Mentan Keluhkan Menyempitnya Lahan Pertanian  

TEMPO.CO, Jakarta - Menteri Pertanian Suswono mengeluhkan lahan pertanian yang semakin menyempit dari tahun ke tahun. "Kita ingin mandiri pangan, tapi lahan semakin sempit," kata dia dalam sambutannya di acara halal bihalal Kementerian Pertanian, Senin, 12 Agustus 2013.

Selain itu, menurut dia, tantangan Kementerian semakin besar untuk mencapai swasembada pangan karena kondisi iklim yang tak menentu. "Kita tak tahu kapan musim hujan dan kemarau," ujarnya.

Sebelumnya, Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Sultan Hamengkubuwono X, mengungkapkan lahan pertanian belakangan ini menyusut kian cepat. Dari catatannya, setiap tahun rata-rata sekitar 50-80 hektar lahan pertanian Yogyakarta berubah fungsi menjadi tempat berdiri bangunan. "Setiap tahun makin banyak yang lahan pertanian DIY berubah jadi beton," katanya beberapa waktu lalu.

Oleh karena itu, ia mengusulkan kawasan pesisir untuk bisa menjadi sasaran baru pembangunan di Yogyakarta. Pesisir selatan di wilayah Yogyakarta itu berpotensi menjadi ruang baru sektor ekonomi pengganti pertanian. "Pesisir selatan menjadi perhatian utama kami. Pengembangan potensinya menjanjikan peluang bagi alih profesi bagi tenaga kerja pertanian," kata Sultan.

Adapun pengamat ekonomi dari Lembaga Pengkajian, Penelitian, dan Pengembangan Ekonomi (LP3E), Didik J. Rachbini, menyatakan luas lahan tanah pertanian per kapita Indonesia lebih rendah dari Vietnam, yakni sebesar 0,03 hektare per orang. "Sementara Vietnam 0,1 hektare per orang," ujarnya.

Sementara jika dibandingkan dengan beberapa negara Asia lainnya, seperti Thailand, India, dan Cina, Indonesia menempati urutan terakhir. Thailand menempati posisi atas dengan luas lahan pertanian per kapita sebesar 0,52 hektare per kapita, sedangkan India 0,16 hektare, dan Cina memiliki besaran 0,11 hektare. "Indonesia jauh tertinggal," kata Didik.

Menurut Didik, hal ini dikarenakan pembangunan dan pembukaan lahan baru sangat lambat. Dia menyatakan, hal ini sangat sulit diwujudkan oleh. "Dana Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) untuk pencetakan sawah baru tidak dipakai oleh pemerintah," ujarnya.