Lupa Kata Sandi? Klik di Sini

atau Masuk melalui

Belum Memiliki Akun Daftar di Sini


atau Daftar melalui

Sudah Memiliki Akun Masuk di Sini

Konfirmasi Email

Kami telah mengirimkan link aktivasi melalui email ke rudihamdani@gmail.com.

Klik link aktivasi dan dapatkan akses membaca 2 artikel gratis non Laput di koran dan Majalah Tempo

Jika Anda tidak menerima email,
Kirimkan Lagi Sekarang

DPR Minta Pemerintah Serius Lindungi Anak  

image-gnews
Sejumlah siswa sekolah Menengah Pertama (SMP) sedang mengikuti Ujian Nasional di lembaga pemasyarakatan kelas IIA anak pria Tangerang. TEMPO/Aditia Noviansyah
Sejumlah siswa sekolah Menengah Pertama (SMP) sedang mengikuti Ujian Nasional di lembaga pemasyarakatan kelas IIA anak pria Tangerang. TEMPO/Aditia Noviansyah
Iklan

TEMPO.CO, Jakarta - Komisi Sosial dan Agama Dewan Perwakilan Rakyat meminta pemerintah lebih serius dalam melindungi hak anak. "Pemerintah harus lebih mengakselerasi pemenuhan dan perlindungan hak anak," kata Ketua Komisi Sosial dan Agama DPR, Ida Fauziah, saat dihubungi Tempo, Selasa, 23 Juli 2013.

Hari ini, 23 Juli, diperingati sebagai Hari Anak Nasional. Menurut politikus Partai Kebangkitan Bangsa ini, sederet persoalan harus menjadi catatan serius pemerintah pada peringatan Hari Anak. Dia mencontohkan, tingginya angka kekerasan pada anak, anak telantar yang masih tersebar di berbagai daerah, juga masih terungkapnya kasus eksploitasi terhadap pekerja anak. "Banyak persoalan anak, dan itu membutuhkan perhatian serius," ujarnya.

Ida mengatakan, selain melalui program, pemerintah juga harus terus mensosialisasikan dan mengedukasi masyarakat tentang pentingnya perlindungan terhadap anak. Masyarakat, khususnya para orang tua, harus terus dididik dan disadarkan akan pentingnya tumbuh kembang dan pemenuhan hak anak. (Baca: Hari Anak Nasional, 648 Napi Anak Dapat Remisi)

Meski begitu, Ida mengakui, di sisi pemenuhan hak, berbagai program sudah diupayakan oleh pemerintah. Misalnya dalam meningkatkan akses pendidikan anak di semua daerah, termasuk mendorong agar wajib belajar ditingkatkan menjadi 12 tahun. Juga ada program Bantuan Siswa Miskin (BSM) untuk memberi akses pendidikan yang layak pada anak dari keluarga miskin. "Tapi, selain hak, perlindungan terhadap jiwa anak juga harus ditingkatkan."

Wakil Ketua Umum Partai Persatuan Pembangunan yang juga anggota Komisi Sosial, Hasrul Azwar, mengatakan peringatan Hari Anak tahun ini harus dijadikan pemerintah untuk lebih fokus menjamin kesejahteraan anak. Sedangkan kasus kekerasan seksual dan eksploitasi terhadap pekerja anak menjadi pekerjaan rumah utama pemerintah. "Dua isu ini harus jadi ekstra prioritas."

Anggota Komisi Sosial dari Fraksi Demokrat, Nurhayati Ali Assegaf, berharap peringatan Hari Anak menjadi momentum bagi masyarakat untuk lebih peduli pada anak. Semua pihak harus sama-sama berperan aktif melindungi anak dari berbagai kekerasan. "Masa depan anak itu ada di tangan kita semua, sehingga anak Indonesia bisa tumbuh cerdas."

Iklan
Scroll Untuk Melanjutkan

Nurhayati juga meminta keluarga dan masyarakat memperhatikan tumbuh kembang anak dan penguatan mental. Orang tua harus bisa mendidik anak untuk bergaul dan bersosialisasi dengan orang dewasa. Hal ini, kata dia, diyakini bisa menjauhkan anak dari bahaya kekerasan seksual terhadap anak. (Baca juga: Pengamat Kritik SBY Tegur Anak)

IRA GUSLINA SUFA

Terhangat:
Front Pembela Islam | Bisnis Yusuf Mansur | Daging Impor

Berita populer:
Beredar Video FPI Merusak Toko di Makassar

FPI: SBY yang Harus Menahan Diri

Tifatul Sembiring: Tempo Lebay

Iklan



Rekomendasi Artikel

Konten sponsor pada widget ini merupakan konten yang dibuat dan ditampilkan pihak ketiga, bukan redaksi Tempo. Tidak ada aktivitas jurnalistik dalam pembuatan konten ini.

 

Video Pilihan

Terkini: Anggota DPR Tolak Penerapan Iuran Pariwisata di Tiket Pesawat, TKN Prabowo-Gibran Sebut Susunan Menteri Tunggu Jokowi dan Partai

8 jam lalu

Ilustrasi pesawat (Pixabay)
Terkini: Anggota DPR Tolak Penerapan Iuran Pariwisata di Tiket Pesawat, TKN Prabowo-Gibran Sebut Susunan Menteri Tunggu Jokowi dan Partai

Anggota Komisi V Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) Sigit Sosiantomo mengatakan penetapan tarif tiket pesawat harus memperhatikan daya beli masyarakat.


Wacana Iuran Pariwisata di Tiket Pesawat Berpotensi Langgar UU Penerbangan

10 jam lalu

Anggota Komisi V DPR RI Sigit Sosiantomo. Foto: Arief/vel
Wacana Iuran Pariwisata di Tiket Pesawat Berpotensi Langgar UU Penerbangan

Penarikan iuran yang akan dimasukkan dalam komponen perhitungan harga tiket pesawat itu dinilainya berpotensi melanggar Undang-Undang (UU).


Fathan Subchi Dorong Pemerintah Sisir Belanja Tidak Prioritas

10 jam lalu

Wakil Ketua Komisi XI DPR RI, Fathan Subchi di Widya Chandra IV Nomor 23, Jakarta, Sabtu (20/4/2024). Foto : Oji/Novel
Fathan Subchi Dorong Pemerintah Sisir Belanja Tidak Prioritas

Wakil Ketua Komisi XI DPR RI, Fathan Subchi meminta pemerintah untuk mencari langkah antisipatif untuk menyelamatkan perekonomian Indonesia, salah satunya adalah dengan cara menyisir belanja tidak prioritas.


Anggota DPR Tolak Penerapan Iuran Pariwisata di Tiket Pesawat: Tidak Semua Penumpang Wisatawan

16 jam lalu

Anggota Komisi V DPR RI Sigit Sosiantomo. Foto : Dok/Andri
Anggota DPR Tolak Penerapan Iuran Pariwisata di Tiket Pesawat: Tidak Semua Penumpang Wisatawan

Anggota Komisi V DPR RI Sigit Sosiantomo menolak rencana iuran pariwisata di tiket pesawat.


DPR Arizona Loloskan Pencabutan Undang-undang Larangan Aborsi

17 jam lalu

Ilustrasi aborsi. TEMPO
DPR Arizona Loloskan Pencabutan Undang-undang Larangan Aborsi

DPR Arizona lewat pemungutan suara memutuskan mencabut undang-undang larangan aborsi 1864, yang dianggap benar-benar total melarang aborsi.


MK Tekankan Perlunya Penyempurnaan UU Pemilu, Ini Reaksi DPR

1 hari lalu

Ketua Mahkamah Konstitusi (MK) Suhartoyo (tengah) didampingi Hakim Konstitusi Saldi Isra (kiri) dan Arief Hidayat (kanan) memimpin jalannya sidang putusan perselisihan hasil Pilpres 2024 di Gedung Mahkamah Konstitusi, Jakarta, Senin, 22 April 2024. Mahkamah Konstitusi (MK) memutuskan menolak seluruh permohonan yang diajukan capres-cawapres nomor urut 01, Anies Baswedan dan Muhaimin Iskandar, serta capres-cawapres nomor urut 03, Ganjar Pranowo dan Mahfud MD, yang diajukan dalam sidang putusan sengketa hasil Pemilihan Presiden 2024. ANTARA/M Risyal Hidayat
MK Tekankan Perlunya Penyempurnaan UU Pemilu, Ini Reaksi DPR

MK menyatakan terdapat beberapa kelemahan dalam UU Pemilu, Peraturan KPU, dan Peraturan Bawaslu.


Suplai Gas yang Merata Dukung Ketersediaan Pupuk Nasional

1 hari lalu

Wakil Ketua Komisi VII DPR RI Bambang Haryadi saat memimpin pertemuan dengan PT Pupuk Sriwijaya (Pusri) di Palembang, Selasa (17/4/2024). Foto: Agung/vel
Suplai Gas yang Merata Dukung Ketersediaan Pupuk Nasional

Bambang Haryadi, mengungkapkan upaya Komisi VII dalam mengatasi tantangan produksi pupuk di Indonesia.


Arsyadjuliandi Desak Pemerintah Segera Selesaikan Pembayaran Lahan Tol

1 hari lalu

Arsyadjuliandi Desak Pemerintah Segera Selesaikan Pembayaran Lahan Tol

Anggota Komisi II DPR RI, Arsyadjuliandi Rachman, mendesak pemerintah untuk segera menyelesaikan pembayaran lahan Tol Pekanbaru-Padang.


Zainal Arifin Mochtar Desak DPR Serius Ajukan Hak Angket Ungkap Kejahatan Demokrasi

1 hari lalu

Pakar hukum tata negara yang juga dosen Universitas Gadjah Mada (UGM) Zainal Arifin Mochtar saat di Bandung, Jumat 23 Februari 2024. Foto: TEMPO| ANWAR SISWADI.
Zainal Arifin Mochtar Desak DPR Serius Ajukan Hak Angket Ungkap Kejahatan Demokrasi

Pakar hukum UGM Zainal Arifin Mochtar menilai putusan MK yang akhirnya memenangkan pasangan nomor urut 02 Prabowo-Gibran telah menyisakan pekerjaan rumah cukup berat.


Wacana Pembatasan Pertalite dan LPG 3 Kilogram, Politikus PKS Setuju

2 hari lalu

Aktivitas pengisian truk tangki untuk distribusi bahan bakar minyak (BBM) di Depo BBM Pertamina di Plumpang, Jakarta, Selasa, 2 April 2024. Secara rinci, perusahaan memproyeksikan selama arus mudik dan balik Lebaran 2024 peningkatan konsumsi masyarakat untuk produk BBM Pertamax sekitar 15 persen, Pertalite 10 persen, dan Pertamax Turbo 6 persen, Dexlite 3 persen dan Pertamina Dex 4 persen. TEMPO/Tony Hartawan
Wacana Pembatasan Pertalite dan LPG 3 Kilogram, Politikus PKS Setuju

Anggota Komisi VII Dewan Perwakilan Rakyat dari fraksi PKS menyatakan setuju dengan pembatasan Pertalite dan LPG 3 kilogram.