Lupa Kata Sandi? Klik di Sini

atau Masuk melalui

Belum Memiliki Akun Daftar di Sini


atau Daftar melalui

Sudah Memiliki Akun Masuk di Sini

Konfirmasi Email

Kami telah mengirimkan link aktivasi melalui email ke rudihamdani@gmail.com.

Klik link aktivasi dan dapatkan akses membaca 2 artikel gratis non Laput di koran dan Majalah Tempo

Jika Anda tidak menerima email,
Kirimkan Lagi Sekarang

Kota Malang Batasi Alih Fungsi Lahan Pertanian  

Editor

Amirullah

image-gnews
Ilustrasi pertanian. TEMPO/Fahmi Ali
Ilustrasi pertanian. TEMPO/Fahmi Ali
Iklan

TEMPO.CO, Malang - Pemerintah Kota Malang bakal membatasi alih fungsi lahan pertanian menjadi permukiman, kawasan bisnis, dan kawasan industri. Pembatasan alih fungsi lahan pertanian bakal ditetapkan dalam sebuah peraturan daerah tentang pertanian. Selama empat tahun, luas lahan pertanian menyusut 250 hektare.

"Sulit membendung alih fungsi lahan, tak ada aturan hukumnya," kata Kepala Dinas Pertanian, Sapto Prapto Santoso, pada Selasa, 17 September 2013. Rencana ini dituangkan dalam rencana pembangunan jangka menengah daerah (RPJMD). Tujuannya, agar lahan pertanian tetap terjaga tak menyusut signifikan.

Selain itu, akan ada pemberian insentif bagi petani yang mempertahankan lahan pertanian. Insentif berupa pemberian diskon untuk membayar pajak. Pendataan dari Dinas Pertanian, lahan pertanian di Kota Malang tersisa dua ribu hektare yang tersebar di Lowokwaru, Kendangkandang, Sukun dan Blimbing.

Sedangkan Klojen tak menyisakan lahan pertanian sama sekali. Alasannya, Klojen merupakan pusat kota yang dipenuhi bangunan. Klojen menjadi kawasan perdagangan, industri, permukiman, dan pusat pemerintahan. Termasuk pusat perbelanjaan berdiri di kawasan Klojen.

Lahan pertanian juga menjadi upaya untuk mempertahankan ruang terbuka hijau. Untuk itu, Dinas Pertanian juga mendorong pertanian di kawasan perkotaan. Konsepnya, setiap rumah ditanami aneka jenis tanaman produktif. Selain berfungsi untuk penghijauan, juga untuk menambah lahan pertanian.

Dewan Daerah Wahana Lingkungan Hidup (Walhi) Jawa Timur, Purnawan Dwikora Negara, mengatakan lahan pertanian merupakan bagian dari ruang terbuka hijau (RTH). Ia berharap luas lahan pertanian tetap dijaga. Lantaran selama ini luas RTH meliputi lahan pertanian terus menyusut. "Pemerintah bertanggung jawab terhadap berkurangnya RTH," ujarnya.

Iklan
Scroll Untuk Melanjutkan

Penyusutan RTH selain menyebabkan penurunan produksi pertanian, juga menyebabkan ancaman banjir di Kota Malang. Kini, lanjut dia, RTH di Kota Malang diperkirakan tersisa 1,8 persen dari luas Kota Malang 110,6 kilometer persegi.

Seharusnya, sesuai Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Tata Ruang menyebutkan luas areal RTH setidaknya 30 persen dari total luas wilayah, meliputi 20 persen ruang publik dan 10 persen untuk ruang privat.

EKO WIDIANTO

Topik terhangat:
Tabrakan Anak Ahmad Dhani | Siapa Bunda Putri | Penembakan Polisi | Miss World | Misteri Sisca Yofie

Berita terpopuler:
Munzir Almusawa Ramal Dirinya Meninggal di Usia 40
Ilmuwan Atom: Israel Miliki 80 Nuklir
Fathanah Minta Tri Kurnia Tutupi Perselingkuhannya
Jokowi - Ahok `Menggoyang` Mal di Jakarta
Cuma Curhat, Fathanah Beri Cewek Ini Ratusan Juta?
Fathanah Inapkan Vitalia di Le Meridien

Iklan



Rekomendasi Artikel

Konten sponsor pada widget ini merupakan konten yang dibuat dan ditampilkan pihak ketiga, bukan redaksi Tempo. Tidak ada aktivitas jurnalistik dalam pembuatan konten ini.

 

Video Pilihan

Jokowi Resmikan Rehabilitasi Bendungan dan Irigasi Gumbasa, Nilainya Mencapai Rp 1,25 Triliun

1 hari lalu

Presiden RI Jokowi (tengah mimbar) didampingi Menteri Pertanian, Bupati Sigi dan Gubernur Sulawesi Tengah meresmikan rehabilitasi dan rekonstruksi Bendung D.I Gumbasa dengan membunyikan sirene secara bersama-sama. (ANTARA/Moh Salam)
Jokowi Resmikan Rehabilitasi Bendungan dan Irigasi Gumbasa, Nilainya Mencapai Rp 1,25 Triliun

Jokowi pada hari ini meresmikan bendungan dan daerah irigasi Gumbasa di Kabupaten Sigi, Sulteng yang telah direhabilitasi dan direkonstruksi.


Guru Besar Unpad Ajarkan Empat Metode Pemberantasan Gulma Tani, Mana yang Paling Efektif?

1 hari lalu

Petani memanen padi di Padangan, Bojonegoro, Jawa Timur, Kamis 7 Maret 2024. Sekitar 20 hektare lahan pertanian di kawasan itu terdampak banjir akibat tanggul waduk jebol. ANTARA FOTO/Muhammad Mada
Guru Besar Unpad Ajarkan Empat Metode Pemberantasan Gulma Tani, Mana yang Paling Efektif?

Guru Besar Unpad memaparkan sejumlah metode pemberantasan gulma di lahan tani. Pemakaian hebrisida efektif, namun berisiko.


Pemkab Kukar Gelontorkan 700 M untuk Perkuat Sektor Pertanian

10 hari lalu

Pemkab Kukar Gelontorkan 700 M untuk Perkuat Sektor Pertanian

Kukar merupakan daerah lumbung pangan bagi Provinsi Kalimantan Timur


Dedikasi Edi Damasnyah Bangkitkan Pertanian Kutai Kartanegara

13 hari lalu

Dedikasi Edi Damasnyah Bangkitkan Pertanian Kutai Kartanegara

Program pengairan dan alsintan berdampak pada pertumbuhan ekonomi di Kukar.


Gagal, Isu Pertanian dan Subsidi Perikanan Belum Disetujui WTO

23 hari lalu

Para pekerja membongkar muat ikan di Pelabuhan Muara Baru, Jakarta, Selasa, 23 Januari 2024. Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) menargetkan nilai ekspor hasil perikanan di dalam negeri pada 2024 sebesar USD7,20 miliar atau setara Rp112,1 triliun. Angka tersebut naik signifikan dari realisasi ekspor produk perikanan hingga November 2023, di mana nilai sementara ada di kisaran USD5,6 miliar atau setara Rp87,25 triliun. TEMPO/Tony Hartawan
Gagal, Isu Pertanian dan Subsidi Perikanan Belum Disetujui WTO

Isu soal pertanian dan subsidi perikanan belum disetujui dalam KTM13 WTO di Abu Dhabi lalu. Meski demikian, sudah disetujui sekitar 80 member WTO.


Studi Demokrasi Rakyat Lapor ke KPK soal Korupsi Dana Hibah Pertanian yang Diduga Libatkan Anggota DPR

34 hari lalu

Logo KPK. Dok Tempo
Studi Demokrasi Rakyat Lapor ke KPK soal Korupsi Dana Hibah Pertanian yang Diduga Libatkan Anggota DPR

Pelaporan ke KPK terkait dugaan korupsi pemotongan dana bantuan hibah pertanian yang berasal dari Dana Aspirasi DPR yang mencapai Rp 2 miliar.


Menteri Hadi Tjahjanto Serahkan Sertifikat Hasil Program Konsolidasi Tanah Non Pertanian

40 hari lalu

Menteri Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional ATR/BPN Hadi Tjahjanto (keenam kiri) berdialog dengan warga saat menyerahkan sertifikat tanah di Desa Muktisari, Kabupaten Ciamis, Jawa Barat, Kamis 12 Oktober 2023. Sebanyak 405 sertifikat tanah dibagikan kepada warga secara gratis pada proses redistribusi tanah eks Hak Guna Usaha (HGU) PT Maloya yang telah ditetapkan menjadi Lokasi Prioritas Reforma Agraria (LPRA). ANTARA FOTO/Adeng Bustomi
Menteri Hadi Tjahjanto Serahkan Sertifikat Hasil Program Konsolidasi Tanah Non Pertanian

Menteri Agraria dan Tata Ruang Hadi Tjahjanto menyerahkan 205 sertifikat tanah hasil program Konsolidasi Tanah Non Pertanian.


Beras Langka, Mengapa Pegiat Lingkungan Menilai Ada Masalah Tata Kelola Lahan Pertanian?

41 hari lalu

Pemandangan sawah daerah Rorotan di tengah ibu kota, Jakarta, Rabu, 1 November 2023.  Lahan tersebut merupakan lahan beberapa perusahaan salah satunya yaitu PT. NUSA Kirana. RE dan beberapa lahan milik warga setempat. TEMPO/Magang/Joseph.
Beras Langka, Mengapa Pegiat Lingkungan Menilai Ada Masalah Tata Kelola Lahan Pertanian?

Seretnya produksi beras diduga akibat kebijakan regulator yang condong mengutamakan ekstensifikasi lahan pertanian, misalnya food estate.


Berkelanjutan Membangun Tapanuli Utara

58 hari lalu

Berkelanjutan Membangun Tapanuli Utara

10 tahun memimpin Kabupaten Tapanuli Utara, Nikson Nababan, fokus membangun infrastruktur, pertanian, pendidikan dan kesehatan. Perekonomian tumbuh positif meski di masa pandemi Covid-19.


BRI Menanam Grow & Green Bangkitkan Harapan Petani

23 Januari 2024

BRI Menanam Grow & Green Bangkitkan Harapan Petani

BRI bersama Yayasan Bakau Manfaat Universal meluncurkan program BRI Menanam Grow & Green.