TEMPO.CO, Batam - Kepala Rumah Detensi Imigrasi Tanjung Pinang, Surya Pranata, mengatakan tempatnya mendapatkan bantuan dana sekitar Rp 400-500 juta per bulan dari International Organization for Migration. Suntikan diperuntukkan bagi imigran ilegal yang ditampung di rumah detensinya.
"Itu untuk makan mereka dan tambahan uang penjaga keamanan," katanya di Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Kepulauan Riau, Rabu, 25 September 2013.
Surya menceritakan, saat ini rumah detensi Tanjung Pinang menampung 348 imigran ilegal. Sebanyak 305 orang di antaranya merupakan imigran liar yang tengah mencari suaka ke negara ke tiga. Sedangkan sisanya, 43 orang, adalah imigran biasa yang melanggar peraturan seperti penyalahgunaan izin tinggal, dan illegal fishing.
Menurut Surya, pemerintah juga memberikan kucuran anggaran sebanyak Rp 5,1 miliar untuk 2013. Duit ini lebih banyak digunakan untuk memenuhi kebutuhan imigran biasa dan membayar gaji 46 pegawai di tempatnya. Itu pun, kata dia, masih kurang. "Itu tidak bisa untuk membuat kegiatan dan keamanan yang lebih bagus," katanya.
Dia menginginkan agar pemerintah menambah anggaran pada 2014 mendatang. Minimal sekitar Rp 5,7 miliar. "Saya ajukan untuk 2014. Tapi yang saya dengar malah anggarannya dipotong 40 persen untuk pemilu," katanya.
Rumah Detensi Imgrasi Tanjung Pinang merupakan salah satu dari 13 rumah detensi yang dibuat oleh pemerintah. Rumah detensi yang mulai beroperasi pada April 2009 ini dijadikan sebagai pusat penampungan untuk memfasilitasi penempatan orang asing yang mencari suaka ke negara ketiga.
Jumlah imigran ilegal yang ditampung di rumah itu mencapai 348 orang per 25 September. Sebanyak 305 di antaranya merupakan pendatang yang mencari suaka di negara ketiga. Mereka di antaranya berasal dari negara-negara yang tengah berkonflik seperti Afghanistan, Myanmar, Srilanka dan Pakistan.
NUR ALFIYAH
Berita Terpopuler:
Serangan pada Ruhut, dari Badut Sampai Kumpul Kebo
Jadi Rebutan Klub, Kiper Ravi Pilih Timnas U-19
Kenapa Dirut TVRI Dipecat?
Kampus Dijaga Preman, Mahasiswa UKI Mengamuk
Sering Ada `Agenda Rahasia`, Ini Kata Jokowi