TEMPO.CO, Jakarta - Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral, Jero Wacik, mengklaim kartu BBM untuk sistem pembelian non cash bisa mengendalikan kuota konsumsi minyak agar tidak jebol. Menurut dia, penerapan pembelian nontunai itu untuk memberantas praktek penyelundupan BBM.
"Salah satu niat kami agar tidak ada penyelundupan. Itu bagian agar volume BBM subsidi cukup," kata Jero usai menghadiri acara penandatanganan zona integritas menuju wilayah bebas korupsi di kantor Badan Pemeriksa Keuangan, Jakarta, Senin, 30 September 2013.
Namun Jero belum bisa memastikan kapan sistem pembayaran nontunai dengan kartu BBM itu bisa diterapkan. Menurut dia, sistem tersebut tidak mungkin bisa diterapkan pada bulan Oktober mendatang. "Masak saya minta program Oktober, lalu harus langsung jalan?" kata dia.
Dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara 2014, pemerintah dan Dewan Perwakilan Rakyat menetapkan kuota BBM bersubsidi sebanyak 48 juta kiloliter. Anggaran belanja subsidinya sebesar Rp 210,7 triliun atau meningkat dibandingkan anggaran subsidi tahun ini yang mencapai Rp 199,9 triliun.
Pemerintah optimistis jumlah kuota tersebut sudah mencukupi karena dilakukannya upaya pengendalian konsumsi dengan penerapan sistem RFID, kartu BBM, pengendalian penggunaan BBM untuk perkebunan dan pertambangan, serta konversi BBM ke gas.
ANGGA SUKMA WIJAYA
Topik Terhangat
Edsus Lekra |Mobil Murah | Senjata Penembak Polisi | Guyuran Harta Labora | Info Haji
Berita Terpopuler
Sultan Bicara Kritik Amin Rais pada Jokowi
Pulang ke Iran, Rouhani Dilempari Sepatu
Miss World 2013, Megan Young Asal Filipina
Jokowi Ingin Lebarkan Tiga Trotoar Ini
Jokowi Dikerjai Pemain Sirkus