TEMPO.CO, Jakarta--Politikus Demokrat Ruhut Poltak Sitompul menganggap enteng respon anggota dewan yang menolaknya menjadi Ketua Komisi Hukum DPR. Menurut dia, hanya legislator kotor yang tidak senang dengan pemilihan dirinya. "Mungkin mereka yang maunya asal bukan Ruhut itu merasa terancam. (Mereka) Orang stress semua karena galau," katanya saat dihubungi, Kamis, 19 September 2013.
Ruhut tidak menghiraukan komentar negatif dari masyarakat maupun anggota legislatif terkait jabatan barunya di Komisi Hukum. Dia beralasan, menjadi ketua Komisi adalah tugas yang diamanatkan dari partai yang harus diemban dengan serius. "Aku tidak pernah dia meminta jabatan ini, yang putusin itu SBY," katanya.
Dengan nada semangat, Ruhut berjanji akan melaksanakan kewajibannya sebaik mungkin. Dia mengklaim tidak akan mengenal kompromi terhadap persoalan yang berkaitan dengan komisinya. Dia mencontohkan sikapnya terhadap kasus Anas Urbaningrum, sebagai bukti keberanian dalam mengungkap persoalan tanpa tebang pilih. "Di dalam partai aku saja sikat, masa yang lain enggak," katanya.
Dia mengaku kecewa terhadap penilaian individu yang menganggap dirinya tidak mampu menjalankan tugasnya dengan baik. "Belum dicoba, masa bisa menilai saya," katanya. "Udah lah. Mereka yang nolak-nolak, aku nyanyi saja."
Berdasarkan surat yang ditandatangani Ketua Harian Syariefuddin Hasan dan Sekretaris Jenderal Edhie Baskoro Yudhoyono tertanggal 17 September 2013, Ruhut resmi menggantikan Gede Pasek Suardika sebagai Ketua Komisi Hukum Dewan Perwakilan Rakyat. "Rotasi untuk penyegaran," kata Ketua Fraksi Partai Demokrat Nurhayati Ali Assegaf, Rabu, 18 September 2013. Kabar mengenai pergantian dari Gede Pasek ke Ruhut ini sebenarnya sudah berembus cukup lama. Menurut Nurhayati, rotasi ini memang sudah lama direncanakan, tetapi baru dilaksanakan.
ALI AKHMAD
Terhangat:
Tabrakan Anak Ahmad Dhani | Mobil Murah | Miss World
Berita terkait:
Soal Ruhut Sitompul, PPP: Mau Jadi Komisi Kucing?
Hanura Tolak Ruhut Sitompul Pimpin Komisi Hukum
Ruhut Sitompul Resmi Jadi Ketua Komisi Hukum
