Lupa Kata Sandi? Klik di Sini

atau Masuk melalui

Belum Memiliki Akun Daftar di Sini


atau Daftar melalui

Sudah Memiliki Akun Masuk di Sini

Konfirmasi Email

Kami telah mengirimkan link aktivasi melalui email ke rudihamdani@gmail.com.

Klik link aktivasi dan dapatkan akses membaca 2 artikel gratis non Laput di koran dan Majalah Tempo

Jika Anda tidak menerima email,
Kirimkan Lagi Sekarang

Jumlah Koruptor di Jawa Tengah Bertambah  

image-gnews
TEMPO/Machfoed Gembong
TEMPO/Machfoed Gembong
Iklan

TEMPO.CO, Semarang - Komite Penyelidikan dan Pemberantasan Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme (KP2KKN) mencatat kasus korupsi yang terungkap di Jawa Tengah pada semester ini melonjak tajam dibandingkan dengan periode yang sama tahun lalu.

Lembaga pegiat antikorupsi ini menyatakan, selama enam bulan belakangan terungkap 143 kasus korupsi yang melibatkan 194 orang. "Jumlah itu mencakup yang berstatus terpidana, terdakwa, sampai yang baru tersangka," kata koordinator KP2KKN, Oly Viana Agustine, dalam diskusi "Beranikah Jawa Tengah 'Mboten' Korupsi," di Semarang pada Ahad sore, 21 Juli 2013.

Meski baru pertengahan tahun, jumlah kasus korupsi dan pelakunya hampir sama dengan jumlah kasus yang terungkap pada 2011 dan 2012. Pada 2011, sedikitnya 102 kasus dengan pelaku 184 orang yang ditaksir merugikan keuangan negara hingga Rp 142 miliar. 

Sementara, tahun sebelumnya terdapat 215 kasus korupsi dengan kerugian keuangan negara mencapai Rp 381 miliar. Namun, dari 143 kasus dugaan korupsi yang sudah terungkap, belum semua diadili di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Semarang. 

Selama semester pertama tahun ini, Pengadilan Tipikor baru mengadili 84 kasus korupsi dengan jumlah terdakwa dan terpidana 91 orang. Sedangkan di Pengadilan Tinggi Tipikor Jawa Tengah, selama enam bulan ini 2013 sudah menangani 52 kasus korupsi dengan jumlah 52 pelaku. 

KP2KKN mencatat pelaku kasus korupsi yang diadili juga mengalami pergeseran. Jika pada 2011 dan 2012, aktor kasus korupsi didominasi anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, dan karyawan swasta, maka pada 2013 aktor korupsi dilakukan pegawai negeri sipil 61 orang, DPRD 38 orang, swasta 30 orang, dan perangkat desa 26 orang.

Adapun para pelaku korupsi lain tersebar di badan usaha milik daerah sebanyak 19 orang dan kepala daerah 15 orang. Sektor yang dikorupsi meliputi berbagai bidang, mulai dari anggaran, bantuan sosial atau hibah, infrastuktur, dan pendidikan.

Oly Viana menyatakan, gurita korupsi di Jawa Tengah akan semakin besar jika tidak ada upaya pencegahan secara dini. KP2KKN mendesak Gubernur Jawa Tengah terpilih Ganjar Pranowo untuk sedini mungkin mencegah terjadinya praktek korupsi.

Ganjar yang hadir langung dalam forum diskusi menantang KP2KKN untuk bekerja sama membuat cetak biru. "Silakan, KP2KKN membuat langkah-langkah konkret apa saja yang perlu kami lakukan untuk mencegah tindak korupsi di Jawa Tengah," kata Ganjar. 

Politikus Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan yang akan dilantik pada 23 Agustus mendatang ini menegaskan dirinya akan bersikap tegas kepada para pegawai negeri sipil. Kata dia, pegawai negeri sipil harus menjadi abdi masyarakat.

Ia pun sudah mendengar banyak keluhan bagaimana seorang pegawai untuk mendapatkan jabatan harus membayar. Sedangkan para kontraktor yang ingin mendapatkan proyek harus menyogok terlebih dulu. "Praktek seperti ini harus dihentikan," kata Ganjar. 

ROFIUDDIN

Iklan
Scroll Untuk Melanjutkan

Baca Juga:

Melawan FPI, Tiga Orang Kendal Ditangkap Polisi

Jokowi: Blusukan Modalnya Jalan Kaki

FITRA: Gaya Blusukan Jokowi Mirip Artis

SBY Minta Polisi Tindak Tegas FPI

Siswi Meninggal, Menteri Nuh: Harus Diusut Tuntas

Iklan



Rekomendasi Artikel

Konten sponsor pada widget ini merupakan konten yang dibuat dan ditampilkan pihak ketiga, bukan redaksi Tempo. Tidak ada aktivitas jurnalistik dalam pembuatan konten ini.

 

Video Pilihan

Kejati Tetapkan Tersangka Baru Korupsi Dana Sekretariat DPRD Papua Barat

23 Agustus 2023

Ilustrasi korupsi. Shutterstock
Kejati Tetapkan Tersangka Baru Korupsi Dana Sekretariat DPRD Papua Barat

Kejati Papua Barat sebelumnya telah menahan FKM mantan Sekretaris DPR pada Kamis malam, 27 Juli 2023.


Respons Kemendagri soal Usulan Kenaikan Gaji Kepala Daerah

7 Desember 2018

Juru bicara Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Johan Budi (kiri) beserta staf, menunjukkan baju tahanan khusus koruptor di Jakarta, Senin (18/7). ANTARA/Puspa Perwitasari
Respons Kemendagri soal Usulan Kenaikan Gaji Kepala Daerah

Ketua KPK Agus Rahardjo sebelumnya mengusulkan agar pemerintah mengkaji remunerasi bagi kepala daerah.


Kasus Nur Mahmudi Ismail, Mantan Sekda Depok Hari Ini Diperiksa

12 September 2018

Jalan Nangka, Tapos, Kota Depok, yang rencana pelebaran jalannya mangkrak dan menjerat mantan wali kota dua periode Nur Mahmudi Ismail sebagai tersangka korupsi, Rabu 29 Agustus 2018. Tempo/Irsyan
Kasus Nur Mahmudi Ismail, Mantan Sekda Depok Hari Ini Diperiksa

Dua mantan pejabat Kota Depok, Nur Mahmudi Ismail dan Harry Prihanto, dituduh merugikan negara Rp 10,7 miliar dalam korupsi proyek Jalan Nangka.


Kejari Yogya SP3 Kasus Dana Purna Tugas 13 Mantan Anggota DPRD

3 November 2017

Ilustrasi pemilihan anggota DPR, DPD, dan DPRD. Dok. TEMPO/Fully Syafi;
Kejari Yogya SP3 Kasus Dana Purna Tugas 13 Mantan Anggota DPRD

Dalam kasus dana purna tugas ini sebanyak 17 anggota DPRD Kota Yogyakarta periode 1999-2004 lainnya sudah menjalani hukuman.


Kepala Dinas Lingkungan Hidup Nganjuk Diciduk KPK

25 Oktober 2017

Ilustrasi korupsi
Kepala Dinas Lingkungan Hidup Nganjuk Diciduk KPK

Kepala Dinas Lingkungan Hidup Nganjuk Harianto diperiksa penyidik KPK di Polres Nganjuk.


Cegah Korupsi di DKI Jakarta, Ini Cara Kerja Dua Tim Khusus KPK

4 Oktober 2017

Wakil Ketua KPK Inspektur Jenderal Basaria Panjaitan dan Djarot Saiful Hidayat usai menghadiri penandatanganan komitmen bersama dalam rangka program pencegahan dan penindakan korupsi terintegrasi di Balai Kota Jakarta, Rabu, 4 Oktober 2017. TEMPO/Larissa
Cegah Korupsi di DKI Jakarta, Ini Cara Kerja Dua Tim Khusus KPK

Tim koordinasi supervisi bekerja sama dengan perangkat daerah untuk mencegah korupsi di DKI Jakarta.


OTT di Batubara, Ada Indikasi Terkait Fee Proyek

14 September 2017

Bupati Batubara OK Arya Zulkarnaen (tengah) dikawal petugas ketika terjaring Operasi Tangkap Tangan (OTT) KPK, sebelum diberangkatkan ke Jakarta di Mapolda Sumut, Medan, Sumatera Utara, Rabu (13/9) malam. OK Arya Zulkarnaen bersama enam orang, diantaranya pejabat pemerintahan Batubara dan pengusaha tersebut terjaring OTT oleh KPK terkait pengurusan sejumlah proyek di Batubara. ANTARA FOTO
OTT di Batubara, Ada Indikasi Terkait Fee Proyek

Bupati Batubara OK Arya Zulkarnaen terjaring dalam OTT KPK. Ia diduga menerima fee proyek.


Korupsi Alkes, Bekas Anak Buah Nazaruddin Divonis 3 Tahun Penjara  

13 September 2017

Tersangka Direktur Utama PT Mahkota Negara Marisi Matondang (tengah). TEMPO/Eko Siswono Toyudho
Korupsi Alkes, Bekas Anak Buah Nazaruddin Divonis 3 Tahun Penjara  

Mantan anak buah Nazaruddin, Marisi Matondang, divonis tiga tahun penjara.


Korupsi Buku, Eks Kepala Dinas Pendidikan Jabar Divonis 3 Tahun  

6 September 2017

Dok. TEMPO
Korupsi Buku, Eks Kepala Dinas Pendidikan Jabar Divonis 3 Tahun  

Terdakwa pelaku korupsi buku pingsan setelah hakim menjatuhkan vonis hukuman penjara 3 tahun.


Dahlan Iskan Bebas, Kejaksaan Tinggi Jawa Timur Ajukan Kasasi  

6 September 2017

Mantan Menteri BUMN Dahlan Iskan usai diperiksa sebagai saksi kasus dugaan korupsi penjualan aset PT PWU di Kejaksaan Tinggi Jawa Timur, Surabaya, Jatim, 19 Oktober 2016. Dahlan Iskan yang menjabat sebagai Direktur Utama PT PWU tahun 2000-2010 diperiksa sebagai saksi sehubungan dengan kasus dugaan korupsi penjualan aset Badan Usaha Milik daerah Pemerintah Provinsi Jawa Timur, PT Panca Wira Usaha (PT PWU). ANTARA FOTO
Dahlan Iskan Bebas, Kejaksaan Tinggi Jawa Timur Ajukan Kasasi  

Kejaksaan Tinggi Jawa Timur akan mengajukan kasasi ke Mahkamah Agung terkait dengan putusan Pengadilan Tinggi Surabaya yang membebaskan Dahlan Iskan.