Lupa Kata Sandi? Klik di Sini

atau Masuk melalui

Belum Memiliki Akun Daftar di Sini


atau Daftar melalui

Sudah Memiliki Akun Masuk di Sini

Konfirmasi Email

Kami telah mengirimkan link aktivasi melalui email ke rudihamdani@gmail.com.

Klik link aktivasi dan dapatkan akses membaca 2 artikel gratis non Laput di koran dan Majalah Tempo

Jika Anda tidak menerima email,
Kirimkan Lagi Sekarang

Jokowi Akan Terapkan Jam Wajib Belajar  

Editor

Ali Anwar

image-gnews
Gubernur DKI Jakarta, Joko Widodo berdialog dengan sejumlah peserta didik pasca ujian nasional tahun 2013 di Gor Bulungan, Jakarta, (18/4). Dalam dialog tersebut Joko Widodo mengajak para pelajar untuk meninggalkan budaya coret-coret pasca ujian nasional. Tempo/Aditia Noviansyah
Gubernur DKI Jakarta, Joko Widodo berdialog dengan sejumlah peserta didik pasca ujian nasional tahun 2013 di Gor Bulungan, Jakarta, (18/4). Dalam dialog tersebut Joko Widodo mengajak para pelajar untuk meninggalkan budaya coret-coret pasca ujian nasional. Tempo/Aditia Noviansyah
Iklan

TEMPO.CO, Jakarta - Gubernur DKI Jakarta Joko Widodo akan menerapkan jam khusus belajar untuk para pelajar. Tujuannya untuk meminimalisasi perbuatan negatif yang berpotensi dilakukan siswa, seperti membolos dan berujung tawuran.

"Tapi ini bukan jam malam ya, beda," kata Jokowi, sapaan akrab Joko Widodo seusai menghadiri acara Majelis Tafsir Agama di Istora Senayan bersama Wakil Presiden Boediono, Ahad, 15 September 2013. Titik tekan program ini, Jokowi melanjutkan, bagaimana siswa disiplin.

Misal, dia memberi contoh, saat jam sekolah, seorang siswa dilarang keras kelunyuran di luar tanpa alasan jelas. “Memang terkesan biasa seperti yang sudah berlaku saat ini,” kata dia. Hanya, Jokowi menegaskan, jam wajib belajar ini akan memantau pergerakan siswa di luar.

Aturan yang ada saat ini masih dinilai longgar. Siswa masih bisa berkeliaran di luar saat jam sekolah. Mereka baru ditangkap jika berbuat onar atau ada razia.

Iklan
Scroll Untuk Melanjutkan

Namun, Jokowi tidak mau terburu-buru mengesahkan program jam wajib belajar tersebut.
Dia menuturkan, pihaknya musti meminta pendapat terlebih dahulu dari semua pihak. "Perlu bicara dengan Dinas Pendidikan, juga komite sekolah dan orang tua murid," ujarnya.

Menurut lulusan Fakultas Kehutanan Universitas Gadjah Mada ini, pelajar harus dilatih untuk berjuang. Dia meminta agar orang tua tidak terlalu memanjakan anaknya.

SYAILENDRA

Iklan



Rekomendasi Artikel

Konten sponsor pada widget ini merupakan konten yang dibuat dan ditampilkan pihak ketiga, bukan redaksi Tempo. Tidak ada aktivitas jurnalistik dalam pembuatan konten ini.

 

Video Pilihan


63 Tahun Bank DKI, Profil Bank Peraih The Best Performance Bank untuk Kategori BPD 2023

8 hari lalu

Bank DKI. Instagram/@bank.dki
63 Tahun Bank DKI, Profil Bank Peraih The Best Performance Bank untuk Kategori BPD 2023

Bank DKI merupakan bank yang memiliki status BUMD. Didirikan sejak 11 April 1961, kepemilikan saham Bank DKI dipegang Pemerintah Provinsi DKI Jakarta.


Uji Coba Account Based Ticketing di MRT, LRT, dan Transjakarta, Bagaimana Mekanismenya?

44 hari lalu

Ilustrasi kereta MRT (Mass Rapid Transit) di Jakarta, Indonesia.
Uji Coba Account Based Ticketing di MRT, LRT, dan Transjakarta, Bagaimana Mekanismenya?

Bagaimana mekanisme penerapan tiket berbasis akun atau Account Based Ticketing di MRT, LRT, dan Transjakarta?


IDEAS: Penggunaan Dana BOS untuk Program Makan Siang Gratis Bakal Merusak Agenda Wajib Belajar 12 Tahun

46 hari lalu

Sejumlah siswa menunjukkan makanan gratis saat simulasi program makan siang gratis di SMP Negeri 2 Curug, Kabupaten Tangerang, Banten, Kamis 29 Februari 2024. Menko Perekonomian Airlangga Hartarto meyediakan 162 porsi dengan empat macam menu makanan sehat senilai Rp15 ribu per porsi pada simulasi program makan siang gratis itu. ANTARA FOTO/Sulthony Hasanuddin
IDEAS: Penggunaan Dana BOS untuk Program Makan Siang Gratis Bakal Merusak Agenda Wajib Belajar 12 Tahun

Institute for Demographic and Poverty Studies (Ideas) menilai pengalihan dana BOS untuk makan siang gratis bisa merusak program wajib belajar 12 tahun


Begini Cara Kerja TPS 3R yang Mampu Mengolah 50 Ton Sampah Per Hari

16 Februari 2024

Petugas mengamati mesin pengolah sampah di TPS3R Ciracas setelah diresmikan Pj Gubernur Heru Budi Hartono di Ciracas, Jakarta Timur, Jumat, 26 Januari 2024. Pada 2023, Pemprov DKI Jakarta telah membangun tujuh titik TPS3R dengan fasilitas mesin pengolah sampah yang diharapkan dapat menurunkan jumlah volume sampah di TPA Bantar Gebang. TEMPO/ Febri Angga Palguna
Begini Cara Kerja TPS 3R yang Mampu Mengolah 50 Ton Sampah Per Hari

Pengolahan sampah berbasis reduce-reuse-recycle atau yang populer disebut TPS 3R bisa mengolah sekitar 50 ton sampah per hari.


BAF Salurkan Donasi untuk Pendidikan Ratusan Anak di Maluku

17 November 2023

Gedung Bussan Auto Finance. (BAF)
BAF Salurkan Donasi untuk Pendidikan Ratusan Anak di Maluku

BAF berkolaborasi dengan Gerakan Nasional Orang Tua Asuh (GNOTA) yang membantu pemerintah mewujudkan Program Wajib Belajar 12 Tahun.


Bapanas Bareng Hero Supermarket DKI Gelar Program Food Rescue

21 Februari 2023

Direktur Hero Supermarket Hendy dan Deputi Kerawanan Pangan dan Gizi pada Badan Pangan Nasional Nyoto Nyoto Suwignyo dalam acara Launching Program Food Rescue bersama Hero Supermarket yang akan dilaksanakan di Hero Taman Alfa, Joglo, Jakarta Barat, pada Selasa, 21 Februari 2023. TEMPO/ Moh Khory Alfarizi
Bapanas Bareng Hero Supermarket DKI Gelar Program Food Rescue

Bapanas bekerja sama dengan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta dan Hero Supermarket meluncurkan program Food Rescue.


Sejak Kapan Jenjang Sekolah SMP dan SMA Ada Kelas VII dan XII?

23 Desember 2022

Sejumlah siswa saat mengikuti Pembelajaran Tatap Muka Terbatas di SMPN 1 Depok, Jawa Barat, Senin 4 Oktober 2021. Pemerintah Kota Depok kembali memberlakukan Pembelajaran Tatap Muka (PTM) terbatas kepada seluruh sekolah dimulai hari ini dengan menerapkan protokol kesehatan yang ketat dan pembelajaran hanya dilakukan seminggu dua kali selama 2 jam. TEMPO/M Taufan Rengganis
Sejak Kapan Jenjang Sekolah SMP dan SMA Ada Kelas VII dan XII?

Sekolah di Indonesia memiliki beberapa jenjang pendidikan, apa sajakah itu? Dan sejak kapan ada kelas VII dan XII?


PSI Soroti Setoran Deviden Jamkrida Jakarta yang Terus Turun

3 Agustus 2022

Pengunjung melihat suvenir resmi Presidensi G20 Indonesia yang dipamerkan di Gedung Smesco, Jakarta, Rabu 27 Juli 2022. Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil Menengah dan Smesco Indonesia mengumumkan 20 UMKM yang akan menjadi pemasok resmi suvenir bagi anggota delegasi di ajang internasional G20. ANTARA FOTO/Syahrudin
PSI Soroti Setoran Deviden Jamkrida Jakarta yang Terus Turun

PSI Jakarta mendorong Jamkrida Jakarta memanfaatkan penambahan modal dasar untuk memperbaiki kondisi perusahaan yang terkena dampak pandemi Covid-19.


KNPI Jakarta Desak Pemerintah Provinsi DKI Cabut Izin Usaha Holywings Indonesia

25 Juni 2022

Sapma Pemuda Pancasila (PP), Komite Nasional Pemuda Indonesia (KNPI), serta Gerkan Pemuda Ka'bah (GPK) melaporkan promo miras untuk Muhammad dan Maria yang dikeluarkan Holywings Indonesia ke Polda Metro Jaya, Jumat, 24 Juni 2022. Tempo/Arrijal Rachman
KNPI Jakarta Desak Pemerintah Provinsi DKI Cabut Izin Usaha Holywings Indonesia

Sekretaris KNPI DKI Jakarta Muhammad Akbar Supratman, meminta Pemerintah Provinsi DKI Jakarta mencabut izin usaha Holywings.


DKI Jakarta Tunggak Dana Operasional RT/RW 6 Bulan, Lurah: Akan Segera Dibayar

19 Juni 2022

Ilustrasi dana darurat (PIxabay.com)
DKI Jakarta Tunggak Dana Operasional RT/RW 6 Bulan, Lurah: Akan Segera Dibayar

DKI Jakarta segera membayarkan tunggakan dana operasional Rukun Tetangga dan Rukun Warga (RT/RW) selama enam bulan sejak Januari-Juni 2022.