Lelang Jabatan Kepala Sekolah Digelar Akhir 2013

Lelang Jabatan Kepala Sekolah Digelar Akhir 2013

Seorang guru mengajarkan sejumlah siswa dalam aktivitas belajar di hari pertama sekolah setelah libur tahun baru 2013 di Sekolah Gratis Kampung Baru, Muara Angke, Jakarta, (7/1). TEMPO/Subekti

TEMPO.CO , Jakarta - Pemerintah Provinsi DKI Jakarta berencana memulai proses lelang jabatan kepala sekolah pada akhir 2013. Dengan begitu, pemilihan kepala sekolah nantinya tak lagi ditentukan berdasarkan rekomendasi kepala sekolah lama dan pengawas.

Kepala Dinas Pendidikan Taufik Yudi Mulyanto mengatakan dinas saat ini sedang mempertimbangkan tim penilai yang akan melakukan seleksi kepala sekolah. Tim itu diperkirakan akan diisi oleh anggota dari Dinas Pendidikan, Inspektorat Pemprov DKI Jakarta, Badan Kepegawaian Daerah, Biro Tata Laksana dan Biro Hukum.

Dinas Pendidikan, kata dia, masih merancang syarat-syarat untuk menyaring peminat lelang jabatan. "Yang jelas latar belakangnya harus bidang pendidikan, jangan sampai ilmu murni," kata Taufik di Balai Kota DKI Jakarta, Jumat, 12 Juli 2013.

Beberapa tes yang rencananya harus dilewati adalah tes potensi akademik, psikotes, wawancara, dan paparan program. Namun Taufik mengatakan mereka masih harus menyesuaikan aturan lelang jabatan itu dengan peraturan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan. "Soalnya peraturan di sana kan tidak ada soal seleksi terbuka, harus kita cocokkan," kata dia.

Sementara itu Gubernur DKI Jakarta, Joko Widodo mengatakan proses lelang jabatan kepala sekolah itu masih diproses. "Kami masih mengevaluasi proses camat dan lurah," katanya, Jumat.

ANGGRITA DESYANI



Topik Terhangat:
Karya Penemu Muda
| Bursa Capres 2014 | Ribut Kabut Asap | Tarif Progresif KRL | Bencana Aceh

Baca Juga:
Ini Pengakuan Penulis Buku SD 'Porno' Anak Gembala

Alex Noerdin Batal Jadi Gubernur Sumatera Selatan

Sefti Ingin Jenguk Fathanah di Bilik Asmara

Komentar (0)


Disclaimer : Komentar adalah tanggapan pribadi, tidak mewakili kebijakan editorial redaksi tempo.co. Redaksi berhak mengubah kata-kata yang berbau pelecehan, intimidasi, bertendensi suku, agama, ras, dan antar golongan
Wajib Baca!
X