TEMPO.CO, Kupang - Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Belu, Nusa Tenggara Timur (NTT), periode 2013-2018 terancam batal dilaksanakan. Sesuai ketentuan seharusnya digelar November 2013, yakni tiga bulan sebelum berakhirnya masa jabatan Bupati dan Wakil Bupati Belu periode 2008-2013, yakni pada Februari 2014.
Ketua Komisi Pemilihan Umum (KPU) NTT Jhon Depa menjelaskan, terhambatnya pelaksanaan Pilkada karena KPU Belu belum bisa melakukan seluruh tahapan atau proses Pemilihan Umum Kepala Daerah. ”Data pemilih saja belum beres,” katanya kepada Tempo di Kupang, Selasa, 24 September 2013.
Menurut Jhon Depa, perbedaan pendapat antara Pemerintah Kabupaten Belu dan KPU setempat, terutama berkaitan dengan Daftar Penduduk Pemilih Potensial Pemilu (DP4), menjadi biang masalah.
Pemerintah Kabupaten Belu yang saat ini dipimpin Bupati Joakim da Lopes, berkukuh pada sikapnya, bahwa DP4 hanya berasal dari 12 kecamatan. Sebab, penduduk 12 kecamatan lainnya tidak bisa dimasukkan dalam DP4, karena menjadi bagian dari wilayah Daerah Otonomi Baru (DOB) Malaka.
Atas dasar itu, Pemerintah Kabupaten Belu hanya menyediakan anggaran Pilkada senilai Rp 12 miliar. Sebaliknya, KPU Belu berkukuh bahwa DP4 menyangkut seluruh penduduk di 24 kecamatan yang masuk wilayah Kabupaten Belu. Sebab, Malaka belum diresmikan sebagai kabupaten baru. Anggaran yang dibutuhkan minimal Rp 24 miliar, dengan perhitungan, setiap kecamatan mebutuhkan biaya Rp 1 miliar, mulai dari proses pemutakhiran data penduduk, penyusunan DP4, penyusunan Daftar Pemilih Sementara (DPS), hingga Daftar Pemilih Tetap (DPT).
Angggaran Rp 24 miliar tersebut juga diperlukan untuk membiayai berbagai tahapan lainnya yang harus dilakukan KPU Belu, termasuk sosialisasi, verifikasi pasangan calon, penetapan pasangan calon, hingga pemungutan dan penghitungan suara.
Minimnya anggaran mengakibatkan KPU Belu tidak bisa menjalankan tugasnya, yang seharusnya sudah dimulai sejak delapan bulan sebelum hari pencoblosan.
Jhon Depa juga menjelaskan, Pilkada Belu, satu-satunya kabupaten di NTT yang belum melaksanakan pemilihan, juga tidak dilangsungkan pada 2014. Sebab, KPU harus berkonsentrasi melaksanakan tahapan pemilihan anggota legislatif serta pemilihan Presiden dan Wakil Presiden.
Hingga kini belum ada solusi untuk mengatasi masalah Pilkada Belu. Jika harus ditunda, maka baru bisa dilaksanakan pada 2015. Itu berarti harus ditunjuk pelaksana tugas bupati dan wakil bupati agar tidak terjadi kekosongan kepemimpinan di Kabupaten Belu. ”Tapi masalah tersebut merupakan wewenang Pemerintah Provinsi NTT dan pemerintah pusat,” ujar Jhon Depa.
Kepala Biro Pemerintahan Provinsi NTT Welem Foni mengatakan, karena waktu yang sudah sangat mepet, tidak mungkin dilakukan Pilkada Belu. ”Akan ditetapkan pejabat bupati dan wakil bupati hingga dilaksanakan Pilkada pada 2015,” ucapnya.
YOHANES SEO
