Lupa Kata Sandi? Klik di Sini

atau Masuk melalui

Belum Memiliki Akun Daftar di Sini


atau Daftar melalui

Sudah Memiliki Akun Masuk di Sini

Konfirmasi Email

Kami telah mengirimkan link aktivasi melalui email ke rudihamdani@gmail.com.

Klik link aktivasi dan dapatkan akses membaca 2 artikel gratis non Laput di koran dan Majalah Tempo

Jika Anda tidak menerima email,
Kirimkan Lagi Sekarang

Swasembada Kedelai Hanya Soal Kemauan

image-gnews
Pekerja sedang memanggul karung berisi kacang kedelai di kawasan Klender, Jakarta, Selasa (19/4). Setelah absen lebih dari sepuluh tahun, Bulog memastikan akan kembali mengimpor kedelai bulan Juni mendatang. Tempo/Panca Syurkani
Pekerja sedang memanggul karung berisi kacang kedelai di kawasan Klender, Jakarta, Selasa (19/4). Setelah absen lebih dari sepuluh tahun, Bulog memastikan akan kembali mengimpor kedelai bulan Juni mendatang. Tempo/Panca Syurkani
Iklan

TEMPO.CO, Jember--Upaya untuk melepaskan diri dari ketergantungan impor kedelai, dinilai hanya soal kemauan. Sebab menurut peneliti dan dosen Fakultas Pertanian Universitas Jember,  Suyono MS, keinginan dan upaya pemerintah mewujudkan swasembada kedelai selama ini hanya retorika belaka.

"Swasembada kedelai sebenarnya hanya tinggal keseriusan untuk melaksanakan. Kita punya lahan luas, teknologi dan sumber daya manusia. Sungguh-sungguh atau tidak untuk merdeka dan berdaulat di bidang pangan, termasuk kedelai," ujar dia, Minggu, 22 September 2013.

Ahli kedelai itu menambahkan, harga kedelai yang melambung hingga menembus harga Rp 9 ribu hingga Rp 10 ribu perkilogram, merupakan harga tertinggi sepanjang sejarah harga kedelai di Indonesia. Dalam kasus itu, kata dia, menunjukkan Indonesia masih belum siap menghadapi gejolak ekonomi dunia karena masih bergantung pada impor.

Menurut dia, ada tiga hal yang menyebabkan terus meningkatnya impor kedelai. Pertama, kebutuhan kedelai terus meningkat baik untuk keperluan bahan pakan maupun industri makanan. Kedua masih rendahnya produktivitas kedelai nasional dengan rata-rata hanya sekitar 1,1 ton per hektar. "Ketiga, kebijakan pemerintah tidak konsisten dalam melakukan upaya swasembada," katanya.

Kebutuhan nasional kedelai Indonesia sekitar 2,5 hingga 2,7 juta ton setiap tahun. Sedangkan produksi nasional hanya berkisar 700 ribu hingga 800 ribu ton per tahun. "Hanya  memenuhi 30 persennya saja. Sedangkan yang 70 persen dipenuhi oleh kedelai impor terutama dari Amerika," kata dia.

Iklan
Scroll Untuk Melanjutkan

Kedelai varietas Baluran dan Merubetiri temua Suyono, sudah "dilepas" Menteri Pertanian Bungaran Saragih pada April 2002. Temuan itu dinilai telah teruji di banyak lokasi, dan menghasilkan hasil panen diatas 2 ton per hektar. Potensi hasil varietas Baluran 2,5-3,5 ton per hektar, sedangkan Merubetiri 2,5-3,0 ton per hektar. "Tapi kemudian kebijakan rencana swasembada berubah-ubah, jadinya nggak karuan lagi," kata Suyono yang kini mengembangkan kedelai dan padi di kawasan Food Estate di Bulungan-Kalimantan Timur itu.

Mirfano, Kepala Dinas Koperasi dan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah Kabupaten Jember mengatakan pemerintah telah mengeluarkan tiga kebijakan terkait kedelai yakni membebaskan bea masuk atau cukai atas kedelai impor, penetapan Harga Pokok Penjualan (HPP), dan menjaga kestabilan harga. "Tapi kebijakan itu tidak efektif menyelesaikan masalah kedelai dari hulu sampai hilir," kata dia.

MAHBUB DJUNAIDY

Iklan



Rekomendasi Artikel

Konten sponsor pada widget ini merupakan konten yang dibuat dan ditampilkan pihak ketiga, bukan redaksi Tempo. Tidak ada aktivitas jurnalistik dalam pembuatan konten ini.

 

Video Pilihan


Usai Eksepsinya Ditolak Hakim, Syahrul Yasin Limpo: Saya akan Bertanggung Jawab

11 jam lalu

Terdakwa kasus pemerasan dan gratifikasi Syahrul Yasin Limpo (kanan) berjalan meninggalkan ruangan usai mengikuti sidang pembacaan eksepsi di Pengadilan Tipikor, Jakarta, Rabu, 13 Maret 2024. ANTARA/Rivan Awal Lingga
Usai Eksepsinya Ditolak Hakim, Syahrul Yasin Limpo: Saya akan Bertanggung Jawab

Hakim PN Tindak Pidana Korupsi menolak eksepsi bekas Menteri Pertanian, Syahrul Yasin Limpo (SYL), dalam perkara dugaan gratifikasi


KPK Dalami Temuan Catatan Proyek Kementan dari Rumah Pengusaha Pakaian Dalam Hanan Supangkat

17 jam lalu

Ilustrasi KPK. TEMPO/Imam Sukamto
KPK Dalami Temuan Catatan Proyek Kementan dari Rumah Pengusaha Pakaian Dalam Hanan Supangkat

KPK menemukan catatan-catatan penting yang berhubungan dengan proyek-proyek di Kementerian Pertanian saat menggeledah kediaman CEO PT Mulia Knitting Factory Hanan Supangkat.


Pemutihan Lahan Sawit Ilegal Dipercepat, Target Rampung 30 September 2024

23 jam lalu

Shutterstock.
Pemutihan Lahan Sawit Ilegal Dipercepat, Target Rampung 30 September 2024

Pemerintah mempercepat program pemutihan lahan sawit ilegal di kawasan hutan. Ditargetkan selesai 30 September 2024.


Firli Bahuri Masih Belum Ditahan Meski Sudah Ditetapkan Tersangka, Berikut Kronologi Kasusnya

5 hari lalu

Ketua KPK, Firli Bahuri, menghadirkan Walikota Bima periode 2018-2023, Muhammad Lutfi, resmi memakai rompi tahanan seusai menjalani pemeriksaan, di gedung Komisi Pemberantasan Korupsi, Jakarta, Kamis, 5 Oktober 2023. KPK resmi meningkatkan status perkara ke tahap penyidikan dengan menetapkan dan melakukan penahanan secara paksa selama 20 hari pertama terhadap tersangka baru, Muhammad Lutfi, dalam dugaan tindak pidana korupsi ikut serta dalam kegiatan pengadaan barang dan jasa serta penerimaan gratifikasi mencapai Rp.8,6 miliar di lingkungan Pemerintah Kota Bima, Nusa Tenggara Barat. TEMPO/Imam Sukamto
Firli Bahuri Masih Belum Ditahan Meski Sudah Ditetapkan Tersangka, Berikut Kronologi Kasusnya

Mengapa Firli Bahuri tak kunjung ditahan meski telah berstatus tersangka? Koordinator MAKI sebut, ini terkendala pangkat Firli yang lebih tinggi.


Firli Bahuri Tak Kunjung Ditahan, Direskrimsus Polda Metro Jaya Bungkam

27 hari lalu

Tersangka Firli Bahuri keluar setelah menjalani pemeriksaan kasus pemerasan terhadap Syahrul Yasin Limpo di Gedung Bareskrim, Mabes Polri, Rabu, 27 Desember 2023 [Eka Yudha Saputra/Tempo]
Firli Bahuri Tak Kunjung Ditahan, Direskrimsus Polda Metro Jaya Bungkam

Meski berulang kali mangkir pemanggilan pemeriksaan, bekas Ketua KPK Firli Bahuri belum ditahan.


Jaksa KPK Sebut Syahrul Yasin Limpo Minta Jatah 20 Persen dari Anggaran di Kementan

29 hari lalu

Terdakwa mantan Menteri Pertanian RI, Syahrul Yasin Limpo, mengikuti sidang perdana pembacaan surat dakwaan, di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi, Jakarta, Rabu, 28 Februari 2024. Jaksa Penuntut Umum KPK mendakwa Syahrul Yasin Limpo, menerima gratifikasi sebesar Rp.44,5 miliar dalam perkara dugaan tindak pidana korupsi. TEMPO/Imam Sukamto
Jaksa KPK Sebut Syahrul Yasin Limpo Minta Jatah 20 Persen dari Anggaran di Kementan

Jaksa KPK menyebut 20 persen dari anggaran di tiap Sekretariat, Direktorat, dan Badan di Kementan yang wajib disetor ke Syahrul Yasin Limpo


Sidang Syahrul Yasin Limpo, Uang Hasil Pemerasan Rp 44,5 Miliar untuk Kebutuhan Istri dan Keluarga Hingga Carter Pesawat

29 hari lalu

Terdakwa mantan Menteri Pertanian RI, Syahrul Yasin Limpo, mengikuti sidang perdana pembacaan surat dakwaan, di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi, Jakarta, Rabu, 28 Februari 2024. TEMPO/Imam Sukamto
Sidang Syahrul Yasin Limpo, Uang Hasil Pemerasan Rp 44,5 Miliar untuk Kebutuhan Istri dan Keluarga Hingga Carter Pesawat

Syahrul Yasin Limpo melakukan pemerasan di lingkungan Kementerian Pertanian bersama Sekjen Kementan Kasdi Subagyono dan Muhammad Hatta.


Syahrul Yasin Limpo Cs Ajukan Eksepsi Usai Didakwa Menyalahgunakan Kekuasaan

30 hari lalu

Sidang pembacaan dakwaan Syahrul Yasin Limpo di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan NegeriJakarta Pusat, Rabu (28/02/2024). (ANTARA).
Syahrul Yasin Limpo Cs Ajukan Eksepsi Usai Didakwa Menyalahgunakan Kekuasaan

Syahrul Yasin Limpo Cs mengajukan eksepsi atau note keberatan usai JPU KPK membacakan dakwaannya pada hari ini.


Syahrul Yasin Limpo Bersama 2 Eks Pejabat Kementan Didakwa Menyalahgunakan Kekuasaan

30 hari lalu

Tersangka korupsi mantan Menteri Pertanian Syahrul Yasin Limpo menunjukkan surat suara capres-cawapres saat menggunakan hak pilihnya di TPS 901 di Rumah Tahanan Negara Klas I Salemba Cabang KPK, Jakarta, Rabu, 14 Februari 2024. KPK berkerjasama dengan KPU Provinsi DKI  Jakarta memberikan fasilitas bagi 75 tahanan korupsi untuk menggunakan hak pilihnya pada Pemilu 2024. TEMPO/Imam Sukamto
Syahrul Yasin Limpo Bersama 2 Eks Pejabat Kementan Didakwa Menyalahgunakan Kekuasaan

Jaksa mengatakan pejabat eselon satu Kementerian Pertanian memberikan uang kepada Syahrul Yasin Limpo dan keluarganya.


Kementerian Pertanian Beri Tanda Daftar Anggrek Hitam asal Barito Selatan

30 hari lalu

Anggrek hitam. (youtube/diskominfo-barito-timur)
Kementerian Pertanian Beri Tanda Daftar Anggrek Hitam asal Barito Selatan

Kementerian Pertanian menyerahkan tanda daftar varietas Bunga Anggrek Hitam Salokat Kusi Sanggu asal Kabupaten Barito Selatan.