Lupa Kata Sandi? Klik di Sini

atau Masuk melalui

Belum Memiliki Akun Daftar di Sini


atau Daftar melalui

Sudah Memiliki Akun Masuk di Sini

Konfirmasi Email

Kami telah mengirimkan link aktivasi melalui email ke rudihamdani@gmail.com.

Klik link aktivasi dan dapatkan akses membaca 2 artikel gratis non Laput di koran dan Majalah Tempo

Jika Anda tidak menerima email,
Kirimkan Lagi Sekarang

Komisi I: Moeldoko Bersih Kasus HAM dan Korupsi  

Editor

Juli Hantoro

image-gnews
Jenderal TNI Moeldoko. Tempo/Tony Hartawan
Jenderal TNI Moeldoko. Tempo/Tony Hartawan
Iklan

TEMPO.CO, Jakarta - Pimpinan Komisi Pertahanan Dewan Perwakilan Rakyat menegaskan calon Panglima TNI, Jenderal Moeldoko, punya rekam jejak yang bersih dari tindak pelanggaran hak asasi dan korupsi. Wakil Ketua Komisi I, Tubagus Hasanuddin, mengklaim pernyataan itu hasil dari pertemuan dia dengan pimpinan Komisi Nasional Hak Asasi Manusia dan Komisi Pemberantasan Korupsi, Senin, 19 Agustus lalu.

"Ketua Komnas HAM sampaikan bahwa mereka tak pernah dapat aduan pelanggaran HAM tentang Moeldoko," kata Tubagus dalam sambutan uji kepatutan dan kelayakan di ruang rapat Komisi I, Rabu, 21 Agustus 2013.

Tubagus melanjutkan, ketua Komnas HAM, Siti Noor Laila, juga membantah Moeldoko terlibat Operasi Sajadah, saat dia menjabat sebagai Pangdam Siliwangi. Menurut dia, Komnas sudah melakukan investigasi terhadap dugaan ini. Namun penyelidik Komnas tidak menemukan keterlibatan Moeldoko dalam Operasi Sajadah.

"Terakhir Komnas HAM berharap kedepannya ada kerjasama lebih lanjut dengan TNI terkait masalah HAM," kata Tubagus.

Saat disinggung Komnas HAM yang tak punya wewenang menelusuri rekam jejak Moeldoko, Tubagus tak mau ambil pusing. Dia tetap bersikeras Komisi Pertahanan sudah melakukan penelusuruan rekam jejak Moeldoko yang salah satunya meminta tanggapan Komnas HAM.

Mengenai rekam jejak korupsi, Tubagus juga menyebut Moeldoko bersih. Giliran ketua Komisi Pertahanan Mahfud Sidiq yang memuji Moeldoko. Menurut dia, pimpinan KPK beranggapan bahwa penyampaian laporan harta kekayaan penyelenggara negara (LHKPN) milik Moeldoko termasuk langka. "Langka karena penyampaiannya jujur dan terbuka," kata Mahfud.

Iklan
Scroll Untuk Melanjutkan

Dia pun berharap jika kelak Moeldoko memimpin TNI dengan bersih dan terbuka pula. "Juga (TNI) mendukung pemberantasan korupsi."

Presiden Susilo Bambang Yudhoyono menunjuk Jenderal Moeldoko sebagai calon tunggal Panglima Tentara Nasional Indonesia menggantikan Laksamana Agus Suhartono yang akan pensiun. Moeldoko sebelumnya baru menggantikan Jenderal Pramono Edhie Wibowo sebagai Kepala Staf Angkatan Darat. Sebelum menjabat sebagai Kasad, Moeldoko menjabat sebagai Wakil Kasad.

INDRA WIJAYA

Terhangat:
Konvensi Partai Demokrat
| Suap SKK Migas | Penembakan Polisi | Pilkada Jatim

Berita populer:
Lulung: Ahok Bukan Negarawan

PKL Patuhi Jokowi karena Sama-sama Jawa

Kata Menteri Nuh Soal Tes Keperawanan Siswi SMA

Lulung: Saya Belum Pernah Memeras Orang


Iklan



Rekomendasi Artikel

Konten sponsor pada widget ini merupakan konten yang dibuat dan ditampilkan pihak ketiga, bukan redaksi Tempo. Tidak ada aktivitas jurnalistik dalam pembuatan konten ini.

 

Video Pilihan

Terkini: Anggota DPR Tolak Penerapan Iuran Pariwisata di Tiket Pesawat, TKN Prabowo-Gibran Sebut Susunan Menteri Tunggu Jokowi dan Partai

10 jam lalu

Ilustrasi pesawat (Pixabay)
Terkini: Anggota DPR Tolak Penerapan Iuran Pariwisata di Tiket Pesawat, TKN Prabowo-Gibran Sebut Susunan Menteri Tunggu Jokowi dan Partai

Anggota Komisi V Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) Sigit Sosiantomo mengatakan penetapan tarif tiket pesawat harus memperhatikan daya beli masyarakat.


Wacana Iuran Pariwisata di Tiket Pesawat Berpotensi Langgar UU Penerbangan

11 jam lalu

Anggota Komisi V DPR RI Sigit Sosiantomo. Foto: Arief/vel
Wacana Iuran Pariwisata di Tiket Pesawat Berpotensi Langgar UU Penerbangan

Penarikan iuran yang akan dimasukkan dalam komponen perhitungan harga tiket pesawat itu dinilainya berpotensi melanggar Undang-Undang (UU).


Fathan Subchi Dorong Pemerintah Sisir Belanja Tidak Prioritas

11 jam lalu

Wakil Ketua Komisi XI DPR RI, Fathan Subchi di Widya Chandra IV Nomor 23, Jakarta, Sabtu (20/4/2024). Foto : Oji/Novel
Fathan Subchi Dorong Pemerintah Sisir Belanja Tidak Prioritas

Wakil Ketua Komisi XI DPR RI, Fathan Subchi meminta pemerintah untuk mencari langkah antisipatif untuk menyelamatkan perekonomian Indonesia, salah satunya adalah dengan cara menyisir belanja tidak prioritas.


Anggota DPR Tolak Penerapan Iuran Pariwisata di Tiket Pesawat: Tidak Semua Penumpang Wisatawan

18 jam lalu

Anggota Komisi V DPR RI Sigit Sosiantomo. Foto : Dok/Andri
Anggota DPR Tolak Penerapan Iuran Pariwisata di Tiket Pesawat: Tidak Semua Penumpang Wisatawan

Anggota Komisi V DPR RI Sigit Sosiantomo menolak rencana iuran pariwisata di tiket pesawat.


DPR Arizona Loloskan Pencabutan Undang-undang Larangan Aborsi

19 jam lalu

Ilustrasi aborsi. TEMPO
DPR Arizona Loloskan Pencabutan Undang-undang Larangan Aborsi

DPR Arizona lewat pemungutan suara memutuskan mencabut undang-undang larangan aborsi 1864, yang dianggap benar-benar total melarang aborsi.


MK Tekankan Perlunya Penyempurnaan UU Pemilu, Ini Reaksi DPR

1 hari lalu

Ketua Mahkamah Konstitusi (MK) Suhartoyo (tengah) didampingi Hakim Konstitusi Saldi Isra (kiri) dan Arief Hidayat (kanan) memimpin jalannya sidang putusan perselisihan hasil Pilpres 2024 di Gedung Mahkamah Konstitusi, Jakarta, Senin, 22 April 2024. Mahkamah Konstitusi (MK) memutuskan menolak seluruh permohonan yang diajukan capres-cawapres nomor urut 01, Anies Baswedan dan Muhaimin Iskandar, serta capres-cawapres nomor urut 03, Ganjar Pranowo dan Mahfud MD, yang diajukan dalam sidang putusan sengketa hasil Pemilihan Presiden 2024. ANTARA/M Risyal Hidayat
MK Tekankan Perlunya Penyempurnaan UU Pemilu, Ini Reaksi DPR

MK menyatakan terdapat beberapa kelemahan dalam UU Pemilu, Peraturan KPU, dan Peraturan Bawaslu.


Suplai Gas yang Merata Dukung Ketersediaan Pupuk Nasional

1 hari lalu

Wakil Ketua Komisi VII DPR RI Bambang Haryadi saat memimpin pertemuan dengan PT Pupuk Sriwijaya (Pusri) di Palembang, Selasa (17/4/2024). Foto: Agung/vel
Suplai Gas yang Merata Dukung Ketersediaan Pupuk Nasional

Bambang Haryadi, mengungkapkan upaya Komisi VII dalam mengatasi tantangan produksi pupuk di Indonesia.


Arsyadjuliandi Desak Pemerintah Segera Selesaikan Pembayaran Lahan Tol

1 hari lalu

Arsyadjuliandi Desak Pemerintah Segera Selesaikan Pembayaran Lahan Tol

Anggota Komisi II DPR RI, Arsyadjuliandi Rachman, mendesak pemerintah untuk segera menyelesaikan pembayaran lahan Tol Pekanbaru-Padang.


PLN akan Tambah 2 Ribu SPKLU untuk Kendaraan Listrik

1 hari lalu

 Stasiun Pengisian Kendaraan Listrik Umum (SPKLU) milik PLN di Gambir, Jakarta Pusat, Selasa, 21 November 2023. TEMPO/Erwan Hartawan
PLN akan Tambah 2 Ribu SPKLU untuk Kendaraan Listrik

PT PLN (Persero) akan menambah 2 ribu SPKLU untuk kendaraan listrik tahun ini.


Zainal Arifin Mochtar Desak DPR Serius Ajukan Hak Angket Ungkap Kejahatan Demokrasi

1 hari lalu

Pakar hukum tata negara yang juga dosen Universitas Gadjah Mada (UGM) Zainal Arifin Mochtar saat di Bandung, Jumat 23 Februari 2024. Foto: TEMPO| ANWAR SISWADI.
Zainal Arifin Mochtar Desak DPR Serius Ajukan Hak Angket Ungkap Kejahatan Demokrasi

Pakar hukum UGM Zainal Arifin Mochtar menilai putusan MK yang akhirnya memenangkan pasangan nomor urut 02 Prabowo-Gibran telah menyisakan pekerjaan rumah cukup berat.