TEMPO.CO, Jakarta - Komisi Pemilihan Umum akan menambah kapasitas servernya sebesar 50 terabyte. Penambahan kapasitas server ini terkait dengan adanya rencana interlink antara laman KPU pusat dengan KPU Provinsi, dan Kabupaten/ Kota. "Dananya murni dari APBN, “ kata Ketua Komisi Pemilihan Umum Husni Kamil Manik di Gedung Serbaguna Senayan, Jakarta, Selasa, 2 Juli 2013.
Husni menghendaki adanya operator di KPU tingkat Provinsi maupun Kabupaten dan Kota yang mengelola website tiap hari. "Ini penting karena untuk memberikan informasi tentang perkembangan di daerah dan mempublikasikan bagian-bagian penting dari penyelenggaran pemilu di daerahnya dan daerah lain," ujarnya. (Baca: Usulan Biaya Pemeliharaan IT KPU Dipertanyakan)
Web ini akan dikelola secara nasional. "Kami kumpulkan informasinya. KPU daerah bisa memilah mana data yang dibutuhkan untuk dipublikasikan di webnya masing-masing,"ucapnya. Sampai saat ini dia mengakui masih ada permasalahan untuk web KPU di daerah. "Ada web tidak aktif karena kekurangan sumberdaya manusia. Selain itu ada yang kapasitas bandwidth yang kurang," tutur Husni.
Komisi Pemilihan Umum (KPU) mengalokasikan anggaran Rp 70 miliar untuk mengembangkan aplikasi teknologi informasi. Anggaran tersebut digunakan untuk membangun empat aplikasi berbasis internet. "Aplikasi akan dibuat mulai dari KPU pusat hingga kabupaten/kota," kata Sekretaris Jenderal KPU Arif Rahman Hakim di Jakarta, Senin, 15 April 2013.
Adapun empat aplikasi itu adalah Sistem Informasi Data Pemilih (Sidalih), Sistem Informasi Calon (Silon), Sistem Informasi Penghitungan (Situng), dan Sistem Informasi Logistik. Arif berharap pengembangan aplikasi tersebut tuntas tahun ini.
Untuk membangun aplikasi tersebut, KPU bekerja sama dengan Badan Pengkajian dan Penerapan Teknologi (BPPT), Badan Koordinasi Survei dan Pemetaan Nasional (Bakosurtanal), Lembaga Sandi Negara, dan Kementerian Komunikasi dan Informasi.
Dalam mengembangkan aplikasi tersebut, KPU mengedepankan keamanan. Komisi harus memastikan aplikasi yang dibangun aman dari serangan peretas. "Sekarang kami sedang melihat kapasitas jaringan pusat data KPU," kata Arif. Dia mengatakan, dari anggaran sebesar itu, Rp 40 miliar dialokasikan untuk membangun jaringan.
ERWAN HERMAWAN
Topik Terhangat:
Tarif Progresif KRL | Bursa Capres 2014 | Ribut Kabut Asap | PKS Didepak? | Puncak HUT Jakarta
Berita Terpopuler:
3 Insiden Memalukan Saat SBY di Akademi TNI
SBY Minta Video Wonderful Indonesia Distop
Beli Mobil, Ini Daftar Yang Wajib Dicek
Teman Wartawati Korban Perkosaan Bantah Polisi