TEMPO.CO, Jakarta - Pemerintah DKI Jakarta akan mengalihkan anggaran yang tidak terserap oleh Satuan Kerja Perangkat Daerah ke pos belanja modal. Hingga semester pertama ini, sebanyak 47 instansi telah mengembalikan total anggaran yang mencapai Rp 2,08 triliun. "Nanti akan kami gunakan untuk membeli alat-alat berat," kata Wakil Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama atau akrab dipanggil Ahok di Balai Kota pada Senin, 22 Juli 2013. Saat ini, kata Ahok, DKI membutuhkan alat berat, satu diantaranya truk sampah.
Ahok mengatakan, anggaran yang dikembalikan ini banyak berasal dari rencana pembebasan lahan yang tidak terlaksana. Berdasarkan catatan DKI, Dinas Pertamanan merupakan satuan kerja yang mengembalikan anggaran paling besar yaitu Rp 320 miliar. Anggaran ini semula dialokasikan untuk pembebasan lahan proyek Waduk Ria Rio yang mustinya berlangsung akhir tahun 2013.
Namun proyek itu batal terlaksana. Alasannya, pembebasan lahan terkendala oleh adanya Undang-Undang Pembebasan Lahan yang baru. Dalam Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2012 tersebut, pemerintah daerah tidak bisa membebaskan lahan. Pembebasan hanya bisa dilakukan oleh Badan Pertanahan Nasional.
Masalah tadi membuat rendahnya serapan anggaran DKI hingga semester I, yang hanya Rp 12 triliun atau 26 persen. SKPD yang paling besar penyerapan anggarannya ada di Badan Kesatuan Bangsa dan Politik (Kesbangpol) DKI. Sedangkan paling kecil, Dinas Komunikasi, Informasi, dan Kehumasan DKI.
"Perbaikan akan dilakukan saat pengajuan anggaran belanja tambahan," ujar Basuki. Saat ini, DKI masih menyusun draf Anggaran Pendapatan dan Belanja Perubahan 2013.
Salah satu strategi Basuki untuk membenahi serapan dan belanja modal adalah dengan memanfaatkan e-katalog. Dengan menggandeng Lembaga Keuangan Pengawas Barang dan Jasa Pemerintah (LKPP), proses belanja di e-katalog tidak harus lewat lelang.
SYAILENDRA
Terhangat:
Bentrok FPI | Bisnis Yusuf Mansyur | Aksi Liverpool di GBK
Terpopuler:
Pedagang Tenabang: Ahok Jangan Terlalu Kejamlah!
FPI Merasa Dikesankan Jadi Musuh Warga
'Perang Badar' KPK di Kasus Hambalang
DPR: Polisi Jangan Jadi Beking FPI
