Lupa Kata Sandi? Klik di Sini

atau Masuk melalui

Belum Memiliki Akun Daftar di Sini


atau Daftar melalui

Sudah Memiliki Akun Masuk di Sini

Konfirmasi Email

Kami telah mengirimkan link aktivasi melalui email ke rudihamdani@gmail.com.

Klik link aktivasi dan dapatkan akses membaca 2 artikel gratis non Laput di koran dan Majalah Tempo

Jika Anda tidak menerima email,
Kirimkan Lagi Sekarang

Banyak Politikus, KY Diminta Awasi MK  

Editor

Zed abidien

image-gnews
Ketua Mahkamah Konstitusi yang baru, Akil Mochtar (kiri) menerima palu dari Wakil Ketua MK Achmad Sodiki, usai mengucap sumpah dalam sidang pleno khusus di depan delapan hakim konstitusi lainnya di gedung MK, Jakarta Pusat, Jumat (5/4). ANTARA/Fanny Octavianus
Ketua Mahkamah Konstitusi yang baru, Akil Mochtar (kiri) menerima palu dari Wakil Ketua MK Achmad Sodiki, usai mengucap sumpah dalam sidang pleno khusus di depan delapan hakim konstitusi lainnya di gedung MK, Jakarta Pusat, Jumat (5/4). ANTARA/Fanny Octavianus
Iklan

TEMPO.CO, Jakarta - Pengamat hukum dari Universitas Parahyangan, Asep Warlan Yusuf, menyatakan Komisi Yudisial harus memiliki wewenang untuk mengawasi hakim Mahkamah Konstitusi. Hal ini didasarkan karena tingginya potensi penyelewengan dan pelanggaran pada anggota hakim, terutama yang berasal dari partai politik.

"Majelis etik internal MK tidak cukup, pengawasan harus dilakukan lembaga di luar MK," kata Asep saat ditemui di Gedung Komisi Yudisial, Rabu, 28 Agustus 2013.

Menurut Asep, Komisi Yudisial sebagai lembaga setara kehakiman layak untuk melakukan pengawasan terhadap hakim MK. Tugas ini justru dinilai tidak pas dan kurang independen jika dilakukan majelis etik internal MK.

Majelis etik seharusnya hanya berperan untuk menjatuhkan hukuman dan sanksi yang sesuai dengan pelanggaran yang dilakukan hakim MK. Sedangkan laporan, penyelidikan, dan rekomendasi majelis harus datang dan diberikan KY.

Kebutuhan pengawasan ini, menurut Asep, semakin penting, terutama menjelang pelaksanaan pemilihan umum 2014. MK sebagai lembaga hukum yang berasal dari pemerintah, Mahkamah Agung, dan Dewan Perwakilan Rakyat memiliki potensi untuk menyalahgunakan wewenang.

Pada saat ini, jumlah politikus yang menjadi hakim konstitusi juga semakin banyak. Politikus ini tidak hanya datang dari calon di DPR, tapi juga dari pemerintah, yaitu Hakim Patrialis Akbar, mantan kader Partai Amanat Nasional.

Iklan
Scroll Untuk Melanjutkan

Kondisi ini dinilai kritis karena MK adalah lembaga yang mampu untuk membubarkan sebuah partai politik. Selain itu, MK juga punya kewenangan untuk menentukan sidang sengketa hasil pemilu dan uji materi undang-undang.

Kewenangan dan tugas ini sangat rentan terhadap kepentingan partai politik atau pemerintah jika tidak ada pengawasan eksternal yang kuat.
"Apa lagi putusan MK itu sifatnya tetap, mengikat, dan tak ada lagi upaya hukum yang lebih tinggi."

Pengawasan juga harus dilakukan lembaga kuat, karena penyelidikan terhadap dugaan pelanggaran di MK akan sangat sulit. Kepentingan tertentu dapat menyusup secara halus menjadi putusan melalui mekanisme sidang yang mengundang pakar atau ahli.

FRANSISCO ROSARIANS

Berita Terpopuler:
Warga Penolak Lurah Susan Juga Akan Demo Jokowi

Duit US$ 100 Terselip di Buku Pledoi Djoko Susilo

Jokowi Siap Jadi Mediator Keraton Solo, Tapi...

Ditanya Soal Sekjen ESDM, Jero Wacik Terbata-bata

Putri Jusuf Kalla Menikah, Mal Pacific Place Penuh

Iklan



Rekomendasi Artikel

Konten sponsor pada widget ini merupakan konten yang dibuat dan ditampilkan pihak ketiga, bukan redaksi Tempo. Tidak ada aktivitas jurnalistik dalam pembuatan konten ini.

 

Video Pilihan

Disebut Terafiliasi PDIP, Hakim MK Saldi Isra Tunggu Putusan MKMK

11 hari lalu

Hakim Mahkamah Konstitusi (MK) Saldi Isra saat mengikuti sidang putusan gugatan ulang batas usia capres cawapres di Ruang Sidang Lantai 2, Gedung I MK, Jakarta, Rabu, 29 November 2023. Dengan ditolaknya gugatan ulang tersebut membuat Gibran Rakabuming Raka tetap dapat menjadi cawapres dalam Pilpres 2024. TEMPO/Joseph
Disebut Terafiliasi PDIP, Hakim MK Saldi Isra Tunggu Putusan MKMK

Hakim Saldi Isra angkat bicara usai dilaporkan ke Majelis Kehormatan Mahkamah Konsumen atas tudingan terafiliasi dengan PDIP.


Segini Harta Kekayaan Arsul Sani yang Dilantik Jadi Hakim Konstitusi

18 Januari 2024

Politikus senior Arsul Sani sebelum pengucapan sumpah jabatan sebagai Hakim Konstitusi di Istana Negara, Jakarta, Kamis, 18 Januari 2024. TEMPO/Daniel A. Fajri
Segini Harta Kekayaan Arsul Sani yang Dilantik Jadi Hakim Konstitusi

Mantan Wakil Ketua MPR, Arsul Sani dilantik menjadi Hakim Konstitusi


Miko Ginting Mundur dari Juru Bicara KY, Ini Alasannya

6 Januari 2024

Juru bicara  KY Miko Ginting. Foto : LinkedIn
Miko Ginting Mundur dari Juru Bicara KY, Ini Alasannya

Miko Susanto Ginting menyampaikan dirinya resmi berhenti menjabat sebagai juru bicara Komisi Yudisial (KY) per 1 Januari 2024.


Pemerintah Bakal Rekrut Calon Hakim MA Lewat Rekrutmen ASN 2024

15 Desember 2023

Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi atau Menpan RB Abdullah Azwar Anas usai acara Kick Off ASN Culture Fest 2023 di Aston Simatupang Hotel, Jakarta Selatan pada Rabu, 22 November 2023. Tempo/Yohanes Maharso Joharsoyo
Pemerintah Bakal Rekrut Calon Hakim MA Lewat Rekrutmen ASN 2024

Calon hakim di lingkungan Mahkamah Agung (MA) menjadi salah satu kebutuhan yang akan dipenuhi lewat rekrutmen CASN 2024.


Fakta-fakta Para Tokoh Bangsa Temui Gus Mus Soal Mahkamah Konstitusi

14 November 2023

Gedung Mahkamah Konstitusi. TEMPO/MAGANG/MUHAMMAD FAHRUR ROZI.
Fakta-fakta Para Tokoh Bangsa Temui Gus Mus Soal Mahkamah Konstitusi

Aliansi yang tergabung dalam Majelis Permusyawaratan Rembang itu menyampaikan keprihatinan mereka ihwal merosotnya Mahkamah Konstitusi atau MK.


5 Mahasiswa Gugat Anwar Usman di PN Jakarta Pusat

13 November 2023

Ketua MK Anwar Usman saat menjadi Ketua Majelis Hakim sidang putusan atas gugatan Undang-Undang Nomor 7 tahun 2017 tentang Pemilu terkait usia minimal capres-cawapres menjadi 35 tahun di Mahkamah Konstitusi, Jakarta, Senin 16 Oktober 2023. TEMPO/Subekti.
5 Mahasiswa Gugat Anwar Usman di PN Jakarta Pusat

Sebanyak lima mahasiswa mendaftarkan gugatan terhadap mantan Ketua Mahkamah Konstitusi (MK) Anwar Usman di Pengadilan Negeri (PN) Jakarta Pusat.


Firli Bahuri Semakin Tersudut Pengakuan Syahrul Yasin Limpo

3 November 2023

Firli Bahuri Semakin Tersudut Pengakuan Syahrul Yasin Limpo

Mantan Menteri Pertanian, Syahrul Yasin Limpo, menyebutkan lima kali bertemu dengan Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi Firli Bahuri.


Ketua Mahkamah Konstitusi dan Periodenya: Jimly Asshiddiqie hingga Anwar Usman

25 Oktober 2023

Pria bernama Suwono mengaku sebagai presiden dan ksatria piningit berada di depan Gedung Mahkamah Konstitusi, Jakarta Pusat, 20 Juni 2019. Tempo/Imam Hamdi
Ketua Mahkamah Konstitusi dan Periodenya: Jimly Asshiddiqie hingga Anwar Usman

Sejak 2003, MK telah dipimpin oleh beberapa Ketua Mahkamah Konstitusi yang berperan penting dalam menjaga keberlanjutan dan independensi lembaga ini.


Kejanggalan Putusan Mahkamah Konstitusi Diungkap Hakim MK Saldi Isra dan Arief Hidayat

18 Oktober 2023

Hakim Konstitusi Saldi Isra (kiri), Arief Hidayat (tengah) dan Manahan MP Sitompul (kanan) berbincang saat memimpin sidang lanjutan Perselisihan Hasil Pemilihan Umum (PHPU) presiden dan wakil presiden di gedung Mahkamah Konstitusi, Jakarta, Kamis, 20 Juni 2019. ANTARA/Galih Pradipta
Kejanggalan Putusan Mahkamah Konstitusi Diungkap Hakim MK Saldi Isra dan Arief Hidayat

Dua hakim MK mengungkapkan kejanggalan putusan MK dalam dissenting opinion. Berikut keanehan yang diungkap Saldi Isra dan Arief Hidayat.


Profil Singkat 9 Hakim Mahkamah Konstitusi, termasuk Anwar Usman

16 Oktober 2023

Ketua Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi (MK) Anwar Usman (tengah) bersama Wakil Ketua MK Saldi Isra (kedua kiri) dan Hakim Konstitusi Enny Nurbaningsih (kiri), Daniel Yusmic P. Foekh (kedua kanan), M. Guntur Hamzah (kanan) memimpin jalannya sidang putusan Pengujian Materiil Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan di Gedung MK, Jakarta, Kamis, 14 September 2023. MK menolak permohonan uji materi yang diajukan Arifin Purwanto terkait permintaan masa berlaku Surat Izin Mengemudi (SIM) menjadi seumur hidup. ANTARA/Galih Pradipta
Profil Singkat 9 Hakim Mahkamah Konstitusi, termasuk Anwar Usman

Selain Anwar Usman, kakak ipar Jokowi, berikut profil singkat Hakim Mahkamah Konstitusi (MK) periode 2023-2028.