Lupa Kata Sandi? Klik di Sini

atau Masuk melalui

Belum Memiliki Akun Daftar di Sini


atau Daftar melalui

Sudah Memiliki Akun Masuk di Sini

Konfirmasi Email

Kami telah mengirimkan link aktivasi melalui email ke rudihamdani@gmail.com.

Klik link aktivasi dan dapatkan akses membaca 2 artikel gratis non Laput di koran dan Majalah Tempo

Jika Anda tidak menerima email,
Kirimkan Lagi Sekarang

Pendemo Lurah Susan 'Nyasar' Jokowi-Ahok  

Editor

Amirullah

image-gnews
Warga dan juga pemuka agama melakukan aksi damai di depan kantor Kelurahan Lenteng Agung, Jakarta, Rabu (28/8). TEMPO/Eko Siswono Toyudho
Warga dan juga pemuka agama melakukan aksi damai di depan kantor Kelurahan Lenteng Agung, Jakarta, Rabu (28/8). TEMPO/Eko Siswono Toyudho
Iklan

TEMPO.CO, JakartaDemo warga Lenteng Agung di depan kantor Kelurahan Lenteng Agung, Jakarta Selatan, sebenarnya ditujukan kepada Gubernur dan Wakil Gubernur DKI Jakarta, Joko Widodo dan Basuki Tjahaja Purnama. Mereka meminta agar Jokowi-Ahok, sapaan akrab keduanya, untuk menjawab surat penolakan mereka terhadap kebijakan penempatan Susan Jasmine Julkifli sebagai Lurah Lenteng Agung. 

"Gubernur dan Wakil Gubernur DKI cenderung mengabaikan surat itu. Kami minta jawaban secara tertulis," kata koordinator aksi warga, Naseri Nasrullah, kepada wartawan, Rabu, 25 September 2013. 

Rabu ini, sekitar 300 warga Lenteng Agung menggelar aksi damai warga jilid 2 di kantor Kelurahan Lenteng Agung. Aksi berlangsung mulai sekitar pukul 09.00 hingga pukul 11.30. Dalam aksinya, massa menggelar aksi tanda tangan dengan membentangkan kain putih sepanjang 50 meter. 

Massa juga membawa bendera kuning dan keranda berkain putih bertuliskan "Matinya Demokrasi di L.A (Lenteng Agung). Jokowi-Ahok= Arogan Otoriter". Aksi ini pun dijaga oleh sekitar 236 anggota polisi dari Polda Metro Jaya, Polres Jakarta Selatan, dan Polsek Jagakarsa.

Naseri menjelaskan, aksi damai kedua ini merupakan lanjutan aksi sebelumnya pada 28 Agustus lalu. Dia mengklaim aksi itu murni respons masyarakat dari sikap Jokowi-Ahok yang mengabaikan tuntutan mereka. "Perlu digarisbawahi, aksi ini tak bermuatan politis dan diskriminatif terhadap kelompok tertentu," katanya. 

Masyarakat Lenteng Agung, kata Naseri, tidak membenci gubernur dan wakilnya. Begitu juga dengan Lurah Susan yang mereka tolak. Mereka hanya tidak sepakat penempatan jabatan yang tidak mempertimbakan aspek sosial dan kultur masyarakat sekitar. "Intinya, kami menginginkan Pemrov segera memindahkan atau mengganti dengan lurah yang sesuai tipikal masyarakat," katanya. 

Iklan
Scroll Untuk Melanjutkan

Naseri mengklaim, aksi itu melibatkan semua tokoh masyarakat Lenteng Agung, mulai dari tokoh masyarakat, agama, kaum ibu, dan sebagainya. Semua warga, kata dia, secara tulus menuntut pemerintah provinsi bersikap bijak. "Pertimbangkan kearifan lokal dalam penempatan jabatan lurah," dia menegaskan.

ILHAM TIRTA

Terhangat:
Lurah Lenteng Agung | Mobil Murah | Kontroversi Ruhut Sitompul

Berita terkait:
Sehari Bersama Lurah Susan di Lenteng Agung
Pendemo: Rotasi Lurah Susan, Jokowi Masuk Surga
Demo Lurah Susan Digerakkan Dua Tokoh Ini

Iklan



Rekomendasi Artikel

Konten sponsor pada widget ini merupakan konten yang dibuat dan ditampilkan pihak ketiga, bukan redaksi Tempo. Tidak ada aktivitas jurnalistik dalam pembuatan konten ini.

 

Video Pilihan


Uji Coba Account Based Ticketing di MRT, LRT, dan Transjakarta, Bagaimana Mekanismenya?

22 hari lalu

Ilustrasi kereta MRT (Mass Rapid Transit) di Jakarta, Indonesia.
Uji Coba Account Based Ticketing di MRT, LRT, dan Transjakarta, Bagaimana Mekanismenya?

Bagaimana mekanisme penerapan tiket berbasis akun atau Account Based Ticketing di MRT, LRT, dan Transjakarta?


Begini Cara Kerja TPS 3R yang Mampu Mengolah 50 Ton Sampah Per Hari

41 hari lalu

Petugas mengamati mesin pengolah sampah di TPS3R Ciracas setelah diresmikan Pj Gubernur Heru Budi Hartono di Ciracas, Jakarta Timur, Jumat, 26 Januari 2024. Pada 2023, Pemprov DKI Jakarta telah membangun tujuh titik TPS3R dengan fasilitas mesin pengolah sampah yang diharapkan dapat menurunkan jumlah volume sampah di TPA Bantar Gebang. TEMPO/ Febri Angga Palguna
Begini Cara Kerja TPS 3R yang Mampu Mengolah 50 Ton Sampah Per Hari

Pengolahan sampah berbasis reduce-reuse-recycle atau yang populer disebut TPS 3R bisa mengolah sekitar 50 ton sampah per hari.


4 Kelurahan Belum Punya Puskesmas, Dinas Kesehatan DKI Kerja Sama dengan Klinik Kimia Farma

4 Oktober 2023

Kegiatan edukasi soal penyakit Tuberkulosis di Poli Tuberkulosis, Puskemas Menteng, Jakarta Utara Juni 2022/Tempo-Mitra Tarigan
4 Kelurahan Belum Punya Puskesmas, Dinas Kesehatan DKI Kerja Sama dengan Klinik Kimia Farma

Dinas Kesehatan DKI sedang mencari lahan untuk pembangunan puskesmas di kelurahan yang belum memilikinya.


Petugas PPSU Dipaksa Utang ke Pinjol oleh Staf Kelurahan Kelapa Gading Barat

7 Juli 2023

Sejumlah petugas PPSU (Penanganan Prasarana dan Sarana Umum) membersihkan lahan yang akan dibuat menjadi kawasan hijau di bawah kolong Tol Becakayu (Bekasi Cawang Kampung Melayu), Jakarta Timur, Kamis, 5 Januari 2023. Pemprov DKI Jakarta telah melakukan penataan kawasan hijau sepanjang 2,7 km dari target 5 km di kolong Tol Becakayu dengan tanaman hias dan sistem pertanian perkotaan (urban farming) guna meningkatkan ketahanan pangan kota. ANTARA / Fakhri Hermansyah
Petugas PPSU Dipaksa Utang ke Pinjol oleh Staf Kelurahan Kelapa Gading Barat

Petugas PPSU mengaku dipaksa meminjam uang ke pinjol dengan data pribadi mereka. Lalu uangnya dipakai oleh staf Kelurahan Kelapa Gading Barat.


E-KTP Hilang, Begini cara Mengurus Penggantian KTP dan Dokumen yang Disiapkan

10 Juni 2023

Warga menerima pergantian e-KTP di kawasan Tanah Tinggi, Jakarta Pusat, Rabu, 29 Juni 2022. Perubahan data administrasi kependudukan imbas pergantian 22 nama jalan  menggunakan nama tokoh Betawi. TEMPO / Hilman Fathurrahman W
E-KTP Hilang, Begini cara Mengurus Penggantian KTP dan Dokumen yang Disiapkan

Begini cara mengurus penggantian e-KTP hilang. Apa saja dokumen yang perlu disiapkan?


DKI Jakarta Sediakan Loket Layanan Pendatang Baru hingga Tingkat Kelurahan

25 April 2023

Lurah Lenteng Agung, Bayu Pasca bersama gugus tugas kelurahan berbincang dengan pemudik yang baru kembali ke Jakarta di kawasan Lenteng Agung, Jakarta, Senin, 17 Mei 2021. Stiker bertuliskan
DKI Jakarta Sediakan Loket Layanan Pendatang Baru hingga Tingkat Kelurahan

DKI Jakarta menyediakan loket layanan hingga kelurahan untuk membantu warga pendatang baru mengurus dokumen-dokumen administrasi.


Bapanas Bareng Hero Supermarket DKI Gelar Program Food Rescue

21 Februari 2023

Direktur Hero Supermarket Hendy dan Deputi Kerawanan Pangan dan Gizi pada Badan Pangan Nasional Nyoto Nyoto Suwignyo dalam acara Launching Program Food Rescue bersama Hero Supermarket yang akan dilaksanakan di Hero Taman Alfa, Joglo, Jakarta Barat, pada Selasa, 21 Februari 2023. TEMPO/ Moh Khory Alfarizi
Bapanas Bareng Hero Supermarket DKI Gelar Program Food Rescue

Bapanas bekerja sama dengan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta dan Hero Supermarket meluncurkan program Food Rescue.


Apa Tugas dan Wewenang Panitia Pemungutan Suara atau PPS?

19 Januari 2023

Ilustrasi pemungutan suara. ANTARA
Apa Tugas dan Wewenang Panitia Pemungutan Suara atau PPS?

Panitia Pemungutan Suara (PPS) dibentuk oleh KPU atau KIP kabupaten atau kota untuk menyelenggarakan Pemilu di tingkat kelurahan atau desa


9 Kelurahan di Jakarta Utara Siaga Banjir Rob, Dampak Super New Moon & Perigee

18 Januari 2023

Kondisi banjir rob yang melanda Muara Angke, Jakarta, Rabu, 7 Desember 2022. TEMPO/Martin Yogi Pardamean
9 Kelurahan di Jakarta Utara Siaga Banjir Rob, Dampak Super New Moon & Perigee

Sembilan kelurahan di wilayah Jakarta Utara berstatus siaga banjir rob.


15 Kelurahan di Jakarta Belum Punya Puskesmas, DPRD Dorong Optimalisasi Aset

15 Januari 2023

Sejumlah tenaga kesehatan menunggu giliran sebelum menerima vaksin COVID-19 Sinovac dosis pertama saat vaksinasi massal di Puskesmas Tanah Abang, Jakarta, Ahad, 7 Februari 2021. Target sasaran vaksinasi sebesar 1.593.620 nakes di seluruh Indonesia. TEMPO/Muhammad Hidayat
15 Kelurahan di Jakarta Belum Punya Puskesmas, DPRD Dorong Optimalisasi Aset

Pembangunan puskesmas harus memenuhi beberapa persyaratan, misalnya minimal jumlah penduduk.