Lupa Kata Sandi? Klik di Sini

atau Masuk melalui

Belum Memiliki Akun Daftar di Sini


atau Daftar melalui

Sudah Memiliki Akun Masuk di Sini

Konfirmasi Email

Kami telah mengirimkan link aktivasi melalui email ke rudihamdani@gmail.com.

Klik link aktivasi dan dapatkan akses membaca 2 artikel gratis non Laput di koran dan Majalah Tempo

Jika Anda tidak menerima email,
Kirimkan Lagi Sekarang

Dicoret, Kubu Khofifah Gugat KPU Jatim ke PTUN

image-gnews
Sholahudin Wahid. TEMPO/Arie Basuki
Sholahudin Wahid. TEMPO/Arie Basuki
Iklan

TEMPO.CO, Mojokerto - Kelompok pendukung bakal calon gubernur dan wakil gubernur Jawa Timur, Khofifah Indar Parawansa-Herman Sumawiredja, akan menggugat keputusan Komisi Pemilihan Umum (KPU) Jawa Timur yang menggugurkan pencalonan Khofifah-Herman dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur (Pilgub) Jawa Timur 2013.

“Kami akan tempuh jalur hukum dan menggugat keputusan KPU Jatim itu ke PTUN (Pengadilan Tata Usaha Negara),” ujar tokoh Nahdlatul Ulama pendukung Khofifah-Herman, KH Salahudin Wahid atau Gus Solah saat dihubungi Tempo, Senin, 15 Juli 2013. Gus Solah mengatakan sudah ada tim hukum yang akan mendaftarkan gugatan ke PTUN Jawa Timur.

Ahad tengah malam, 14 Juli 2013, KPU Jatim memutuskan hanya ada tiga pasangan calon gubernur dan wakil gubernur yang berhak ikut Pilgub Jawa Timur Agustus 2013 mendatang yakni pasangan perseorangan Eggy Sudjana-M. Sihat, Bambang DH-Abdullah Said, dan Soekarwo-Saifullah Yusuf (KarSa).

Khofifah-Herman terganjal dualisme dukungan Partai Kedaulatan (PK) dan Partai Persatuan Nahdlatul Ummah Indonesia (PPNUI) yang juga memberikan dukungan ke KarSa. Melalui voting tertutup, tiga orang Komisioner KPU Jatim menyatakan Khofifah-Herman tidak memenuhi syarat dan dua lainnya menyatakan memenuhi syarat. Sehingga KPU Jatim memutuskan Khofifah-Herman tidak berhak berlaga dalam Pilgub Jatim 2013. “KPU telah menciderai demokrasi,” kata Gus Solah.

Iklan
Scroll Untuk Melanjutkan

Ia mengklaim KPU Pusat dan KPU Jawa Timur membiarkan adanya pemalsuan surat dukungan yang dilakukan Dewan Pimpinan Wilayah PPNUI Jawa Timur versi Abdul Rachman dan KH Suaidi yang menyatakan dukungan ke KarSa. “Jelas tanda tangan ketua umum dan kop suratnya berbeda dengan yang asli, tapi dibiarkan oleh KPU,” kata adik kandung Gus Dur ini.

Sebelumnya, kubu Khofifah juga sudah melaporkan dualisme dukungan PK dan PPNUI itu ke Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) dan Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu).

ISHOMUDDIN


Berita Terpopuler:

DPR Sarankan SBY Copot Denny Indrayana

Perempuan Misterius di Pusaran Kasus Hambalang

Gaji Orang Tua, Separuh Lulusan

Iklan



Rekomendasi Artikel

Konten sponsor pada widget ini merupakan konten yang dibuat dan ditampilkan pihak ketiga, bukan redaksi Tempo. Tidak ada aktivitas jurnalistik dalam pembuatan konten ini.

 

Video Pilihan

Dana Pengawasan Pilkada 2015 di 27 Daerah Masih Bermasalah  

22 Agustus 2016

Ketua Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Muhammad. ANTARA/Hafidz Mubarak A
Dana Pengawasan Pilkada 2015 di 27 Daerah Masih Bermasalah  

Bawaslu telah meminta Mendagri Tjahjo Kumolo untuk memfasilitasi penyelesaian permasalahan dana hibah pengawasan pilkada 2015.


KPU Susun Opsi Verifikasi Dukungan Calon Perseorangan  

12 Juli 2016

Rapat pleno Komisi Pemilihan Umum (KPU) di Kantor KPU ini memutuskan Komisioner KPU Hadar Nafis Gumay menjadi pelaksana tugas (Plt) Ketua KPU menggantikan Husni Kamal Manik yang tutup usia pada Kamis (07/07). TEMPO/Aditia Noviansyah
KPU Susun Opsi Verifikasi Dukungan Calon Perseorangan  

Hadar bakal meminta bantuan Direktorat Pendudukan dan Catatan Sipil memastikan keberadaan pendukung calon perseorangan.


Kajian KPK: Ada Calon yang Hartanya Minus Maju di Pilkada  

29 Juni 2016

ANTARA/Wahyu Putro A
Kajian KPK: Ada Calon yang Hartanya Minus Maju di Pilkada  

KPK melakukan penelitian dengan mewawancarai 286 calon yang kalah pada pilkada. Ini temuannya.


Pemungutan Suara Ulang Pilkada Kabupaten Muna Diwarnai Keributan  

19 Juni 2016

TEMPO/Arif Fadillah
Pemungutan Suara Ulang Pilkada Kabupaten Muna Diwarnai Keributan  

Polisi mengevakuasi anggota KPUD Muna keluar dari TPS sambil melepaskan tiga tembakan ke udara.


Hari Ini Pemungutan Suara Ulang Pilkada Kabupaten Muna  

19 Juni 2016

TEMPO/Arif Fadillah
Hari Ini Pemungutan Suara Ulang Pilkada Kabupaten Muna  

Ini merupakan pemungutan suara ulang yang kedua kali akibat saling gugat dua pasangan calon kepala daerah.


Revisi UU Pilkada, Bawaslu Kini Bisa Periksa Politik Uang  

6 Juni 2016

Ketua Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Muhammad. ANTARA/Hafidz Mubarak A
Revisi UU Pilkada, Bawaslu Kini Bisa Periksa Politik Uang  

Bawaslu kini bisa memeriksa kasus politik uang dalam pilkada.


Syarat Calon Perorangan Dipersulit, Ini Kata Pendukung Garin  

6 Juni 2016

Sineas Indonesia Garin Nugroho. ANTARA/Teresia May
Syarat Calon Perorangan Dipersulit, Ini Kata Pendukung Garin  

Pendukung Garin menilai seharusnya DPR sebagai wakil rakyat membuat aturan yang lebih bermutu.


Disahkannya UU Pilkada Dinilai Memicu Potensi Konflik  

5 Juni 2016

Ilustrasi Rapat Paripurna di Gedung DPR, Jakarta. Tempo/Tony Hartawan
Disahkannya UU Pilkada Dinilai Memicu Potensi Konflik  

Peneliti Perkumpulan untuk Pemilu dan Demokrasi (Perludem) Fadli Ramadhanil menilai, ada persoalan yang akan terjadi seusai DPR mengesahkan UU Pilkada.


Undang-Undang Pilkada Akhirnya Disahkan, Ini Reaksi PKS  

2 Juni 2016

Ketua Fraksi Partai Keadilan Sejahtera (PKS) DPR RI Jazuli Juwaini bersiap memimpin Rapat Pleno Fraksi PKS di Gedung Nusantara I, Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta, 11 April 2016. TEMPO/Dhemas Reviyanto
Undang-Undang Pilkada Akhirnya Disahkan, Ini Reaksi PKS  

PKS sebelumnya menilai anggota DPR yang maju ke pilkada tak perlu mundur dari keanggotaan di Dewan, melainkan hanya perlu cuti.


DPR Sahkan Undang-Undang Pilkada

2 Juni 2016

Ilustrasi Rapat Paripurna di Gedung DPR, Jakarta. Tempo/Tony Hartawan
DPR Sahkan Undang-Undang Pilkada

DPR akhirnya mengesahkan undang-undang tentang pemilihan gubernur, bupati, dan wali kota dalam sidang paripurna hari ini.