:
Hitung Cepat, Ridwan Kamil Jadi Wali Kota Bandung

Menang Pilkada Bandung, PKS: Masih Dipercaya Warga

Ini Sikap Persib Soal Penyerangan Bus Mereka

Farhat Abbas Kicau Foto Cium Bastian Coboy Junior

Iklan



Rekomendasi Artikel

Konten sponsor pada widget ini merupakan konten yang dibuat dan ditampilkan pihak ketiga, bukan redaksi Tempo. Tidak ada aktivitas jurnalistik dalam pembuatan konten ini.

 

Video Pilihan

Sri Mulyani Bayar Utang Kompensasi BBM ke Pertamina Rp 132,44 Triliun

4 Januari 2024

Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati dan Nicke Widyawati. Foto/ANTARA FOTO/Aditya Pradana Putra dan TEMPO/Tony Hartawan
Sri Mulyani Bayar Utang Kompensasi BBM ke Pertamina Rp 132,44 Triliun

Pemerintah melalui Menteri Keuangan Sri Mulyani telah membayar dana kompensasi BBM selama 2023 sebesar Rp 132,44 triliun (termasuk PPN).


Kalah dari AHY, Ini Jejak Pendidikan dan Karier Moeldoko Alumnus FISIP UI

10 Agustus 2023

Moeldoko menyambut kedatangan redaksi Tempo.co di Kantor Staf Presiden. (Foto: TEMPO/Dimas Prasetyo)
Kalah dari AHY, Ini Jejak Pendidikan dan Karier Moeldoko Alumnus FISIP UI

rekam jejak karier dan pendidikan Moeldoko yang selalu kalah melawan kubu AHY soal pengajuan gugatan kepengurusan Partai Demokrat


Anwar Hafid Raih Gelar Doktor, Tawarkan Integrasi Nilai Religius dan Kearifan Lokal

13 April 2023

Anwar Hafid Raih Gelar Doktor, Tawarkan Integrasi Nilai Religius dan Kearifan Lokal

Agama tidak hanya hadir sebagai ritualitas pada individu, akan tetapi memiliki dampak yang jauh lebih luas


Bansos Rp 24,17 Triliun Dinilai Terlalu Kecil, Ekonom Sebut 115 Juta Orang Rentan Belum Masuk Daftar

30 Agustus 2022

Presiden Joko Widodo menyerahkan bantuan langsung tunai (BLT) kepada warga saat mengunjungi Pasar Tradisional di Baros, Serang, Banten, Jumat, 17 Juni 2022. Presiden Jokowi berbincang dengan warga dan para pedagang untuk mengecek harga-harga bahan pokok serta menyerahkan sejumlah bantuan langsung tunai (BLT) kepada sejumlah warga penerima manfaat. ANTARA FOTO/Asep Fathulrahman
Bansos Rp 24,17 Triliun Dinilai Terlalu Kecil, Ekonom Sebut 115 Juta Orang Rentan Belum Masuk Daftar

Bhima Yudhistira menilai tambahan anggaran bantalan sosial berupa bansos Rp 24,17 triliun untuk kompensasi kenaikan harga BBM subsidi terlalu kecil.


Jelang Pilpres 2024, Beberapa Parpol Ini Potensial Jadi Rumah Ridwan Kamil

7 Oktober 2021

Gubernur Jawa Barat (Jabar) Ridwan Kamil saat bersilahturahmi dengan Paguyuban Pasundan Papua di Yonif 751, Jayapura, Jumat (1/10/2021). (Foto: Yogi Prayoga S/Biro Adpim Jabar)
Jelang Pilpres 2024, Beberapa Parpol Ini Potensial Jadi Rumah Ridwan Kamil

Moncernya karier dan tingginya popularitas Ridwan membuat sejumlah partai mendekatinya. Berikut jejak kedekatan Ridwan Kamil dan sejumlah parpol


Mengurai Kasus Dokumen Palsu JR Saragih

19 Maret 2018

Jopinus Ramli Saragih atau JR Saragih. Dok Tempo
Mengurai Kasus Dokumen Palsu JR Saragih

Kasus dokumen palsu yang menjerat bakal calon Gubernur Sumatera Utara Jopinus Ramli Saragih atau JR Saragih terus bergulir.


Partai Demokrat Siapkan AHY sebagai Pemimpin Baru Setahun Lalu

12 Maret 2018

Komandan Komando Satuan Tugas Bersama Partai Demokrat untuk Pilkada 2018 dan Pilpres 2019 Agus Harimurti Yudhoyono atau AHY usai bertemu Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan Wiranto di kantor Kemenko Polhukam, 7 Maret 2018. TEMPO/Hendartyo Hanggi
Partai Demokrat Siapkan AHY sebagai Pemimpin Baru Setahun Lalu

Pada acara puncak Rapimnas Partai Demokrat, Agus Harimurti Yudhono atau AHY mengajak generasi muda bergabung dengannya.


AHY Berpidato, Demokrat: Kami Tawarkan AHY sebagai Pemimpin Baru

12 Maret 2018

Presiden Joko Widodo  berjabat tangan dengan Ketua Kogasma Partai Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono disaksikan oleh Ketua Umum Partai Demokrat Susilo Bambang Yudhoyono saat membuka Rapat Pimpinan Nasional  (Rapimnas) Partai Demokrat 2018 di Sentul International Convention Center (SICC), Bogor, Jawa Barat, Sabtu (10/3).  ANTARA/Yulius Satria Wijaya
AHY Berpidato, Demokrat: Kami Tawarkan AHY sebagai Pemimpin Baru

Sekjen Partai Demokrat Hinca Panjaitan optimistis pidato politik AHY mampu mendorong elektabilitasnya sebagai pemimpin.


Pengamat: Demokrat Akan Diuntungkan Jika Bergabung dengan Jokowi

12 Maret 2018

Presiden Joko Widodo menghadiri Rapat Pimpinan Nasional  (Rapimnas) Partai Demokrat 2018 di Sentul International Convention Center (SICC), Bogor, Jawa Barat, Sabtu (10/3). Foto: Biro Pers Setpres
Pengamat: Demokrat Akan Diuntungkan Jika Bergabung dengan Jokowi

Partai Demokrat menyatakan akan mengusung capres dan cawapres dalam pilpres 2019.


Kala AHY Sampaikan Pidato Politik Tanpa Baca Naskah

12 Maret 2018

Presiden Joko Widodo  berjabat tangan dengan Ketua Kogasma Partai Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono disaksikan oleh Ketua Umum Partai Demokrat Susilo Bambang Yudhoyono saat membuka Rapat Pimpinan Nasional  (Rapimnas) Partai Demokrat 2018 di Sentul International Convention Center (SICC), Bogor, Jawa Barat, Sabtu (10/3).  ANTARA/Yulius Satria Wijaya
Kala AHY Sampaikan Pidato Politik Tanpa Baca Naskah

Dalam pidato politiknya, AHY menyatakan kesiapannya menjadi pemimpin muda Partai Demokrat.