Lupa Kata Sandi? Klik di Sini

atau Masuk melalui

Belum Memiliki Akun Daftar di Sini


atau Daftar melalui

Sudah Memiliki Akun Masuk di Sini

Konfirmasi Email

Kami telah mengirimkan link aktivasi melalui email ke rudihamdani@gmail.com.

Klik link aktivasi dan dapatkan akses membaca 2 artikel gratis non Laput di koran dan Majalah Tempo

Jika Anda tidak menerima email,
Kirimkan Lagi Sekarang

Proyek 'Abadi' nan Mencurigakan Jalan Pantura  

image-gnews
Sejumlah pekerja menggunakan alat berat menyelesaikan perbaikan jalan di jalur pantura Brebes, Jateng, Rabu (17/7). ANTARA/Oky Lukmansyah
Sejumlah pekerja menggunakan alat berat menyelesaikan perbaikan jalan di jalur pantura Brebes, Jateng, Rabu (17/7). ANTARA/Oky Lukmansyah
Iklan

TEMPO.CO, Jakarta - Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) akan menggelar audit khusus proyek pemeliharaan jalan di Pantai Utara (Pantura) Jawa. Anggota IV BPK, Ali Masykur Musa, menyatakan pemeriksaan diperlukan karena besarnya anggaran mencurigakan. “Anggaran perawatan sangat besar dan dipersiapkan setiap tahun,” katanya kepada Tempo, Rabu, 17 Juli 2013.

Menurut Ali, audit proyek yang dilakukan oleh Kementerian Pekerjaan Umum ini ditargetkan selesai dalam beberapa bulan mendatang. Audit juga menyangkut alasan kenapa proyek dianggarkan setiap tahun. “Kami akan melihat apakah pengerjaannya sesuai atau tidak,” katanya.

Berdasarkan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Perubahan 2013, dana perbaikan jalan di Pantura mencapai Rp 1,2 triliun. Dana ini untuk ruas sepanjang 1.300 kilometer.

Koordinator Sekretariat Nasional Forum Indonesia untuk Transparansi Anggaran (Fitra), Uchok Sky Khadafi, menilai perbaikan jalan itu sengaja dijadikan proyek abadi. Buktinya, selama empat tahun terakhir, dari total anggaran Rp 1,2 triliun, sebesar Rp 256 miliar digunakan untuk memperbaiki jalur yang sama dalam tiga tahun terakhir. Jalur tersebut berada di daerah Karawang hingga Losari, Cirebon.

Menurut dia, potensi penyimpangan bisa terjadi karena longgarnya pengawasan. Apalagi setiap tahun anggaran yang diajukan oleh Kementerian Pekerjaan Umum selalu disetujui Dewan Perwakilan Rakyat tanpa dilakukan evaluasi. “DPR tak bersikap kritis. Padahal, seharusnya DPR melakukan evaluasi realisasi anggaran setiap tahun,” katanya kemarin.

Menteri Pekerjaan Umum Djoko Kirmanto berdalih kerusakan jalan di Pantura Jawa disebabkan oleh muatan truk yang melebihi kapasitas. Seharusnya beban kendaraan yang melewati jalur tersebut tak boleh lebih dari 10 ton. “Faktanya, banyak yang di atas 10 ton, sehingga wajar bila jalan cepat rusak,” katanya kemarin.

Iklan
Scroll Untuk Melanjutkan

Dia mengklaim tidak ada penyimpangan anggaran dalam perbaikan jalan. Agar tidak muncul perbaikan jalan setiap tahun, kata dia, Kementerian Pekerjaan Umum akan mengganti dengan konstruksi beton yang mampu bertahan hingga 10 tahun. Djoko mempersilakan BPK memeriksa instansi yang dipimpinnya. “Itu memang tugas BPK,” katanya.

Wakil Ketua Komisi V DPR yang membidangi pekerjaan umum, Muhidin Mohammad Said, mengatakan akan meminta keterangan Menteri Djoko Kirmanto setelah masa reses. “Kami akan mengadakan rapat untuk melakukan evaluasi,” katanya kemarin.

Muhidin menegaskan, biaya perawatan jalan di jalur Pantura tetap harus dianggarkan. Sebabnya, “Jalur Pantura itu adalah jalan negara yang harus dirawat. Anggarannya harus ada,” katanya.

ANGGA SUKMA WIJAYA | PINGIT ARIA | EDI FAISOL | ANWAR SISWADI | DEWI RINA



Terhangat:

Hambalang | Bursa Capres 2014 | Liverpool di GBK


Baca juga:

Menteri Djoko: Jalur Pantura Kelebihan Beban
Ini Musabab Rusaknya Jalan Pantura
Jalur Cileunyi-Cirebon Rusak dan Rawan Kecelakaan

Anomali Cuaca Menghambat Perbaikan Jalur Pantura

Iklan



Rekomendasi Artikel

Konten sponsor pada widget ini merupakan konten yang dibuat dan ditampilkan pihak ketiga, bukan redaksi Tempo. Tidak ada aktivitas jurnalistik dalam pembuatan konten ini.

 

Video Pilihan

Anggota Dewan Sebut Program Rice Cooker Gratis Kementerian ESDM Abal-abal, Harus Diaudit BPK

2 hari lalu

Warga menerima Alat Memasak Listrik (AML) berupa penanak nasi yang didistribusikan oleh PT Pos Indonesia di kawasan Manggarai, Jakarta, Senin, 8 Januari 2024. Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) mendistribusikan 500.000 Rice Cooker. Tempo/Tony Hartawan
Anggota Dewan Sebut Program Rice Cooker Gratis Kementerian ESDM Abal-abal, Harus Diaudit BPK

Program rice cooker gratis merupakan proyek hibah untuk rumah tangga yang diatur dalam Peraturan Menteri ESDM Nomor 11 Tahun 2023.


Terpopuler Bisnis: Maksud PUPR Pembangunan IKN Gerudukan dan Was-was Diperiksa BPK, Kereta Ekonomi Generasi Baru

5 hari lalu

Desain Ibu Kota Nusantara di Kalimantan Timur sebagai ibu kota negara. ANTARA/HO - Kementerian PUPR
Terpopuler Bisnis: Maksud PUPR Pembangunan IKN Gerudukan dan Was-was Diperiksa BPK, Kereta Ekonomi Generasi Baru

Berita terpopuler ekonomi bisnis sepanjang Jumat, 22 Maret 2024 yakni maksud PUPR sebut pembangunan IKN gerudukan dan was-was diperiksa BPK.


Terkini: Prabowo Pernah Janji Bangun 3 Juta Rumah Gratis untuk Masyarakat, BPK Sudah Mengaudit Proyek Gerudukan IKN Sejak 2022

6 hari lalu

Terkini: Prabowo Pernah Janji Bangun 3 Juta Rumah Gratis untuk Masyarakat, BPK Sudah Mengaudit Proyek Gerudukan IKN Sejak 2022

KPU menyatakan pasangan capres-cawapres nomor urut 2 Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka (Prabowo-Gibran) unggul dalam Pilpres 2024.


BPK Sudah Mengaudit Proyek Gerudukan IKN sejak 2022, Ini Hasilnya

6 hari lalu

Menteri PUPR Basuki Hadimuljono memberi penjelasan pada Anggota BPK Haerul Saleh tentang IKN di Nusantara, 21 Februari 2024. (Sumber foto: Biro Humas dan KSI/ Sudarman)
BPK Sudah Mengaudit Proyek Gerudukan IKN sejak 2022, Ini Hasilnya

Pembangunan IKN di Kalimantan Timur yang dilakukan besar-besaran dan berkejaran dengan waktu,


Terkini: PUPR Sebut Pembangunan IKN Gerudukan dan Was-was Diperiksa BPK, KFC dan Burger King hingga Popeyes Tebar Promo Paket Berbuka Puasa

6 hari lalu

Desain Istana Wapres di IKN karya Shau. (Dok.Shauarchitects)
Terkini: PUPR Sebut Pembangunan IKN Gerudukan dan Was-was Diperiksa BPK, KFC dan Burger King hingga Popeyes Tebar Promo Paket Berbuka Puasa

Direktur Bina Penataan Bangunan Kementerian PUPR Cakra Nagara mengatakan pembangunan IKN dilakukan gerudukan dan khawatir dengan pemeriksaan BPK.


Pembangunan Infrastruktur di IKN Telan Biaya Rp 68 Triliun, PUPR Mengaku Was-was dengan Audit BPK

6 hari lalu

Presiden Joko Widodo meninjau langsung progres pembangunan Kantor Presiden di Kawasan Ibu Kota Nusantara (IKN), Provinsi Kalimantan Timur, Jumat, 1 Maret 2024. Presiden Jokowi mengecek pembangunan infrastruktur yang kini telah mencapai 74 persen tersebut. Foto: Muchlis Jr - Biro Pers Sekretariat Presiden
Pembangunan Infrastruktur di IKN Telan Biaya Rp 68 Triliun, PUPR Mengaku Was-was dengan Audit BPK

Kementerian PUPR mengaku was-was dengan audit Badan Pemeriksaan Keuangan (BPK) soal pembangungan Ibu Kota Nusantara atau IKN.


PUPR Sebut Pembangunan IKN Gerudukan dan Was-was Diperiksa BPK, Apa Maksudnya?

6 hari lalu

Arsitektur  Istana Kepresidenan di IKN karya Nyoman Nuarta. (Dok. Nyoman Nuarta)
PUPR Sebut Pembangunan IKN Gerudukan dan Was-was Diperiksa BPK, Apa Maksudnya?

Direktur Bina Penataan Bangunan, PUPR, mengatakan pembangunan IKN dilakukan secara gerudukan dan khawatir dengan pemeriksaan BPK.


Kasus Suap Audit di Sorong, KPK Limpahkan Berkas Perkara Tiga Pejabat BPK ke Pengadilan Tipikor

7 hari lalu

Eks Ketua Tim Pemeriksa BPK, David Patasaung dan Kasubaud BPK Provinsi Papua Barat, Abu Hanifa, menjalani pemeriksaan lanjutan di gedung KPK, Jakarta, Senin, 22 Januari 2024. David Patasaung dan Abu Hanifa, diperiksa sebagai tersangka dalam dugaan tindak pidana korupsi kasus suap untuk pengkondisian temuan pemeriksaan BPK di Kabupaten Sorong, Provinsi Papua Barat Daya tahun 2023. TEMPO/Imam Sukamto
Kasus Suap Audit di Sorong, KPK Limpahkan Berkas Perkara Tiga Pejabat BPK ke Pengadilan Tipikor

KPK telah melimpahkan berkas perkara tiga pejabat Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Provinsi Papua Barat selaku penerima suap


Menteri Sri Mulyani Laporkan Dugaan Korupsi Rp2,5 T di LPEI ke Jaksa Agung, Lembaga Apa Itu?

10 hari lalu

Logo LPEI
Menteri Sri Mulyani Laporkan Dugaan Korupsi Rp2,5 T di LPEI ke Jaksa Agung, Lembaga Apa Itu?

Menkeu Sri Mulyani menyerahkan laporan dugaan tindak pidana korupsi senilai Rp 2,5 triliun terkait penggunaan dana pada LPEI ke Jaksa Agung.


Anggota BPK Nonaktif Achsanul Qosasi Didakwa Terima Suap Rp 40 Miliar Korupsi BTS, Siapa Nama Lain Pernah Disebut?

20 hari lalu

Kejaksaan Agung menetapkan dan menahan anggota BPK Achsanul Qosasi menjadi tersangka pada 3 November 2023. Kejaksaan menduga Achsanul menerima suap hingga Rp 40 miliar yang diduga diberikan untuk mengkondisikan hasil audit BPK terkait proyek BTS yang diduga merugikan negara hingga Rp 8 triliun. ANTARA
Anggota BPK Nonaktif Achsanul Qosasi Didakwa Terima Suap Rp 40 Miliar Korupsi BTS, Siapa Nama Lain Pernah Disebut?

Selain anggota III BPK nonaktif Achsanul Qosasi yang sudah menjadi terdakwa, terdapat beberapa nama pernah terseret korupsi BTS. Siapa mereka?