Lupa Kata Sandi? Klik di Sini

atau Masuk melalui

Belum Memiliki Akun Daftar di Sini


atau Daftar melalui

Sudah Memiliki Akun Masuk di Sini

Konfirmasi Email

Kami telah mengirimkan link aktivasi melalui email ke rudihamdani@gmail.com.

Klik link aktivasi dan dapatkan akses membaca 2 artikel gratis non Laput di koran dan Majalah Tempo

Jika Anda tidak menerima email,
Kirimkan Lagi Sekarang

Tol Jagorawi Diblokir, Kapolda Jabar Turun Tangan

image-gnews
Bus AKAP dan AKDP memblokir akses masuk tol Jagorawi dalam aksi menolak penutupan Terminal Baranangsiang di Kota Bogor, Jabar, Rabu (5/6). ANTARA/Jafkhairi
Bus AKAP dan AKDP memblokir akses masuk tol Jagorawi dalam aksi menolak penutupan Terminal Baranangsiang di Kota Bogor, Jabar, Rabu (5/6). ANTARA/Jafkhairi
Iklan

TEMPO.CO, Bogor -- Lima jam akses tol Jagorawi diblokir ratusan sopir dan awak bus yang berunjuk rasa menolak pengosongan dan pemindahan terminal Baranangsiang ke dua terminal. Kepala Polisi Daerah Jawa Barat Inspektur Jendral Suhardi Alius akhirnya turun tangan dan berdialog dengan sopir bus. "Silahkan para sopir melakukan aksi unjuk rasa, tapi tolong jangan sampai memgakses akses umum," kata dia, Minggu 7 Juli 2013.

Kapolda mengatakan, unjuk rasa dengan menutup dan memblokir tol imbasnya mengganggu ketertiban umum dan menghambat semua kegiatan masyarakat. "Masyarakat tidak bisa masuk ke Kota Bogor dan harus keliing mencari jalan akses masuk Bogor," ujarnya.

Ratusan sopir bus dan Angkutan Perkotaan di Terminal Baranagsiang, Kota Bogor, memblokir jalan tol Jagorawi sejak sekitar pukul 04.30 pagi dengan memalangkan puluhan busnya di ruas jalan. Pemblokiran sebagai bentuk protes dan penolakan terhadap penutupan dan pemindahan Terminal Baranangsiang. Bersamaan akan dibangun pusat perbelanjaan dan hotel di satu lokasi.

"Kami tetap akan menolak rencana Pempot Bogor yang akan membangun terminal dalam hotel dan mal," kata Andi, 42 tahun, salah seorang sopir bus Miniarta.

Pemblokiran akses tol ini untuk yang kedua kalinya, setelah DLLAJ Kota Bogor bersikukuh untuk mengosongkan terminal Minggu 7 Juli 2013 untuk dihancurkan dan kemudian membangun terminal baru dan mal serta hotel.

Iklan
Scroll Untuk Melanjutkan

"Mereka mengosongkan terminal dan mengusir kami untuk masuk ke terminal di Wangun Jalan Raya Tajur dan Terminal Bubulak, padahal belum ada kesepakatan dengan warga," ujar Andi.

Ratusan sopir bus dan angkot menolak pindah dan menempati lahan terminal baru itu, karena lokasinya jauh dan tidak strategis. Mereka khawatir masyarakat jadi enggan datang ke lokasi baru. "Kalau mereka memilih menggunakan KRL atau mobil pribadi, itu sangat merugikan kami," kata dia. (Baca: Sopir Bus Kembali Blokir Tol Jagorawi)

M SIDIK PERMANA

Berita Lainnya:
Megawati Minta Pemuda Hormati Lagu Kebangsaan
Sekda Pukul Pegawai Wings Air, Polisi Cari Bukti  
Kehamilan Bocah 11 Tahun Memicu Perdebatan Aborsi di Cili
Begini Cara Kreatif Memisahkan Sampah di Sungai  
JKT48 Bikin Film Layar Lebar  
Jokowi Akan Jadi Juru Kampanye Pilgub Jawa Timur

Iklan



Rekomendasi Artikel

Konten sponsor pada widget ini merupakan konten yang dibuat dan ditampilkan pihak ketiga, bukan redaksi Tempo. Tidak ada aktivitas jurnalistik dalam pembuatan konten ini.

 

Video Pilihan


Google Kembali Melakukan PHK, Ini Alasannya

4 jam lalu

Logo Google. REUTERS
Google Kembali Melakukan PHK, Ini Alasannya

Dalam beberapa bulan terakhir Google telah melakukan PHK sebanyak 3 kali, kali ini berdampak pada 28 karyawan yang melakukan aksi protes.


Eks Danjen Kopassus Soenarko hingga Din Syamsuddin Hadiri Demo di MK Jelang Putusan Sengketa Pilpres

13 jam lalu

Eks Danjen Kopassus Soenarko memberi keterangan di depan Patung Kuda, Jakarta Pusat, soal kedatangannya jelang aksi demonstrasi pada hari ini, Jumat, 19 April 2024, terkait gugatan Pilpres 2024 di Gedung Mahkamah Konstitusi.  TEMPO/Advist Khoirunikmah.
Eks Danjen Kopassus Soenarko hingga Din Syamsuddin Hadiri Demo di MK Jelang Putusan Sengketa Pilpres

Din Syamsuddin dan eks Danjen Kopassus, Soenarko, turut hadir di unjuk rasa jelang putusan MK soal sengketa Pilpres 2024


Polisi Kerahkan 2.713 Personel Jaga Demo Jelang Putusan Gugatan Pilpres di MK

15 jam lalu

2.713 personel gabungan dikerahkan untuk menjaga demonstrasi di depan Gedung Mahkamah Konstitusi (MK) jelang putusan sengketa Pilpres 2024, Jumat, 19 April 2024. Foto: Dok. Polisi
Polisi Kerahkan 2.713 Personel Jaga Demo Jelang Putusan Gugatan Pilpres di MK

2.713 personel gabungan dikerahkan untuk menjaga demonstrasi di depan Gedung Mahkamah Konstitusi (MK) jelang putusan sengketa Pilpres 2024.


Jelang Demo Gugatan Pilpres di Gedung MK, Jalan Medan Merdeka Barat Ditutup

15 jam lalu

Jalan Medan Merdeka, Jakarta Pusat arah Harmoni dan Balai Kota mulai ditutup, pada Jumat pagi, 19 April 2024, imbas dilakukan jelang aksi demonstasi di Mahkamah Konstitusi perihal putusan sengketa Pilpres 2024. TEMPO/ Advist Khoirunikmah.
Jelang Demo Gugatan Pilpres di Gedung MK, Jalan Medan Merdeka Barat Ditutup

Polisi mulai menutup Jalan Medan Merdeka Barat menyusul rencana demonstrasi jelang sidang putusan sengketa Pilpres 2024 di Mahkamah Konstitusi (MK).


Prabowo Minta Demo di Depan Gedung MK Dibatalkan, Haris Rusli: Beliau Khawatir Ada Gesekan dan Benturan Sosial

19 jam lalu

Gedung Mahkamah Konstitusi. TEMPO/MAGANG/MUHAMMAD FAHRUR ROZI.
Prabowo Minta Demo di Depan Gedung MK Dibatalkan, Haris Rusli: Beliau Khawatir Ada Gesekan dan Benturan Sosial

Komandan Tim Kampanye Nasional bidang relawan Haris Rusli Moti menyatakan, Prabowo meminta penghentian aksi damai di depan gedung MK


Suasana Gedung KPU Sehari Setelah Penetapan Hasil Pemilu: Jalan Sudah Dibuka, Tak Ada Demo

29 hari lalu

Suasana di sekitar Gedung Komisi Pemilihan Umum atau KPU RI sehari setelah penetapan hasil Pemilu 2024, Kamis, 21 Maret 2024. Pembatas di Jalan Imam Bonjol yang mengarah ke Gedung KPU sudah dibuka pukul 14.25 WIB. TEMPO/Defara
Suasana Gedung KPU Sehari Setelah Penetapan Hasil Pemilu: Jalan Sudah Dibuka, Tak Ada Demo

Begini suasana di kawasan Gedung KPU RI sehari setelah penetapan hasil Pemilu 2024.


Profil Din Syamsuddin Pengerak Demonstrasi Kecurangan Pemilu 2024

29 hari lalu

Wakil presiden Indonesia periode 2004-2009 dan 2014-2019, Jusuf Kalla (kiri) didampingi tokoh muslim Indonesia, Din Syamsuddin saat memberikan keterangan dalam acara konferensi pers Tokoh Bangsa di Jakarta, Kamis, 2 Februari 2024. Dalam konferensi pers tersebut tokoh bangsa yang terdiri dari Wakil Presiden Indonesia periode 2004-2009 dan 2014-2019, Jusuf Kalla, tokoh muslim Indonesia Din Syamsuddin, pendeta Kristen Sherphard Supit dan para akademisi menyinggung soal politisasi bansos, serta menyuarakan gerakan pemilu jujur dan adil. TEMPO / Hilman Fathurrahman W
Profil Din Syamsuddin Pengerak Demonstrasi Kecurangan Pemilu 2024

Din Syamsuddin menjadi salah satu tokoh penggerak aksi unjuk rasa menolak pemilu curang


Demo di Depan KPU, Refly Harun: Kecurangan Sudah Terjadi saat Jokowi Mau Perpanjang Masa Jabatan

30 hari lalu

Pakar hukum tata negara Refly Harun berorasi di depan kantor KPU RI saat demonstrasi menolak hasil Pemilu 2024 di Jakarta Pusat, 20 Maret 2024. Tempo/Eka Yudha Saputra
Demo di Depan KPU, Refly Harun: Kecurangan Sudah Terjadi saat Jokowi Mau Perpanjang Masa Jabatan

Refly Harun mendesak massa untuk menolak hasil Pemilu 2024.


16 Orang Ditangkap saat Demonstrasi di DPR dan KPU, Ini Penjelasan Polres Metro Jakpus

30 hari lalu

Ilustrasi demo/unjuk rasa. Toulousestreet.com
16 Orang Ditangkap saat Demonstrasi di DPR dan KPU, Ini Penjelasan Polres Metro Jakpus

Menurut Humas Polres Metro Jakarta Pusat, aksi demonstrasi di DPR semalam berujung anarkis.


Rangkaian Demo di Gedung DPR Sejak Awal Maret, Muncul Spanduk: Pecat Jokowi Tanpa Pesangon

30 hari lalu

Massa dari berbagai elemen menggelar aksi unjuk rasa di depan Gedung DPR RI, Jakarta, Selasa, 19 Maret 2024. Dalm aksi tersebut mereka mendesak kepada DPR RI untuk menggunakan hak angket untuk mengusut dugaan kecurangan Pemilu 2024 sekaligus rasa keprihatinan maraknya nepotisme dan ancaman matinya demokrasi. TEMPO/M Taufan Rengganis
Rangkaian Demo di Gedung DPR Sejak Awal Maret, Muncul Spanduk: Pecat Jokowi Tanpa Pesangon

Sejak awal Maret 2024, Gedung DPR beberapa kali menjadi tempat unjuk rasa terkait politik dinasti, pemakzulan Jokowi, Pemilu 2024. Ini rangkaiannya.