TEMPO.CO, Jakarta - Roundtable Sustainable Palm Oil (RSPO) menyelidiki dugaan sejumlah perusahaan perkebunan kelapa sawit yang membakar hutan. Untuk itu, lembaga ini mengumpulkan peta digital dari perusahaan sawit di Sumatera.
Sayangnya, sampai Senin 8 Juli 2013, RSPO baru menerima laporan peta digital dari tiga perkebunan kelapa sawit. Padahal permohonan peta ini sudah diajukan dari akhir Juni 2013.
Ketiga perusahaan yang telah menyerahkan peta digital perkebunan adalah Sime Darby, Kuala Lumpur Kepong (KLK) dan Golden Agri Resources (GAR). Dua perusahaan lain yakni Tabung Haji Plantations dan PT Jatim Jaya Perkasa belum menyerahkan laporan mereka kepada RSPO.
"Tabung Haji Plantations dan PT Jatim Jaya, akan diberikan perpanjangan batas waktu selama 48 jam untuk menyerahkan informasi terkait, sebelum teguran resmi dikeluarkan," kata Sekretaris Jenderal RSPO Darrel Webber dalam keterangan tertulis, Senin, 8 Juli 2013.
Webber menyatakan berdasarkan hasil analisis atas laporan peta digital tiga perusahaan, memang ditemukan beberapa titik api di sebagian kecil area perkebunan. Namun menurut Webber, titik-titik api di wilayah perusahaan tersebut telah dikelola dengan benar.
"Titik-titik api ini telah dipadamkan dalam waktu 24 jam sejak pertama kali teridentifikasi," kata Webber.
Webber mengatakan berdasarkan analisis, terbukti bahwa peta konsesi yang beredar di masyarakat dan media massa berbeda dengan peta yang diserahkan ketiga perusahaan. Perbedaan ini menurut Webber, menyebabkan informasi awal tentang kepemilikan lahan yang terbakar dapat menyesatkan publik.
"Adanya kejelasan tentang penggunaan dan kepemilikan lahan sangatlah penting agar situasi asap tahunan dapat ditangani secara holistik," kata Webber.
Webber menambahkan analisa dilakukan dengan memperhitungkan fakta tumpang tindihnya peta konsesi dengan peta kebakaran dan titik api yang diambil oleh National Aeronautics and Space Administration (NASA) dan National Oceanic and Atmosphere Administration (NOAA).
Data titik api yang digunakan dalam analisis RSPO adalah hasil identifikasi pada tanggal 1 Juni 2013 hingga 26 Juni 2013.
Menyadari verifikasi lahan bukan persoalan mudah, RSPO menawarkan bantuan kepada Pemerintah Indonesia untuk menyelaraskan data yang ada.
BERNADETTE CHRISTINA
Topik terpopuler:
Penemu Muda | Bursa Capres 2014 | Tarif Progresif KRL | Bencana Aceh
Berita lainnya:
Modus Baru, Bobol ATM Tanpa Mengurangi Saldo
Bos Sanex Steel Disebut Pernah Setor Anas Rp 5 Miliar
Usut Korupsi, Jenderal Heru Malah Dihukum 6 Bulan
5 BUMN yang Diduga Saweran untuk Anas Urbaningrum