Lupa Kata Sandi? Klik di Sini

atau Masuk melalui

Belum Memiliki Akun Daftar di Sini


atau Daftar melalui

Sudah Memiliki Akun Masuk di Sini

Konfirmasi Email

Kami telah mengirimkan link aktivasi melalui email ke rudihamdani@gmail.com.

Klik link aktivasi dan dapatkan akses membaca 2 artikel gratis non Laput di koran dan Majalah Tempo

Jika Anda tidak menerima email,
Kirimkan Lagi Sekarang

Pilkada Kuningan, Panwas Waspadai Perbatasan

Editor

Juli Hantoro

image-gnews
Ilustrasi Pilkada. ANTARA/Saiful Bahri
Ilustrasi Pilkada. ANTARA/Saiful Bahri
Iklan

TEMPO.CO , Kuningan:Panitai Pengawas Pemilu Kabupaten Kuningan meminta Panitia Pengawas Kecamatan mewaspadai daerah perbatasan dalam pelaksanaan pemilihan Bupati Kuningan yang digelar Ahad 15 September 2013. Panwaslu menduga ada indikasi pengarahan untuk memilih calon tertentu. Hal ini diperkuat dengan adanya berbagai infomasi atas laporan masyarakat.

"Kami minta semua Panwascam untuk melaporkan TPS mana yang berbatasan dengan kabupaten Brebes, Cirebon, Majalengka dan Ciamis, kami khawatir jika terjadi kecurangan di daerah tersebut, malam ini saya akan mengecek ke daerah perbatasan," kata Ketua Panwaslu Kabupaten Kuningan, Ujang Abdul Aziz, Sabtu 14 September 2013.

Warga Kabupaten Kuningan, Ahad 15 September 2013, akan memilih calon BUpati dan Wakil Bupatinya. Empat pasangan calon yang siap bertanding yakni pasangan nomor 1, H. Momon R dan H. Mamat Robby Suganda; Pasangan nomor 2,H. Kamdan dan Elit Nuirlitasari; nomor 3, Hj Utje ch Hamid Suganda dan H. Acep Purnama; dan keempat, Pasangan Zainul Mustafa dan H. Chartam Sulaiman.

Jumlah pemilih di kabupaten Kuningan berdasarkan Daftar Pemilih Tetap sebanyak 853.619 orang di 32 kecamatan terdiri dari pemilih laki-laki sebanyak 421.839 orang dan pemilih perempuan 413.780 orang.

Iklan
Scroll Untuk Melanjutkan

Ujang Abdul Azis mengatakan, selama hari tenang, pihaknya telah menemukan laporan pertemuan di luar jadwal, tetapi Panwascam sudah menanganinya. "Tetapi jika memang ada yang melanggar pasti akan langsung diproses," tegasnya.

Sementara itu, ketua KPU Kuningan Endun Abdul Haq, menyesalkan adanya kampanye hitam yang gencar dilakukan menjelang pemilihan Bupati dan Wakil Bupati KUningan. Menurutnya, tindakan tersebut tidak mendidik masyarakat, pihaknya juga telah menghimbau seluruh Panitia Pemilihan Kecamatan untuk memantau adanya Kampanye hitam, "Semua bentuk kampanye diluar jadwal sudah jelas pelanggaran apalagi materi kampanye hitam mengandung fitnah, tapi itu kewenangan Panwaslu," jelasnya.

DEFFAN PURNAMA

Berita Terpopuler:
Miss Uzbekistan Ternyata Seorang Penipu?
Polisi Periksa Pelapor Casting Online Model Bugil
Tolak Miss World, FPI Akan Menyeberang ke Bali
Lagi, Polisi Ditembak di Depok
Gubernur BI: Jokowi Pengendali Inflasi Terbaik
Korban Tewas Kecelakaan Dul di Jagorawi Jadi 7

Iklan



Rekomendasi Artikel

Konten sponsor pada widget ini merupakan konten yang dibuat dan ditampilkan pihak ketiga, bukan redaksi Tempo. Tidak ada aktivitas jurnalistik dalam pembuatan konten ini.

 

Video Pilihan

Dana Pengawasan Pilkada 2015 di 27 Daerah Masih Bermasalah  

22 Agustus 2016

Ketua Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Muhammad. ANTARA/Hafidz Mubarak A
Dana Pengawasan Pilkada 2015 di 27 Daerah Masih Bermasalah  

Bawaslu telah meminta Mendagri Tjahjo Kumolo untuk memfasilitasi penyelesaian permasalahan dana hibah pengawasan pilkada 2015.


KPU Susun Opsi Verifikasi Dukungan Calon Perseorangan  

12 Juli 2016

Rapat pleno Komisi Pemilihan Umum (KPU) di Kantor KPU ini memutuskan Komisioner KPU Hadar Nafis Gumay menjadi pelaksana tugas (Plt) Ketua KPU menggantikan Husni Kamal Manik yang tutup usia pada Kamis (07/07). TEMPO/Aditia Noviansyah
KPU Susun Opsi Verifikasi Dukungan Calon Perseorangan  

Hadar bakal meminta bantuan Direktorat Pendudukan dan Catatan Sipil memastikan keberadaan pendukung calon perseorangan.


Kajian KPK: Ada Calon yang Hartanya Minus Maju di Pilkada  

29 Juni 2016

ANTARA/Wahyu Putro A
Kajian KPK: Ada Calon yang Hartanya Minus Maju di Pilkada  

KPK melakukan penelitian dengan mewawancarai 286 calon yang kalah pada pilkada. Ini temuannya.


Pemungutan Suara Ulang Pilkada Kabupaten Muna Diwarnai Keributan  

19 Juni 2016

TEMPO/Arif Fadillah
Pemungutan Suara Ulang Pilkada Kabupaten Muna Diwarnai Keributan  

Polisi mengevakuasi anggota KPUD Muna keluar dari TPS sambil melepaskan tiga tembakan ke udara.


Hari Ini Pemungutan Suara Ulang Pilkada Kabupaten Muna  

19 Juni 2016

TEMPO/Arif Fadillah
Hari Ini Pemungutan Suara Ulang Pilkada Kabupaten Muna  

Ini merupakan pemungutan suara ulang yang kedua kali akibat saling gugat dua pasangan calon kepala daerah.


Revisi UU Pilkada, Bawaslu Kini Bisa Periksa Politik Uang  

6 Juni 2016

Ketua Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Muhammad. ANTARA/Hafidz Mubarak A
Revisi UU Pilkada, Bawaslu Kini Bisa Periksa Politik Uang  

Bawaslu kini bisa memeriksa kasus politik uang dalam pilkada.


Syarat Calon Perorangan Dipersulit, Ini Kata Pendukung Garin  

6 Juni 2016

Sineas Indonesia Garin Nugroho. ANTARA/Teresia May
Syarat Calon Perorangan Dipersulit, Ini Kata Pendukung Garin  

Pendukung Garin menilai seharusnya DPR sebagai wakil rakyat membuat aturan yang lebih bermutu.


Disahkannya UU Pilkada Dinilai Memicu Potensi Konflik  

5 Juni 2016

Ilustrasi Rapat Paripurna di Gedung DPR, Jakarta. Tempo/Tony Hartawan
Disahkannya UU Pilkada Dinilai Memicu Potensi Konflik  

Peneliti Perkumpulan untuk Pemilu dan Demokrasi (Perludem) Fadli Ramadhanil menilai, ada persoalan yang akan terjadi seusai DPR mengesahkan UU Pilkada.


Undang-Undang Pilkada Akhirnya Disahkan, Ini Reaksi PKS  

2 Juni 2016

Ketua Fraksi Partai Keadilan Sejahtera (PKS) DPR RI Jazuli Juwaini bersiap memimpin Rapat Pleno Fraksi PKS di Gedung Nusantara I, Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta, 11 April 2016. TEMPO/Dhemas Reviyanto
Undang-Undang Pilkada Akhirnya Disahkan, Ini Reaksi PKS  

PKS sebelumnya menilai anggota DPR yang maju ke pilkada tak perlu mundur dari keanggotaan di Dewan, melainkan hanya perlu cuti.


DPR Sahkan Undang-Undang Pilkada

2 Juni 2016

Ilustrasi Rapat Paripurna di Gedung DPR, Jakarta. Tempo/Tony Hartawan
DPR Sahkan Undang-Undang Pilkada

DPR akhirnya mengesahkan undang-undang tentang pemilihan gubernur, bupati, dan wali kota dalam sidang paripurna hari ini.