TEMPO.CO, Jakarta - Aktivis Koalisi Pendidikan, Jimmy Paat, memprotes rencana Kepala Dinas Pendidikan Kota Prabumulih, H.M. Rasyid, untuk mengadakan tes keperawanan bagi calon siswa SMA sederajat. Jimmy menilai tidak ada landasan ilmiah dalam segala teori pendidikan untuk mengadakan tes tersebut.
"Meskipun seorang siswa sudah tidak perawan, hak pendidikannya tidak hilang," kata Jimmy saat dihubungi, Selasa, 20 Agustus 2013. Bahkan, jika anak sekolah tersebut hamil sekali pun, pemerintah tidak boleh merampas hak anak tersebut untuk memperoleh pendidikan.
Selain itu, Jimmy melihat kebijakan tersebut sebagai sebuah bentuk baru ketidakadilan gender. "Kenapa hanya perempuan? Laki-laki enggak?" kata Jimmy.
Oleh karena itu, Jimmy menyebut kebijakan tes keperawanan ini muncul dari akal pengelola pendidikan yang semrawut. "Akal sehatnya harus dipertanyakan," kata Jimmy. Jimmy menilai, jika ada banyak siswa melakukan hubungan seks di luar nikah, seharusnya mereka dibina oleh pihak sekolah, bukan malah disingkirkan.
Kabar tentang kebijakan tes keperawanan ini berasal dari Kepala Dinas Pendidikan Kota Prabumulih, H.M. Rasyid. Dia mengatakan, pihaknya sedang mengajukan anggaran RAPBN 2014 untuk kebijakan tes keperawanan bagi calon siswa SMA sederajat. Rasyid menyadari kebijakan ini bakal menuai kecaman. Namun ia yakin, hal tersebut merupakan langkah jitu menekan maraknya kasus prostitusi yang diduga melibatkan siswa di daerahnya.
TRI ARTINING PUTRI
Berita Terpopuler:
Bumi Akan Dihujani Debu Kosmik Selama 3 Bulan
Ditanyai Soal Konvensi, Sri Mulyani Senyum-senyum
Pidato SBY Dinilai 'Menjerumuskan' IHSG
Suap Rudi Kiriman Singapura? Simon Tersenyum
Ahok: Jakarta Lebih Cocok untuk Jasa-Perdagangan