Lupa Kata Sandi? Klik di Sini

atau Masuk melalui

Belum Memiliki Akun Daftar di Sini


atau Daftar melalui

Sudah Memiliki Akun Masuk di Sini

Konfirmasi Email

Kami telah mengirimkan link aktivasi melalui email ke rudihamdani@gmail.com.

Klik link aktivasi dan dapatkan akses membaca 2 artikel gratis non Laput di koran dan Majalah Tempo

Jika Anda tidak menerima email,
Kirimkan Lagi Sekarang

Penyunatan Duit Sertifikasi Guru Diusut Ombudsman  

Editor

Sunu Dyantoro

image-gnews
TEMPO/Prima Mulia
TEMPO/Prima Mulia
Iklan

TEMPO.CO, Yogyakarta - Ombudsman Republik Indonesia (ORI) Perwakilan Daerah Istimewa Yogyakarta terus melanjutkan pengusutan dugaan pemotongan dana sertifikasi yang diadukan seorang guru dari Gunungkidul. ORI mempertemukan guru pelapor dengan Pimpinan Bank BPD DIY cabang Wonosari dan Kepala Dinas Pengelolaan Pendapatan, Keuangan, dan Aset Daerah (DPPKAD) Kabupaten Gunungkidul pada Senin, 7 Oktober 2013. "Ini baru forum klarifikasi, hasilnya belum ada kesimpulan pasti," kata Pelaksana Tugas Kepala ORI Perwakilan DIY, Budhi Masthuri, seusai pertemuan itu.

Forum itu mempertemukan guru pelapor dengan Kepala Bank BPD DIY cabang Wonosari, Yustina Oktaviani, dan Kepala DPPKAD Kabupaten Gunungkidul, Supartono. Keduanya menjawab sejumlah pertanyaan yang ada di materi laporan guru pelapor tadi.

Sejumlah pertanyaan yang terjawab, misalnya, yang berkaitan dengan kasus berhentinya pencairan tunjangan sertifikasi guru pelapor selama hampir setahun pada periode 2010 hingga 2011. Guru pelapor meyakini pernah menemui ada dua dokumen di Bank BPD cabang Wonosari yang salah satunya menyatakan, ia menerima tunjangan sertifikasi dan yang lain tidak. Namun, Bank BPD DIY cabang Wonosari belum bisa memastikan hal itu, sehingga meminta waktu untuk memeriksa kebenaran informasi tersebut.

Di forum itu, Yustina menyatakan bersedia menjadwalkan waktu pertemuan bersama guru pelapor untuk membicarakan persoalan dugaan kisruh administasi tunjangan sertifikasi itu. Guru pelapor diminta oleh bank untuk memberi tahu identitas petugas bank yang pernah menunjukkan kepadanya kedua dokumen tadi.

Sementara itu, keluhan mengenai tidak sesuainya nilai tunjangan sertifikasi dengan nilai gaji setelah ada kenaikan setiap tahun juga dibahas. Guru itu mempertanyakan alasan penetapan nilai tunjangan sertifikasi yang nilainya selalu hanya setara dengan jumlah gaji resminya sebagai PNS pada tahun sebelumnya. Padahal, setiap awal tahun anggaran, ada kenaikan gaji PNS.

Pada forum itu, Supartono, Kepala DPPKAD Gunungkidul, menyatakan kebijakan itu sudah sesuai dengan ketentuan Peraturan Kementerian Keuangan, yang mengatur nilai tunjangan sertifikasi sesuai nilai gaji pada bulan Januari yang belum naik. Meskipun ada kenaikan gaji PNS tahunan, yang diberikan di bulan Maret dan biasanya diikuti pemberian secara rapelan kekurangan tiga bulan sebelumnya, patokannya tetap nilai gaji ketika kenaikan tahunan belum ada.

Iklan
Scroll Untuk Melanjutkan

Budhi mengatakan, belum bisa memastikan kebenaran alasan ini. Menurut dia, Ombudsman masih akan mempelajari semua regulasi mengenai tunjangan sertifikasi terlebih dahulu. "Bisa jadi memang begitu, tapi bisa juga itu hanya penafsiran di daerah," kata dia.

Mengenai adanya keterlambatan pencairan tunjangan sertifikasi, menurut Budhi, karena data jumlah guru penerima sertifikasi tidak sama dengan anggaran yang diturunkan oleh pusat. "Karena ada penambahan jumlah guru penerima tunjangan di tengah tahun anggaran," kata Budhi.

Ia menjelaskan Ombudsman akan segera menggelar pertemuan lanjutan bersama Dinas Pendidikan Kabupaten Gunungkidul. Forum lanjutan itu untuk mengklarifikasi sejumlah masalah lain di materi laporan guru pelapor.

ADDI MAWAHIBUN IDHOM

Iklan



Rekomendasi Artikel

Konten sponsor pada widget ini merupakan konten yang dibuat dan ditampilkan pihak ketiga, bukan redaksi Tempo. Tidak ada aktivitas jurnalistik dalam pembuatan konten ini.

 

Video Pilihan

Anies Baswedan Sebut Soal Sertifikasi Guru dalam Debat Capres, Apa Arti Dan Syaratnya?

53 hari lalu

Anies Baswedan Sebut Soal Sertifikasi Guru dalam Debat Capres, Apa Arti Dan Syaratnya?

Anies Baswedan menyebut problem sertifikasi guru pada debat capres ke-5, apa saja sebenarnya syarat sertifikasi guru?


Dugaan Maladministrasi Seleksi Anggota Bawaslu Solo Dilaporkan ke Ombudsman RI

27 Agustus 2023

Ilustrasi pemilu. REUTERS
Dugaan Maladministrasi Seleksi Anggota Bawaslu Solo Dilaporkan ke Ombudsman RI

Latar belakang pelaporan itu berkaitan dengan adanya kejanggalan dalam tahapan seleksi anggota Bawaslu Kota Solo.


Orang Tua Keberatan Uang Sekolah, Ombudsman NTT: Bedakan Pungutan dan Sumbangan

4 Agustus 2023

Ilustrasi mengelola keuangan. Shutterstock
Orang Tua Keberatan Uang Sekolah, Ombudsman NTT: Bedakan Pungutan dan Sumbangan

Kepala Ombudsman RI Perwakilan Provinsi Nusa Tenggara Timur Darius Beda Daton mengingatkan penyelenggara sekolah.


Ombudsman Temukan Administrasi Tanah IKN Kacau, Berikut Seluk-beluk Lembaga Ombudsman

30 Juli 2023

Pekerja melintas disamping proyek pembangunan di Kawasan Inti Pusat Pemerintahan (KIPP) Ibu Kota Negara (IKN) Nusantara Kabupaten Penajem Pasert Utara, Kalimantan Timur, Kamis 8 Juni 2023. Progres pembangunan IKN menurut Kementerian PUPR sudah mencapai 29,87 persen hingga 4 Juni 2023 dan pembangunan ini menggunakan anggaran dari total pagu tahun 2023 sebesar Rp 26,67 triliun. ANTARA FOTO/ Fakhri Hermansyah
Ombudsman Temukan Administrasi Tanah IKN Kacau, Berikut Seluk-beluk Lembaga Ombudsman

Ombudsman kemudian menyarankan agar pemerintah lebih memperjelas semua wilayah IKN sebelum ibu kota baru ini terbentuk.


Indonesia Paling Banyak Terima Sertifikasi Guru dari Google di Asia Pasifik

22 Mei 2023

Olivia Basrin, Country Lead, Google for Education, Indonesia pada 22 Mei 2023/Tempo-Mitra Tarigan
Indonesia Paling Banyak Terima Sertifikasi Guru dari Google di Asia Pasifik

Indonesia menempati posisi 1 di Asia Pasifik yang memiliki jumlah pelatihan dan sertifikasi guru level 1 dan level 2 terbanyak dari Google.


Ombudsman: Insentif Kendaraan Listrik Dinanti Masyarakat

14 Februari 2023

Anggota Ombudsman RI, Hery Susanto
Ombudsman: Insentif Kendaraan Listrik Dinanti Masyarakat

Jajak pendapat Komisi Ombudsman menunjukkan, 90 persen responden menyatakan setuju dengan pemberian insentif kendaraan listrik bagi konsumen.


Nadiem Sebut Guru Belum Sertifikasi Bisa Dapat Tunjangan di RUU Sisdiknas

31 Agustus 2022

Menteri Pendidikan dan Kebudayaan, Nadiem Makarim menyampaikan pemaparannya dalam rapat kerja dengan Komisi X DPR di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Kamis, 18 Maret 2022. Rapat tersebut membahas persiapan pembukaan pembelajaran tatap muka sekolah di bulan Juli 2021. TEMPO/M Taufan Rengganis
Nadiem Sebut Guru Belum Sertifikasi Bisa Dapat Tunjangan di RUU Sisdiknas

Di DPR, Nadiem menjelaskan berbagai poin di dalam RUU Sisdiknas, termasuk tunjangan profesi guru.


Persentase Guru Kompeten Jakarta Turun Drastis Hingga 1,02 Persen

25 Februari 2022

Seorang guru melakukan PJJ di SMP 263, Jakarta, Selasa 26 Januari 2022. Jumlah sekolah di DKI Jakarta yang ditutup sementara kembali bertambah. Wakil Gubernur DKI Jakarta Ahmad Riza Patria mengatakan total ada 90 sekolah yang ditutup karena kasus COVID-19. Sekolah yang ditutup terdiri atas jenjang pendidikan TK, SD, SMP, SMA, SMK, hingga Pelatihan Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat (PKBM). TEMPO/Subekti.
Persentase Guru Kompeten Jakarta Turun Drastis Hingga 1,02 Persen

Dalam dokumen tersebut juga tertulis perlunya sertifikasi guru agar meningkatkan mutu pendidikan di Indonesia.


Ombudsman Umumkan Kepatuhan Standar Pelayanan Publik Pemerintah

29 Desember 2021

Suasana pelayanan publik pada hari pertama masuk bekerja usai libur lebaran di Kantor Kelurahan Lenteng Agung, Jakarta, Senin, 17 Mei 2021. Sejumlah kantor pemerintahan dan swasta kembali beroperasional setelah libur Lebaran. TEMPO/M Taufan Rengganis
Ombudsman Umumkan Kepatuhan Standar Pelayanan Publik Pemerintah

Acara Ombudsman ini dilakukan sebagai upaya percepatan peningkatan kualitas pelayanan publik.


Cegah Penyelewengan Subsidi Pupuk, Ombudsman Sarankan Ada Tim Pengawas Gabungan

30 November 2021

Logo Ombudsman RI. indonesia.go.id
Cegah Penyelewengan Subsidi Pupuk, Ombudsman Sarankan Ada Tim Pengawas Gabungan

Ombudsman Republik Indonesia menyarankan pembentukan tim pengawas gabungan untuk mencegah adanya penyelewengan dari program pupuk bersubsidi.