TEMPO.CO, Jakarta - Pengamat hukum tata negara dari Universitas Indonesia, Irman Putra Sidin, mengatakan hakim konstitusi sudah selayaknya dijauhkan dari partai politik. Hakim konstitusi menurut Irman harus netral dan berwibawa. (Baca juga: SBY Copot Akil sebagai Ketua MK)
Ia menambahkan, hakim konstitusi juga harus memiliki sifat negarawan. "Kalau bisa memang apolitik," kata Irman, saat dihubungi Sabtu, 5 Oktober 2013. Walaupun menyarankan agar hakim konstitusi jauh dari partai politik, Irman berpendapat belum saatnya ada peraturan atau undang-undang khusus yang mengatur larangan hakim konstitusi jauh dari partai politik.
Irman beralasan, tindakan suap tak hanya dilakukan orang yang dekat partai politik. Dia mencontohkan kasus suap kepala SKK Migas Rudy Rubiandini yang seorang akademisi. "Kalau begitu, kita juga nantinya akan melarang seorang kepala SKK migas dari akademis? Saya kira tak bisa begitu."
Sedikit berbeda dengan Irman, pakar hukum tata negara dari Universitas Brawijaya Ali Syafaat mengatakan, seharusnya sudah ada peraturan dan undang-undang yang mengatur secara tegas bahwa hakim konstitusi bukan bagian dari partai politik. "Atau paling tidak ada peraturan tentang batas waktu, misalnya harus vakum dari partai politik minimal lima tahun," kata Ali.
Dia mengatakan sejak hakim konstitusi diisi oleh beberapa mantan orang partai politik, sebenarnya sudah ada kekhawatiran tersendiri. Menurut pria yang juga sempat menjadi staf ahli di MK sejak 2003 hingga 2009 ini, MK harus meniru Komisi Pemilihan Umum yang mengharuskan seseorang vakum paling tidak lima tahun sebelum menjadi penyelenggara pemilu.
Rabu malam 2 Oktober 2013 lalu, Ketua Mahkamah Konstitusi, Akil Mochtar ditangkap di rumahnya di daerah Jakarta Selatan oleh komisi pemberantasan korupsi. Dia diduga ditangkap saat akan menerima suap dari seorang legislator. Legislator tersebut adalah Chairunnisa yang berasal dari partai Golkar. Sebelum menjadi Hakim Konstitusi, Akil juga merupakan legislator dari partai yang sama. (Baca: Samad Yakin Ada Hakim MK Lain yang Terlibat Suap)
FAIZ NASHRILLAH
Berita Lainnya
5 Wilayah Banten di Bawah Klan Atut Chosiyah
Suap Ketua MK, Abraham: Bumi Ini Seolah Runtuh
Jokowi Temani Megawati Blusukan
SBY Copot Akil sebagai Ketua MK
Ratu Atut Sering ke Bandung Dikawal Polisi Banten
Samad Yakin Ada Hakim MK Lain yang Terlibat Suap
