Lupa Kata Sandi? Klik di Sini

atau Masuk melalui

Belum Memiliki Akun Daftar di Sini


atau Daftar melalui

Sudah Memiliki Akun Masuk di Sini

Konfirmasi Email

Kami telah mengirimkan link aktivasi melalui email ke rudihamdani@gmail.com.

Klik link aktivasi dan dapatkan akses membaca 2 artikel gratis non Laput di koran dan Majalah Tempo

Jika Anda tidak menerima email,
Kirimkan Lagi Sekarang

AJI Palembang Kritik Pemberitaan Tes Keperawanan  

Editor

Yuliawati

image-gnews
Ilustrasi (Unay/Sunardi)
Ilustrasi (Unay/Sunardi)
Iklan

TEMPO.CO, Palembang - Aliansi Jurnalis Independen (AJI) Kota Palembang menilai pemberitaan soal uji keperawanan di Kota Prabumulih, Sumatera Selatan, sudah tak objektif. Darwin Syarkowi, Ketua AJI kota Palembang, mengatakan media sudah terlalu jauh masuk ranah pribadi. Selain itu, media dianggap hanya mengejar rating dan keuntungan bisnis semata. Padahal kabar tersebut belum tentu memiliki nilai kebenaran sesuai kaidah jurnalistik.

"Tidak lagi objektif, saya menilai tulisan ini sudah tidak memperhatikan kaidah jurnalistik lagi," kata Darwin, Jumat, 23 Agustus 2013. Menurut dia, wajar jika banyak kalangan meragukan kebenaran dari pemberitaan itu. (baca di sini: Jawaban Kepala Dinas Pendidikan Prabumulih soal Tes Keperawanan)

Dalam penelusuran Darwin, berita uji keperawanan tersebut muncul dalam konteks obrolan antarwarga dan siswa. Sebab, secara umum mereka sudah mengkhawatirkan cara pergaulan anak muda sekarang ini. "Saya melihat sebenarnya berita ini terkait dengan keresahan orang tua, murid, dan pejabat akan kenakalan remaja. Jadi tidak layak untuk diberitakan."

Akhir pekan lalu, media masa cetak dan online terbitan Palembang dan Prabumulih memberitakan wacana uji keperawanan bagi kalangan siswi tingkat SMA. Konon, wacana tersebut disampaikan oleh Kepala Dinas Pendidikan Nasional Prabumulih H.M. Rasyid. Mengutip salah satu media online, Rasyid menjelaskan tindakan itu dilakukan untuk menindaklanjuti banyaknya para siswi yang berbuat mesum dan beberapa di antaranya terlibat prostitusi. "Tes perawan terhadap para siswi akan kita wacanakan dan masukkan ke dalam pengajuan APBD 2014," kata Rasyid.

Belakangan berita tersebut dibantah oleh Rasyid. Dalam rilis yang dibuatnya, Rasyid menjelaskan wacana tes keperawanan ini bukanlah untuk semua siswi atau calon siswi SMA sederajat di Kota Prabumulih. Namun, wacana itu hanya dalam rangka menanggapi rencana dari salah satu orang tua siswi SMA di kota Prabumulih, yang beberapa waktu lalu pernah terjaring human trafficking untuk melakukan tes keperawanan bagi anaknya. "Jadi, kami tidak pernah mewacanakan akan melakukan tes, apalagi mengajukan anggaran APBD 2014 untuk tes keperawanan," kata Rasyid.

Iklan
Scroll Untuk Melanjutkan

PARLIZA HENDRAWAN



Berita Terpopuler
Lulung: Saya The Godfather

Punya Mertua Kaya, Jenderal Moeldoko: Alhamdulilah

Ini Daftar Lengkap Kekayaan Jenderal Moeldoko

Guruh Soekarno Kecewa Ario Bayu Perankan Soekarno

Iklan



Rekomendasi Artikel

Konten sponsor pada widget ini merupakan konten yang dibuat dan ditampilkan pihak ketiga, bukan redaksi Tempo. Tidak ada aktivitas jurnalistik dalam pembuatan konten ini.

 

Video Pilihan

Tulisan Soal Makar, Fadli Zon Akan Laporkan Allan Nairn ke Polisi

25 April 2017

Wakil Ketua DPR Fadli Zon di Warung Daun, Jakarta, 5 November 2016. Tempo/Vindry Florentin
Tulisan Soal Makar, Fadli Zon Akan Laporkan Allan Nairn ke Polisi

Dalam tulisan Allan Nairn, Fadli Zon disebut terlibat dalam upaya makar untuk menggulingkan Presiden Joko Widodo.


Disebut dalam Laporan Allan Nairn, Hary Tanoe Lapor ke Polisi  

25 April 2017

Hary Tanoesoedibjo. TEMPO/Imam Sukamto
Disebut dalam Laporan Allan Nairn, Hary Tanoe Lapor ke Polisi  

Pelaporan Hari Tanoe bermula dari tulisan Ahok Hanyalah Dalih untuk Makar yang ditulis oleh jurnalis asal Amerika Serikat, Allan Nairn.


Diadukan Mabes TNI ke Dewan Pers, Tirto.id: Kami Kooperatif  

24 April 2017

Dewan Pers. Foto: dewanpers.or.id
Diadukan Mabes TNI ke Dewan Pers, Tirto.id: Kami Kooperatif  

Sapto berujar, pihaknya akan menunggu mekanisme yang diterapkan Dewan Pers saat menerima pengaduan.


Jokowi Jarang Dikritik, SBY: Pers Tak Seganas Dulu  

11 Juni 2016

Ketum Demokrat, Susilo Bambang Yudhoyono, menggelar acara buka bersama di kediamannya, Cikeas, Bogor, 10 Juni 2016. Isu Ekonomi dan Hukum menjadi bahasan SBY pada acara ini. Tempo/Dian Triyuli Handoko
Jokowi Jarang Dikritik, SBY: Pers Tak Seganas Dulu  

Ketua Umum Partai Demokrat Susilo Bambang Yudhoyono merasa tercengang melihat perubahan pers saat ini.


Begini Modus Wartawan Abal-abal Memeras

14 April 2016

Yosep Stanley Adi Setyo dari Dewan Pers, memberikan pemaparan dalam acara diskusi ruang tengah yang membahas
Begini Modus Wartawan Abal-abal Memeras

"Yang paling banyak muncul adalah di daerah yang tingkat korupsinya tinggi. Fenomena media abal-abal ini tidak kami temukan di Malaysia atau Singapura."


Dulu Pemerintah Tekan Pers, Jokowi: Sekarang Sebaliknya  

9 Februari 2016

Presiden Joko Widodo memberikan keterangan pres terkait proses sidang Mahkamah Kehormatan Dewan (MKD) DPR RI di Istana Negara, Jakarta, 15 Desember 2015. Jokowi menyampaikan jika dirinya terus mengikuti sidang etik Ketua DPR Setya Novanto di MKD. TEMPO/Aditia Noviansyah
Dulu Pemerintah Tekan Pers, Jokowi: Sekarang Sebaliknya  

Presiden Joko Widodo meminta pers patuh terhadap kode etik jurnalistik, terutama media online.


Menunggu Presiden Berantas Amplop Wartawan

9 Februari 2016

Menunggu Presiden Berantas Amplop Wartawan

Presiden Joko Widodo memastikan akan menghadiri acara puncak Hari Pers Nasional 2016 di Mataram, Nusa Tenggara Barat, 9 Februari 2016. Dalam acara itu, Jokowi akan diberi panggung untuk berinteraksi dengan kurang-lebih 600 wartawan nasional, petinggi negara, dan tokoh masyarakat. Supaya pertemuan itu bermakna, bantuan atau kebijakan strategis apa yang bisa Presiden keluarkan agar kehidupan pers Indonesia semakin sehat?


Pers di Indonesia Dinilai Kena Sindroma Berlusconian  

21 Januari 2016

Bagir Manan. TEMPO/Aditia Noviansyah
Pers di Indonesia Dinilai Kena Sindroma Berlusconian  

Kepentingan pemilik media di industri pers dinilai mempengaruhi pemberitaan, mirip seperti Berlusconi di Italia.


Dewan Pers: Banyak Media Massa Terkontaminasi Politik

20 Januari 2016

Ilustrasi: TEMPO/Machfoed Gembong
Dewan Pers: Banyak Media Massa Terkontaminasi Politik

Ada fenomena sejumlah pemilik media membentuk partai politik.


Giliran Rizal Ramli 'Kepret' Pers: Banyak yang Sibuk Bisnis Pencitraan  

2 November 2015

Menteri Koordinator bidang Kemaritiman Rizal Ramli dalam Rapat Kerja Pansus Pelindo II di Gedung Nusantara II, Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta Pusat, 29 Oktober 2015. TEMPO/Dhemas Reviyanto
Giliran Rizal Ramli 'Kepret' Pers: Banyak yang Sibuk Bisnis Pencitraan  

Menurut Rizal Ramli, sudah waktunya pers menjadi bagian dari transformasi bangsa, jangan sibuk dengan bisnis pencitraan.