TEMPO.CO, Jakarta - Pengamat transportasi dari Masyarakat Transportasi Indonesia (MTI), Darmaningtyas, menyarankan pemerintah ikut menanggung biaya investasi proyek Electronic Road Pricing (ERP) agar pengadaan proyek bisa berlangsung lebih cepat. Selain itu, keuntungan dari ERP juga masuk ke kas daerah.
"Nantinya keuntungan digunakan untuk memperbaiki sistem transportasi umum di Jakarta juga, tidak ada kepentingan yang berbenturan," kata Darmaningtyas ketika dihubungi pada Sabtu, 21 September 2013.
Dia menilai akan ada banyak investor swasta yang tertarik berinvestasi dalam program ERP karena akan sangat menguntungkan di kemudian hari. Dia memperhitungkan, biaya investasi proyek ERP ini bisa mencapai Rp 2 triliun. "Tetapi dalam tiga sampai lima tahun sudah bisa untung," ujar dia.
Jika investasi ERP sepenuhnya diserahkan ke pihak swasta, pemerintah hanya akan mendapat sebagian kecil keuntungan. Pemerintah Provinsi DKI Jakarta tak akan memiliki wewenang penuh untuk mengelola keuntungan dari jalan berbayar di dalam kota ini.
Darmaningtyas juga mengatakan bahwa penerapan ERP tak akan terhalang oleh aturan mengenai retribusi di jalan umum. Sudah ada aturan hukum yang menjadi dasar ERP, yaitu Pasal 133 dan Pasal 472 dalam Undang-Undang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan. Kedua pasal itu memungkinkan pemerintah memungut retribusi pengendalian lalu lintas, dalam hal ini ERP.
Sebelumnya diberitakan, Wakil Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama mengatakan kendala utama dalam proyek Electronic Road Pricing bukanlah aturan tentang jalan berbayar. Kendala utamanya adalah cara membuat proyek itu bisa berjalan tanpa menggunakan anggaran daerah.
"Masalahnya itu kami tidak ingin pakai uang kami, tapi pakai uang swasta," kata Basuki di Balai Kota DKI Jakarta, Jumat, 20 September 2013. "Jadi kami ingin melakukan lelang investasi, siapa yang mampu membiayai proyek ini," katanya
Darmaningtyas mengatakan, keputusan pelaksanaan program ERP ini berada di tangan Gubernur Joko Widodo. Komunikasi dengan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah juga perlu dilakukan supaya legislatif sama-sama mengetahui apa yang dilakukan eksekutif.
Sementara itu, Ketua Komisi B DPRD DKI, Selamat Nurdin, mengatakan belum ada komunikasi antara pemerintah dengan DPRD mengenai program ERP.
ANGGRITA DESYANI
