TEMPO.CO, Makassar - Kementerian Perumahan Rakyat akan menyediakan 121 ribu rumah murah bagi masyarakat berpenghasilan rendah melalui pameran perumahan. Rencananya, pemeran ini digelar di Hotel Sahid Makassar, pada 22-25 Agustus 2013. "Ini proyek rumah rakyat, yang tersebar di 11 kota, salah satunya Makassar," kata Kepala Bagian Tata Usaha Kemenpera, Julin Fiftina, Jumat, 26 Juli 2013.
Pameran perumahan merupakan rangkaian acara dari Hari Perumahan Rakyat pada 25 Agustus 2013. Dengan puncak acara di Jakarta. Menurut Julin, dalam proyek ini pemerintah pusat memberikan subsidi untuk tiap satu unit rumah rakyat. Dan untuk memudahkan proyek ini, pemerintah pusat akan memberikan kemudahan bagi pengembang melalui perbankan. "Setidaknya, suku bunga akan diberikan lebih murah dan dengan tarif flat," ujarnya.
Dalam proyek ini, Julin melanjutkan, pengembang bakal mendapatkan fasilitas likuiditas pembiayaan perumahan dengan bunga rendah: 7,25 persen untuk maksimal kredit 20 tahun. Sementara menurut Kepala Sub Bidang Kerja Sama Badan Layanan Umum Pusat Pembiayaan Perumahan Kemenpera, Aisah Dewi Stiawati, harga maksimal rumah rakyat adalah Rp 88 juta dan tak boleh lebih dari itu. "Harga itu dilunasi dengan pembiayaan kredit hingga 20 tahun," kata Aisah.
Untuk Kota Makassar, Aisah mengatakan, harga Rp 88 juta relatif tak bisa lagi diterapkan di Makasaar. Sebab harga lahan yang sudah sangat mahal. Namun untuk daerah tetangga, seperti Gowa dan Maros, proyek ini masih sangat terbuka lebar untuk direalisasikan. "Karenanya kami tidak mematok tipe. Itu urusan pengembang yang akan menyediakannya," ujar Aisah.
Selama ini, Kementerian menyarankan agar rumah rakyat bertipe 36. Namun ada juga pengembang yang membangunnya dalam tipe 27. Untuk besaran kredit dari masyarakat, pemerintah membatasinya di angka Rp 600-700 ribu per bulan. Tidak boleh lebih. "Pemerintah sudah sangat menekan dengan memberikan bunga KPR hanya 7,25 persen yang untuk bunga normal antara 10 sampai 12 persen," kata Aisah. "Selisihnya itu yang dibayar oleh Kemenpera."
Dalam proyek rumah rakyat, pemerintah bekerja sama dengan delapan bank untuk mengurus perkreditan dari masyarakat. Seperti BTN, BTN Syariah, BRI, BRI Syariah, Bukpoin, Mandiri, Mandiri Syariah, dan BNI. Ada juga 16 BPD se-Indonesia, hanya saja BPD Sulsel belum terlibat proyek ini.
RASDINAYAH
Baca juga:
Ikut Konvensi Demokrat, Jokowi Harus Seizin Mega
Gita Yakin Konvensi Demokrat Akan Transparan
Biaya Survei Konvensi Demokrat Rp 900 Juta
Sri Mulyani Cocok Ikut Konvensi Demokrat
Konvensi Demokrat, Endriartono Pikir-pikir
