Lupa Kata Sandi? Klik di Sini

atau Masuk melalui

Belum Memiliki Akun Daftar di Sini


atau Daftar melalui

Sudah Memiliki Akun Masuk di Sini

Konfirmasi Email

Kami telah mengirimkan link aktivasi melalui email ke rudihamdani@gmail.com.

Klik link aktivasi dan dapatkan akses membaca 2 artikel gratis non Laput di koran dan Majalah Tempo

Jika Anda tidak menerima email,
Kirimkan Lagi Sekarang

Ribuan Pendatang Demo di Papua, Tuntut Keamanan

image-gnews
Aliansi Mahasiswa Papua mengenakan baju adat Papua saat menggelar aksi
Aliansi Mahasiswa Papua mengenakan baju adat Papua saat menggelar aksi "Memperingati HUT West Papua ke 51" di Kawasan Nol Kilometer, Yogyakarta, (1/12). Mereka menuntut segera diakuinya kedaulatan Negara Papua Barat oleh Indonesia dan PBB. TEMPO/Suryo Wibowo
Iklan

TEMPO.CO, Jayapura  - Ribuan warga pendatang non-Papua di Kabupaten Jayapura berunjuk rasa menuntut jaminan keamanan, Rabu 3 Juli 2013. Aksi unjukrasa langka ini membuat sejumlah pusat perbelanjaan di sana tutup. Selama ini, demonstrasi biasanya diadakan warga Papua yang menuntut merdeka atau penuntasan kasus pelanggaran Hak Asasi Manusia.

Gerakan warga pendatang ini meletup pasca terbunuhnya seorang warga asal Sulawesi di Sentani, pekan lalu. Unjuk rasa di Kantor DPRD Jayapura ini memacetkan arus lalulintas di Sentani.

Massa berjalan kaki dari Pasar Baru dan segera membanjiri halaman DPRD Kabupaten Jayapura. Mereka selanjutnya melakukan orasi serta membacakan sejumlah tuntutan.

"Kami menuntut ada jaminan keamanan, juga penutupan semua tempat penjualan minuman keras," kata Burhan, salahsatu pemimpin unjukrasa yang juga warga Jayapura.

Burhan mengatakan, warga pendatang tak pernah berbuah jahat pada pemilik tanah yang merupakan orang Papua asli. "Semua orang di sini  berjualan, baik-baik, tapi mereka pikir kami sudah ambil hak mereka, padahal kami juga membantu dengan memberikan pekerjaan," katanya.

Akibat ketegangan antara warga lokal dan pendatang, seringkali toko-toko milik pendatang didatangi pemuda Papua yang mabuk. "Karena itu, kami minta tempat miras ditutup karena itu yang menyebabkan angka kekerasan tinggi dan kami jadi sasaran," kata Burhan.

Pekan lalu, Kepolisian Resort Jayapura sudah mulai melakukan razia minuman keras dan senjata tajam. "Ini untuk meningkatkan kondisi nyaman dan aman di Jayapura," kata Kepala Kepolisian Resor Jayapura AKBP Roycke Harry Langie.

Iklan
Scroll Untuk Melanjutkan

Aksi warga pendatang menyebabkan sejumlah pertokoan dan tempat perbelanjaan, tutup. Pasalnya, sebagian besar pemilik toko ikut berunjukrasa.

Di Pasar Praha Sentani, aktivitas jual beli juga tidak banyak terlihat. Ratusan pedagang di sana memang ikut turun jalan dan membanjiri Gedung Rakyat di sebelah kantor Bupati Jayapura. Demonstran meminta pemerintah Papua bekerja lebih keras membangun keharmonisan antara warga lokal dan pendatang di sana.

JERRY OMONA


Topik Terhangat:

Tarif Progresif KRL
| Bursa Capres 2014 | Ribut Kabut Asap | PKS Didepak? | Puncak HUT Jakarta

Berita Terpopuler:
PAN Tolak RUU Ormas, 'Pecat Besan!' 

Ada SBY, Tepuk Tangan Meriahnya untuk Jokowi

Rumah Banyak, Satu yang Jadi Favorit Djoko Susilo

Suswono: Bodohnya Pengusaha Bisa Dibohongi AF

Demonstran Wanita 'Diraba-raba' di Tahrir Square 

Iklan



Rekomendasi Artikel

Konten sponsor pada widget ini merupakan konten yang dibuat dan ditampilkan pihak ketiga, bukan redaksi Tempo. Tidak ada aktivitas jurnalistik dalam pembuatan konten ini.

 

Video Pilihan

Kuliah Tak Tepat Waktu, 142 Mahasiswa Asal Papua di Luar Negeri Dipulangkan

17 April 2022

14 mahasiswa baru dari Indonesia asal Papua tiba di Rusia atas beasiswa dari pemerintah Rusia. Sumber: dokumen KBRI Moskow, Rusia.
Kuliah Tak Tepat Waktu, 142 Mahasiswa Asal Papua di Luar Negeri Dipulangkan

Pemerintah Provinsi Papua akan memulangkan 142 mahasiswanya yang kuliah di luar negeri karena tidak menyelesaikan studi tepat waktu.


Bappeda Papua Sebut Pemkot Akan Dapat Jatah Dana Otsus Lebih Besar

12 Desember 2021

RUU Perubahan Tentang Otsus Papua Disahkan Jadi UU, Mendagri: Wujud Komitmen Pemerintah Sejahterakan Masyarakat Papua
Bappeda Papua Sebut Pemkot Akan Dapat Jatah Dana Otsus Lebih Besar

Pemkab dan Pemkot di Papua akan mendapatkan kewenangan pengelolaan dana otonomi khusus (otsus) lebih besar dari Pemprov.


KPK-Fitra Sepakat Tingkatkan Pengawasan Anggaran Di Papua

20 Mei 2021

Dialog Otonomi Daerah bertajuk
KPK-Fitra Sepakat Tingkatkan Pengawasan Anggaran Di Papua

KPK dan Seknas Fitra memberikan sejumlah rekomendasi yang harus dijalankan oleh Pemprov Papua dan Pemprov Papua Barat.


Kisruh Papua, Simak 4 Fakta Kejadiannya

30 Agustus 2019

Ilustrasi Panah. antarafoto.com
Kisruh Papua, Simak 4 Fakta Kejadiannya

Berbeda dengan demonstrasi sebelumnya yang terkendali, kemarin cenderung anarkistis. Maka terjadilah Kisruh Papua di sejumlah wilayah.


Pagu Dana Alokasi Khusus Fisik Papua 2019 Rp 4,991 Triliun

9 Februari 2019

Menteri Keuangan Sri Mulyani bersama Gubernur Papua Lukas Enembe dan Bupati Mimika Eltinus Omaleng menandatangani perjanjian antara Pemerintah Pusat, Pemprov Papua, Pemkab Mimika dan PT Inalum tentang Pengambilan Saham Divestasi PT Freeport Indonesia di Kementerian Keuangan, Jakarta, 12 Januari 2018. Sebanyak 10 persen saham PT Freeport Indonesia itu akan dibagi dua, yaitu 7 persen untuk Kabupaten Mimika dan 3 persen untuk provinsi Papua. TEMPO/Subekti.
Pagu Dana Alokasi Khusus Fisik Papua 2019 Rp 4,991 Triliun

Pagu Dana Alokasi Khusus (DAK) fisik tahun anggaran 2019 untuk pemerintah daerah di Provinsi Papua mencapai Rp 4,991 triliun.


Pengacara Pertanyakan Kerugian Negara Korupsi Gubernur Papua

4 September 2017

Ilustrasi korupsi
Pengacara Pertanyakan Kerugian Negara Korupsi Gubernur Papua

Dana yang mestinya untuk pendidikan disinyalir terserap untuk kepentingan lain. Sampai sekarang Bareskrim belum bisa menyebutkan jumlahnya.


Pesan Gubernur Papua Dominggus Mandacan: Sekarang Semua Keluarga

23 Mei 2017

Gubernur Papua Barat Dominggus Mandacan saat ikuti pelantikan Lima pasangan gubernur-wakil gubernur hasil Pilkada Serentak 2017 di Istana Negara, Jakarta, 12 Mei 2017. TEMPO/Subekti
Pesan Gubernur Papua Dominggus Mandacan: Sekarang Semua Keluarga

Mewakili suku-suku Nusantara di Papua Barat, Petrus Makbon kepala Suku Byak di Manokwari menyatakan dukungannya kepada gubernur Mandacan.


Kisruh Freeport, Gubernur Papua Lukas Enembe Temui Jokowi

14 Maret 2017

Gubernur Papua, Lukas Enembe, saat wawancara dengan wartawan Tempo Maria Rita di Jayapura. TEMPO/Maria Rita
Kisruh Freeport, Gubernur Papua Lukas Enembe Temui Jokowi

Gubernur Papua Lukas Enembe sedang menemui Presiden Joko Widodo di Jakarta terkait persoalan PT Freeport Indonesia.


Presiden: Alokasi Anggaran Pembangunan Papua Belum Optimal

8 November 2016

Presiden Joko Widodo (tengah) tiba pada rapat terbatas membahas perkembangan pembangunan proyek listrik 35.000 MW di Kantor Presiden, Jakarta, 1 November 2016. Tempo/Aditia Noviansyah
Presiden: Alokasi Anggaran Pembangunan Papua Belum Optimal

Menurut Jokowi dana yang dialokasikan tidak sebanding dengan peningkatan kesejahteraan yang ingin dicapai.


Warga Numfor, Papua, Segera Nikmati Listrik 24 Jam

2 November 2016

TEMPO/Aditia Noviansyah
Warga Numfor, Papua, Segera Nikmati Listrik 24 Jam

Pemerintah Provinsi Papua memberikan bantuan mesin genset dengan kapasitas 2 x 700 kW kepada PLN setempat.