TEMPO.CO, Jakarta - Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral akan lebih mendorong keterlibatan swasta untuk menggarap sejumlah proyek kelistrikan tahun depan. Langkah ini disepakati lantaran anggaran kementerian tahun depan mengalami pemangkasan yang cukup besar.
Menteri Energi Jero Wacik mengatakan, ke depan pemerintah tidak mungkin lagi mengandalkan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara untuk mengejar target pasokan listrik. Sebab, dengan pertumbuhan ekonomi yang semakin pesat, jumlah konsumsi energi ikut meningkat terus.
"Pembangkit listrik energi terbarukan misalnya. Kalau andalkan APBN saja, tidak mungkin banyak dikerjakan," kata Jero dalam Rapat Kerja dengan Komisi Energi, Rabu tengah malam, 18 September 2013.
Jero yakin, dukungan penuh dari pemerintah lewat regulasi yang baik, akan menarik swasta untuk bisa bekerjasama dengan negara. Ia menilai swasta masih bersemangat tinggi untuk bergabung. "Kalau kita bisa berikan sesuatu yang atraktif, swasta akan bergerak. Sehingga misalnya, PLN tinggal beli listrik saja dari pembangkit-pembangkit energi terbarukan ini," ujarnya.
Anggota Komisi Energi dari Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa, Nur Yasin menilai rencana kementerian untuk melibatkan swasta sudah tepat. Namun, menurut dia, kendala selama ini justru berasal dari regulasi pemerintah sendiri. "Banyak kendala pembangunan pembangkit misalnya terhambat pelepasan lahan yang membutuhkan campur tangan pemerintah, " ujarnya.
Ia menyarakan pemerintah mulai mengintegrasikan regulasi yang satu dengan yang lainnya, dari level pemerintah pusat hingga ke pemerintah daerah, jika mau menarik investasi swasta di bidang pembangkit listrik. "Harus dibuatkan aturan untuk mendukung kerja swasta," ujarnya.
AYU PRIMA SANDI
Berita Lainnya:
M.S. Hidayat: Saya Penyebab Kemacetan Jakarta
Ini Curhat Jokowi ke Boediono Soal Mobil Murah
Ahok: Indonesia Lebih Baik dari Amerika
Miss World Muslimah Galang Dana buat Pesantren
Syaharani: Vicky Banyak Menghafal Kamus
