Lupa Kata Sandi? Klik di Sini

atau Masuk melalui

Belum Memiliki Akun Daftar di Sini


atau Daftar melalui

Sudah Memiliki Akun Masuk di Sini

Konfirmasi Email

Kami telah mengirimkan link aktivasi melalui email ke rudihamdani@gmail.com.

Klik link aktivasi dan dapatkan akses membaca 2 artikel gratis non Laput di koran dan Majalah Tempo

Jika Anda tidak menerima email,
Kirimkan Lagi Sekarang

Ini 11 Proyek Yang Dilaporkan Nazaruddin ke KPK

image-gnews
Terpidana kasus suap Wisma Atlit, Muhammad Nazaruddin dan istrinya Neneng Sri Wahyuni, terdakwa kasus suap PLTS,  sebelum persidangan di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi, Jakarta, (29/11). TEMPO/Seto Wardhana
Terpidana kasus suap Wisma Atlit, Muhammad Nazaruddin dan istrinya Neneng Sri Wahyuni, terdakwa kasus suap PLTS, sebelum persidangan di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi, Jakarta, (29/11). TEMPO/Seto Wardhana
Iklan

TEMPO.CO, Jakarta - Elza Syarief, pengacara Muhammad Nazaruddin, mendaftar kasus yang telah dan akan dibongkar kliennya di Komisi Pemberantasan Korupsi. Setidaknya sudah ada 11 kasus dalam daftar, mulai dari kasus di Kementerian Pendidikan Nasional--kini Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan--hingga proyek Pusat Olah Raga Hambalang.
Sebelumnya, usai diperiksa kemarin, Nazaruddin menyebut ada beberapa proyek yang sudah ia buka ke penyidik KPK. Di antaranya proyek E-KTP hingga, itu tadi, Hambalang (baca juga: Nazaruddin Janji Ungkap Kasus yang Lebih Besar).
Berikut daftar 11 proyek yang dibongkar Nazar:

1. Proyek di Kementerian Pendidikan.
"Masalah pemberian uang, siapa, nilai, mark up, segala rupa itu sudah dijelaskan," kata Elza tadi malam, Rabu, 31 Juli 2013.

2. Proyek MA 60 Merpati senilai US$ 100 juta.
Proyek ini melibatkan pimpinan DPR, Badan Anggaran, dan pejabat eksekutif di lingkungan pemerintahan. "Di mana di situ proyek rekayasa untuk bagi-bagi uang tahun 2010," kata Elza.

3. Proyek E-KTP.
Nilainya Rp 5,8 Triliun dengan mark up 4-5 persen. "Juga bagi-bagi uang pada DPR RI dan menteri-menteri terkait. Saya enggak mau sebut namanya, tapi dalam BAP yang ada di tangan saya, itu sudah detail disebut siapa-siapa," kata Elza.

4. Proyek gedung Pajak.
Nilai Rp 2,7 Triliun, direkayasa oleh Badan Anggaran DPR dan Dirjen Pajak periode tahun 2007-2008-2009.

5. Proyek PLTU Kalimantan Timur.
Dimenangi oleh PT Adhi Karya, JO Cina, periode tahun 2010-2011, nilainya Rp 2,3 Triliun.

6. Proyek PLTU Riau.
Dimenangi oleh JO Cina, nilai proyeknya Rp 1,3 Triliun.

Iklan
Scroll Untuk Melanjutkan

7. Proyek Diklat MK.
Nilai Rp 196 Miliar melalu penunjukan langsung. "Dan itu juga ada pertemuan-pertemuan, klien saya Nazaruddin ikut serta," kata Elza.

8. Proyek gedung MK.
Nilai Rp 300 Miliar yang juga penunjukan langsung pada PP. "Fee diserahkan juga kepada Komisi III, feenya senilai 7 persen," kata Elza lagi.

9. Proyek Refeneri Unit RU Cilacap.
Nilai proyek U$ 937 Juta. Pemenangnya Adhi Karya, JO. "Feenya ada dan orang-orangnya ada yang menerima," kata Elza.

10. Proyek simulator.

11. Proyek Hambalang.
Yang berkaitan dengan Wisma Atlet, di mana waktu itu Wisma Atlet itu meledak. "Uang yang sudah dibagi-bagikan kan sudah masuk kantong masing-masing, sehingga untuk menutup Wisma Atlit (menutup perkara yang katanya untuk ke KPK, hingga untuk bayar lawyer segala rupa), pakai proyeknya Peralatan Olahraga Hambalang senilai Rp 79 Miliar, padahal gedungnya belum jadi," kata Elza.
FEBRIANA FIRDAUS

Iklan



Rekomendasi Artikel

Konten sponsor pada widget ini merupakan konten yang dibuat dan ditampilkan pihak ketiga, bukan redaksi Tempo. Tidak ada aktivitas jurnalistik dalam pembuatan konten ini.

 

Video Pilihan

Ketua DPR RI Puan Maharani: Komitmen Terhadap Kesejahteraan Ibu dan Anak Melalui RUU KIA

3 jam lalu

Ketua DPR RI Puan Maharani: Komitmen Terhadap Kesejahteraan Ibu dan Anak Melalui RUU KIA

Ketua DPR RI, Dr. (H.C) Puan Maharani, dengan tegas menegaskan bahwa DPR RI memiliki komitmen yang kuat terhadap kesejahteraan ibu dan anak melalui Rancangan Undang-Undang (RUU) Kesejahteraan Ibu dan Anak pada Fase 1.000 Hari Pertama Kehidupan atau RUU KIA.


Alasan PKS Tolak Pengesahan RUU DKJ Jadi UU, Sebut Soal Jakarta Jadi Ibu Kota Legislatif

7 jam lalu

Ketua Badan Legislasi DPR RI Supratman Andi Agtas menyampaikan laporan pembahasan RUU DKJ dalam Rapat Paripurna ke-14 Masa Persidangan IV tahun 2023-2024 di Gedung Nusantara, Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Kamis, 28 Maret 2024. DPR RI mengesahkan Rancangan Undang-undang (RUU) Daerah Khusus Jakarta (DKJ) menjadi Undang-Undang (UU) yang terdiri atas 12 bab dan 73 pasal berisi ketentuan soal status Jakarta usai tak lagi menjadi ibu kota. TEMPO/M Taufan Rengganis
Alasan PKS Tolak Pengesahan RUU DKJ Jadi UU, Sebut Soal Jakarta Jadi Ibu Kota Legislatif

PKS menjadi satu-satunya fraksi di DPR RI yang menolak RUU DKJ.


7 Poin RUU DKJ yang Disahkan di Sidang Paripurna DPR Hari Ini

9 jam lalu

Ketua DPR RI Puan Maharani menerima berkas laporan pembahasan RUU DKJ dari Ketua Badan Legislasi DPR RI Supratman Andi Agtas dalam Rapat Paripurna ke-14 Masa Persidangan IV tahun 2023-2024 di Gedung Nusantara, Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Kamis, 28 Maret 2024. DPR RI mengesahkan Rancangan Undang-undang (RUU) Daerah Khusus Jakarta (DKJ) menjadi Undang-Undang (UU) yang terdiri atas 12 bab dan 73 pasal berisi ketentuan soal status Jakarta usai tak lagi menjadi ibu kota. TEMPO/M Taufan Rengganis
7 Poin RUU DKJ yang Disahkan di Sidang Paripurna DPR Hari Ini

RUU DKJ yang telah disepakati terdiri dari 12 Bab dan 73 Pasal.


DPR Resmi Sahkan RUU DKJ Jadi Undang-Undang, PKS Menolak

11 jam lalu

Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian menerima berkas laporan pembahasan RUU DKJ dari Ketua Badan Legislasi DPR RI Supratman Andi Agtas dalam Rapat Paripurna ke-14 Masa Persidangan IV tahun 2023-2024 di Gedung Nusantara, Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Kamis, 28 Maret 2024. DPR RI mengesahkan Rancangan Undang-undang (RUU) Daerah Khusus Jakarta (DKJ) menjadi Undang-Undang (UU) yang terdiri atas 12 bab dan 73 pasal berisi ketentuan soal status Jakarta usai tak lagi menjadi ibu kota. TEMPO/M Taufan Rengganis
DPR Resmi Sahkan RUU DKJ Jadi Undang-Undang, PKS Menolak

Sebelum palu diketuk, PKS sempat mengajukan interupsi terkait RUU DKJ. Mereka mengusulkan agar Jakarta tetap menjadi ibu kota legislasi.


DPR Resmi Sahkan RUU Desa menjadi UU, Ini Poin-poin Perubahannya

11 jam lalu

Ketua DPR RI Puan Maharani menerima pandangan Fraksi atas revisi UU Desa dari Anggota Fraksi PKB Luluk Nur Hamidah dalam Rapat Paripurna ke-29 masa persidangan V tahun 2022-2023 di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Selasa, 20 Juni 2023. Rapat Paripurna DPR RI tersebut menyepakati revisi UU tentang perubahan kedua atas UU Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa menjadi RUU inisiatif DPR RI. TEMPO/M Taufan Rengganis
DPR Resmi Sahkan RUU Desa menjadi UU, Ini Poin-poin Perubahannya

DPR RI resmi mengesahkan Rancangan Undang-undang Desa (RUU Desa) menjadi undang-undang.


Revisi UU Desa Segera Disahkan DPR, Berikut Beberapa Poin Pasalnya

12 jam lalu

yukuran para kepala desa dari berbagai tempat atas kesepakatan Baleg DPR dengan Kemendagri perihal Revisi UU Desa dengan masa jabatan kepala desa 8 tahun di depan Gedung DPR, Senayan, Selasa, 6 Februari 2024. TEMPO/Bagus Pribadi
Revisi UU Desa Segera Disahkan DPR, Berikut Beberapa Poin Pasalnya

Melalui revisi UU Desa tersebut, masa jabatan Kepala Desa berubah menjadi 8 tahun, dan maksimal 2 periode.


DPR Gelar Sidang Paripurna Hari Ini, Bahas RUU DKJ hingga Revisi UU Desa

15 jam lalu

Sejumlah Anggota DPR RI saat mengikuti rapat Paripurna ke-13 Masa Persidangan IV tahun 2023-2024 di Gedung Nusantara, Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Selasa, 5 Maret 2024. Rapat tersebut beragendakan pidato Ketua DPR RI pada pembukaan masa persidangan IV tahun sidang 2023-2024 dan pergantian antar waktu Anggota DPR RI. TEMPO/M Taufan Rengganis
DPR Gelar Sidang Paripurna Hari Ini, Bahas RUU DKJ hingga Revisi UU Desa

DPR juga akan membahas 6 agenda lainnya di sidang paripurna yang akan diselenggarakan mulai pukul 09.30 WIB.


Fadli Zon Dorong Perdamaian Myanmar Saat Sidang Parlemen Dunia

1 hari lalu

Fadli Zon Dorong Perdamaian Myanmar Saat Sidang Parlemen Dunia

Ketua Badan Kerja Sama Antar-Parlemen (BKSAP) DPR RI, Fadli Zon, memimpin pertemuan bilateral yang penting dengan Delegasi Parlemen Myanmar dalam Pengasingan di Sidang Parlemen Dunia (IPU) di Jenewa, Swiss.


Heboh THR Driver Ojol dan Kurir: DPR Minta Pemerintah Buat Aturannya tapi Tidak Bisa Berlaku Tahun Ini

1 hari lalu

Pengemudi ojek daring tengah menunggu penumpang di dekat Stasiun Sudirman, Jakarta, Selasa 19 Maret 2024 Kementerian Ketenagakerjaan telah menyatakan bahwa pengemudi ojek daring dan kurir logistik berhak mendapatkan tunjangan hari raya atau THR keagamaan. TEMPO/Tony Hartawan
Heboh THR Driver Ojol dan Kurir: DPR Minta Pemerintah Buat Aturannya tapi Tidak Bisa Berlaku Tahun Ini

DPR mendorong pembuatan aturan terkait perlindungan dan jaminan sosial bagi dirver ojol termasuk THR, Menaker menyanggupinya tapi tidak tahun ini.


DPR Minta Kemenaker Siapkan Aturan Soal THR Pengemudi Ojol

1 hari lalu

Pengemudi ojek daring tengah menunggu penumpang di dekat Stasiun Sudirman, Jakarta, Selasa 19 Maret 2024 Kementerian Ketenagakerjaan telah menyatakan bahwa pengemudi ojek daring dan kurir logistik berhak mendapatkan tunjangan hari raya atau THR keagamaan. TEMPO/Tony Hartawan
DPR Minta Kemenaker Siapkan Aturan Soal THR Pengemudi Ojol

Komisi IX mendorong kementerian mengevaluasi regulasi soal pemberian THR bagi pekerja bukan penerima upah (PHBU), seperti pengemudi ojol.