Lupa Kata Sandi? Klik di Sini

atau Masuk melalui

Belum Memiliki Akun Daftar di Sini


atau Daftar melalui

Sudah Memiliki Akun Masuk di Sini

Konfirmasi Email

Kami telah mengirimkan link aktivasi melalui email ke rudihamdani@gmail.com.

Klik link aktivasi dan dapatkan akses membaca 2 artikel gratis non Laput di koran dan Majalah Tempo

Jika Anda tidak menerima email,
Kirimkan Lagi Sekarang

Moeldoko Resmi Panglima TNI Baru

image-gnews
Jenderal TNI Moeldoko (kanan) memberi hormat kepada Ketua Komisi I Mahfudz Siddiq (kiri) saat sebelum menjalani uji kelayakan dan kepatutan sebagai calon tunggal Panglima TNI di Komisi I DPR RI, Jakarta, Rabu (21/8). TEMPO/Tony Hartawan
Jenderal TNI Moeldoko (kanan) memberi hormat kepada Ketua Komisi I Mahfudz Siddiq (kiri) saat sebelum menjalani uji kelayakan dan kepatutan sebagai calon tunggal Panglima TNI di Komisi I DPR RI, Jakarta, Rabu (21/8). TEMPO/Tony Hartawan
Iklan

TEMPO.CO, Jakarta - Komisi Pertahanan DPR resmi menyetujui penetapan Jenderal (TNI) Moeldoko menjadi Panglima Tentara Nasional Indonesia. Kesepakatan ini didukung dengan suara bulat dari sembilan fraksi di parlemen.

Setelah terpilih Panglima TNI, sejumlah pekerjaan rumah sudah menunggu Moeldoko. Direktur Eksekutif Elsam, Indriaswati Dyah Saptaningrum, mengatakan Moeldoko harus segera menunjukkan kecakapannya dalam memimpin tiga angkatan.

Menurut Indri, pembuktian pertama dari kinerja Moeldoko akan terlihat dari sikapnya dalam penuntasan kasus Cebongan. “Cebongan akan menjadi tes seberapa besar komitmen panglima TNI untuk menciptakan akuntabilitas dari dalam,” kata Indriaswati saat dihubungi, Rabu, 21 Agustus 2013. Dia menyebutkan, hingga kini penuntasan kasus Cebongan belum sepenuhnya terbuka untuk publik.

Komitmen Moeldoko dalam kasus Cebongan, kata Indriawati bisa terlihat dari kebijakannya atas masa depan pelaku penyerangan penjara Cebongan, Slema Yogyakarta. Bila Moeldoko menyetujui aksi pembunuhan Kopassus itu merupakan bagian dari jiwa korsa prajurit, kata  Indriaswati, itu adalah pertanda yang kurang baik.

Pekerjaan rumah lain adalah upaya mewujudkan reformasi di sektor keamanan. Beberapa agenda di sektor keamanan yang harus segera dituntaskan adalah penyusunan Undang-Undang Peradilan Militer. Undang-Undang ini kata Indriaswati lebih penting ketimbang melanjutkan Rancangan Undang-Undang tentang komponen cadangan.

“Bila fokusnya pada RUU Komcad, ini justru akan menguatkan kecendrungan munculnya militerisme dalam demokrasi.”

Iklan
Scroll Untuk Melanjutkan

Moeldoko juga punya tugas untuk segera menghapuskan kekerasan institusi TNI terhadap publik dan kelompok profesi tertentu seperti jurnalis.  

Yang tak kalah penting, Indriaswati melanjutkan, Moeldoko juga diminta segera menyelesaikan adanya kecenderungan konflik kelembagaan antara institusi TNI dan Kepolisian. “Kontestasi antar kelembagaan ini yang harus dihapuskan. Ini akan jadi ujian. Ada tidak visi dia untuk menuntaskan konflik kelembagaan ini.”

Moeldoko merupakan satu-satunya calon panglima TNI yang disodorkan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono pada Dewan Perwakilan Rakyat. DPR pun hari ini telah melakukan uji kepatutan dan kelayakan terhadap Moeldoko. Moeldoko terpilih dengan suara bulat untuk menggantikan Laksamana Agus Suhartono yang akan pensiun.

IRA GUSLINA SUFA

Berita Terpopuler:
Guardian Dipaksa Hancurkan Data Rahasia Snowden

Wanita Ini Bangkit dari Kematian

Al Ikhwan Al-Muslimun Tunjuk Pemimpin Sementara

Pakai Jilbab, Perempuan Swedia Protes Diskriminasi

Tulis Status di Tumblr, Mahasiswa Dibui 6 Bulan 

Iklan



Rekomendasi Artikel

Konten sponsor pada widget ini merupakan konten yang dibuat dan ditampilkan pihak ketiga, bukan redaksi Tempo. Tidak ada aktivitas jurnalistik dalam pembuatan konten ini.

 

Video Pilihan

Reaksi Moeldoko hingga Gibran atas Permintaan agar MK Hadirkan Jokowi di Sidang Sengketa Pilpres

13 hari lalu

Presiden Joko Widodo resmi meluncurkan bantuan sosial (bansos) beras 10 kilogram (kg) di Gudang Perum Bulog, Jakarta, Senin 11 September 2023. Pemerintah akan mulai menyalurkan bantuan pangan beras tahap kedua mulai pekan depan, Senin 11 September 2023. Penyaluran ini akan dilakukan kepada 21,353 juta Keluarga Penerima Manfaat (KPM) selama tiga bulan ke depan. Tempo/Tony Hartawan
Reaksi Moeldoko hingga Gibran atas Permintaan agar MK Hadirkan Jokowi di Sidang Sengketa Pilpres

Moeldoko mengatakan Presiden Jokowi telah merencanakan bansos jauh sebelum rangkaian kegiatan Pilpres 2024 bergulir.


Tawarkan Ferienjob di Jerman ke Universitas, Bos PT SHB Temui Kemendikbud, Kemenlu Hingga KSP

14 hari lalu

Enik Waldkonig, WNI tinggal di Jerman tersangka dugaan  TPPO, FOTO: istimewa
Tawarkan Ferienjob di Jerman ke Universitas, Bos PT SHB Temui Kemendikbud, Kemenlu Hingga KSP

Bos PT SHB Enik Waldkonig mengaku menemui sejumlah lembaga negara saat mau menawarkan program ferienjob ke universitas di Indonesia.


KSP Moeldoko Sudah Gelar Rapat Evaluasi Program Ferienjob

15 hari lalu

Kepala Staf Kepresidenan Moeldoko bersama Deputi IV Kantor Staf Presiden (KSP) Juri Ardiantoro saat memberikan keterangan soal usulan penundaan Pemilu Serentak 2024 oleh Bawaslu di kawasan Istana Negara, Jakarta Pusat, Jumat, 14 Juli 2023. TEMPO/M Julnis Firmansyah
KSP Moeldoko Sudah Gelar Rapat Evaluasi Program Ferienjob

Moeldoko menyampaikan bahwa pihaknya sudah lakukan rapat evaluasi terkait program magang ferienjob 2023 pada minggu lalu.


Enik Waldkonig Klaim Pernah Klarifikasi Program Ferienjob ke KSP, Moeldoko: Siapa Itu, Kenal Aja Enggak

15 hari lalu

Kepala Staf Kepresidenan Moeldoko bersama Deputi IV Kantor Staf Presiden (KSP) Juri Ardiantoro saat memberikan keterangan soal usulan penundaan Pemilu Serentak 2024 oleh Bawaslu di kawasan Istana Negara, Jakarta Pusat, Jumat, 14 Juli 2023. TEMPO/M Julnis Firmansyah
Enik Waldkonig Klaim Pernah Klarifikasi Program Ferienjob ke KSP, Moeldoko: Siapa Itu, Kenal Aja Enggak

KSP Moeldoko mengatakan baru tahu soal ferienjob dan minta diadakan rapat untuk membahasnya.


Staf KSP Klaim Jokowi Bakal Pimpin Tim Transisi ke Pemerintahan Prabowo

16 hari lalu

Presiden Jokowi bersama rombongan terbatas termasuk Menteri Pertahanan Prabowo Subianto bertolak menuju Jawa Timur untuk kunjungan kerja, Lanud TNI AU Halim Perdanakusuma, Jakarta Timur, Jumat, 8 Maret 2024. Foto Biro Pers Sekretariat Presiden
Staf KSP Klaim Jokowi Bakal Pimpin Tim Transisi ke Pemerintahan Prabowo

Ngabalin menjelaskan tim transisi dari Jokowi ke Prabowo akan dibentuk dalam waktu cepat.


KSP Moeldoko Yakin Transisi Jokowi ke Prabowo Berjalan Mulus

16 hari lalu

Presiden Jokowi bersama rombongan terbatas termasuk Menteri Pertahanan Prabowo Subianto bertolak menuju Jawa Timur untuk kunjungan kerja, Lanud TNI AU Halim Perdanakusuma, Jakarta Timur, Jumat, 8 Maret 2024. Foto Biro Pers Sekretariat Presiden
KSP Moeldoko Yakin Transisi Jokowi ke Prabowo Berjalan Mulus

Jokowi akan mengakhiri masa pemerintahan pada 20 Oktober 2024, saat Prabowo dilantik oleh Majelis Permusyawaratan Rakyat.


Ahli Hukum Tata Negara Zainal Arifin Mochtar Usulkan Pengadilan Rakyat, Ini Alasannya

33 hari lalu

Pakar hukum tata negara yang juga dosen Universitas Gadjah Mada (UGM) Zainal Arifin Mochtar saat di Bandung, Jumat 23 Februari 2024. Foto: TEMPO| ANWAR SISWADI.
Ahli Hukum Tata Negara Zainal Arifin Mochtar Usulkan Pengadilan Rakyat, Ini Alasannya

Ahli Hukum Tata Negara UGM, Zainal Arifin Mochtar sebut pengadilan rakyat dalam deklarasi Kampus Menggugat. Begini balasan Moeldoko.


AHY Bertemu dengan Beberapa Tokoh Setelah Menjabat Menteri ATR, Siapa Saja?

39 hari lalu

Menteri ATR/BPN Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) (ANTARA/HO-dokumen Biro Hubungan Masyarakat Kementerian ATR/BPN)
AHY Bertemu dengan Beberapa Tokoh Setelah Menjabat Menteri ATR, Siapa Saja?

AHY telah bertemu dengan beberapa tokoh dengan berbagai tujuan, dari meminta dukungan hingga peningkatan hubungan kerja


Laporan Investigasi dan Cover Majalah Tempo Pernah Dilaporkan, Ada Soal Soeharto Sampai Jokowi

42 hari lalu

Sampul majalah TEMPO edisi 16 September 2019. dok. TEMPO
Laporan Investigasi dan Cover Majalah Tempo Pernah Dilaporkan, Ada Soal Soeharto Sampai Jokowi

Beberapa kali laporan investigasi dan cover Majalah Tempo pernah dilaporkan ke Dewan Pers oleh berbagai pihak. Soal apa saja, dan siapa pelapornya?


Moeldoko Sebut Tak Ada Transaksi Politik di Balik Pemberian Pangkat Jenderal Kehormatan Prabowo

48 hari lalu

Kepala Staf Kepresidenan Moeldoko bersama Deputi IV Kantor Staf Presiden (KSP) Juri Ardiantoro saat memberikan keterangan soal usulan penundaan Pemilu Serentak 2024 oleh Bawaslu di kawasan Istana Negara, Jakarta Pusat, Jumat, 14 Juli 2023. TEMPO/M Julnis Firmansyah
Moeldoko Sebut Tak Ada Transaksi Politik di Balik Pemberian Pangkat Jenderal Kehormatan Prabowo

Moeldoko minta polemik pemberian pangkat Jenderal Kehormatan Prabowo dihentikan. Ia menyebut tak ada transaksi politik dalam pemberian pangkat itu.