TEMPO.CO, Jakarta -PT Adhi Karya (Persero) Tbk. (ADHI) memutuskan menunda penerbitan saham baru dengan hak memesan efek terlebih dahulu atau right issues senilai Rp 2 triliun. Pada awal tahun lalu, perusahaan konstruksi pelat merah ini berencana menerbitkan right issues tahun ini sekitar 30 persen dari saham portepel.
"Sampai saat ini belum ada keputusan dari pemerintah tentang penyertaan modal negara , maka rencana right issues masih belum dapat dilaksanakan," kata Sekretaris Perusahaan Adhi Karya, Amrozi Hamidi seperti dikutip dari keterbukaan informasi di situs Bursa Efek Indonesia, Selasa, 10 September 2013.
Baca Juga:
Untuk diketahui, penerbitan right issues oleh perusahaan milik negara memerlukan adanya penyertaan modal negara (PMN). Dewan Perwakilan Rakyat mengharuskan hal tersebut agar kepemilikan mayoritas negara di BUMN tidak hilang. Dalam portepel saat ini, jumlah saham Adhi Karya tercatat sebanyak 5 miliar lembar saham.
Direktur Utama ADHI Kiswodarmawan di awal tahun lalu menyatakan akan menerbitkan right issues sekitar 30 persen dari saham portepel. Dana hasil right issues tersebut akan dialokasikan untuk belanja modal rutin mencapai Rp 700 miliar. Sisanya akan digunakan untuk pembangunan proyek monorel koridor Kuningan - Bekasi Timur dan Cawang-Cibubur sebesar Rp 1,2 triliun.
Namun, dengan belum diperolehnya 'lampu hijau' pelaksanaan aksi korporasi tersebut, proyek monorel terpaksa tidak dapat dilakukan tahun ini."Monorel nampaknya tidak akan eksekusi tahun ini, karena Perpres juga belum dibahas lagi. Jadi, dana kita optimalkan ke yang lain,"kata Kiswodarmawan dalam pesan singkatnya kepada Tempo, Selasa 10 September 2013.
Baca Juga:
Ia melanjutkan, untuk menyokong kebutuhan tahun ini perseroan telah menerbitkan surat utang obligasi senilai Rp 1,5 triliun. Dana itu akan digunakan untuk ekspansi ADHI di bisnis properti, hotel, dan pabrik precast concrete."Tentang right issues manajemen tetap menunggu keputusan tambahan PMN tersebut."ujar dia.
RIRIN AGUSTIA
